Sudah 65 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini belum banyak anak bangsa  yang merdeka dalam hal pendidikan, yang merupakan hak mereka. Kita pun patut bertanya, “berapa banyak masyarakat kita yang dapat menikmati manisnya bangku sekolahan, khususnya pendidikan dasar?” Sangat jauh di bawah harapan. saat ini pun, masyarakat menganggap bahwa pendidikan adalah barang mewah, barang mahal yang harus dibeli dengan uang yang banyak. Barang mewah ini hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu saja, sangat disayangkan memang. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Mengenai kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan harus diterapkan pada pasal 31 ayat(4) UUD 1945 yang menyebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan anggaran tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. tahun ini pun mencapai kurang lebih 200 triliun digelontorkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.

Memang anggaran pendidikan 20 persen adalah cita-cita bersama yang patut kita perjuangkan. Dengan anggaran pendidikan sebesar itu kita berharap kualitas pendidikan dapat kita dongkrak dan tujuan mencerdaskan bangsa dapat tercapai. Tetapi kita harus ingat, bahwa anggaran 20 persen itu bukanlah tujuan itu sendiri. Tujuan yang hendak kita capai adalah agar negara atau pemerintah dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berkualitas bagi semua rakyatnya. Semua anak bangsa harus dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan pembiayaan dari Pemerintah.

Akan tetapi, 200 triliun itu pun tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Upaya pemerintah dalam menggunakan anggaran pendidikan itupun dirasa kurang maksimal. Kita pun menyadari bahwa anggaran tersebut tidak sepenuhnya murni 20 persen. jangan lupa, masih ada birokrasi-birorasi yang harus dilalui pada tingkat Depdiknas. mulai dari biaya administrasi, gaji, kesejahteraan pegawai, tetek bengek, dan lain-lain.

Ada yang mengusulkan agar dana pendidikan disalurkan langsung ke sekolah untuk menghindari birokrasi dan kemungkinan korupsi di Depdiknas. Namun jangan lupa, sekolah pun rentan terhadap korupsi. Tidak sedikit sekolah-sekolah negeri yang biasa berbuat nakal, contohnya dengan mengadakan iuran atau biaya-biaya tambahan di luar uang spp seperti pengadaan buku paket, seragam, alat tulis, hingga uang praktikum yang mewajibkan setiap siswa didiknya untuk membeli dari pihak sekolah. Belum lagi biaya-biaya tersebut bisa saja di mark up menjadi sedikit lebih mahal. Melihat berbagai kecurangan yang rentan dilakukan pada pihak sekolah, sampai saat ini belum ada mekanisme ataupun regulasi yang mengharuskan kepala sekolah untuk menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit. Padahal, dana yang dihimpun dari masyarakat setiap tahunnya saja bisa bermilyar-milyar. Dana itu tidak ada pertanggungjawabannya dan juga tidak pernah diaudit penggunaannya.

Maka dari itu, solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat mekanisme sistem pengawasan anggaran pendidikan yang  benar-benar diawasi secara akuntabel dan transparan, pengawasan tersebut bisa dimulai dari Depdiknas hingga ke sekolah-sekolah, pastikan juga bahwa setiap sekolah harus diawasi supaya tidak terjadi penyelewengan, jangan sampai anggaran besar tersebut sudah sampai ke sekolah, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat pungutan liar di tiap sekolah.

Dan jangan lupa, peran serta masyarakat juga dibutuhkan disini. Selain masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya akan pendidikan dasar dan pendidikan merupakan hak semua warga negara tanpa terkecuali, masyarakat pun harus turut serta mengawasi pelaksanaan anggaran pendidikan tersebut. Jika misalnya ada seorang warga yang kurang mampu ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri, namun sekolah itu membebani biaya yang tidak disanggupinya, jangan ragu untuk mengadukan sekolah tersebut ke pihak berwajib bahkan ke pengadilan.

200 triliun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan keuntungan negara yang akan di dapat  dari output pendidikan yang berkualitas. Pendidikan memang tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama.

Hakikatnya manusia dilahirkan dan mendapatkan hak,salah satunya adalah hak jaminan pendidikan yang layak sebagai mana yang tercantum dalam UUD’45 dalam kaitannya warga negara Indonesia.

Musim UN sudah berlalu, sekarang dengan seiring pergantian musim UN itu, musim masuk perguruan tinggipun di mulai. Beragam cara dan nama pun muncul, mulai dari jalur umum, jalur khusus, jalur prestasi,jalur alih jenjang,dan sejumlah nama lainnya. Yang menarik adalah, dari sekian nama itu ujung-ujungnya juga terkait dengan masalah biaya pendidikan,yang dari tahun ke tahun bukan semakin murah tetapi sebaliknya “Mahal”.

Bahkan tarif yang cukup mahal juga berlaku bagi calon mahasiswa yang menempuh jalur penelusuran bakat dan minat. Apalagi jalur khusus,yang biasa disebut “jalur tol,” mungkin biaya itu bisa lebih mahal lagi.

Mahalnya biaya masuk dan kuliah di PTN dipandang beberapa pengelola perguruan tinggi sebagai upaya “subsidi silang” antara mahasiswa kaya dan miskin.

Semakin lama biaya pendidikan di Indonesia makin tidak berperikemanusiaan. Biaya kuliah di luar negeri tak jarang bisa lebih murah dibanding PTN dalam negeri. Jadi,jangan salahkan bila anak-anak muda terbaik Indonesia memilih sekolah di luar negeri.

Kuliah di Indonesia betul-betul menyedihkan. Apalagi sekarang,modal pintar pun tak menjamin seseorang bisa kuliah di PTN lantaran biaya yang tak lagi murah. PTN tak jarang memasang tarif lebih mahal ketimbang perguruan tinggi swasta (PTS). Pendidikan bermutu memang membutuhkan biaya besar. Selama ini,perguruan tinggi di Indonesia kalah saing dengan yang di luar negeri. Masalah mutu inilah yang menjadi dalih bagi pemerintah Indonesia sebagai legalisasi pembuka keran sektor swasta jasa penyediaan pendidikan dengan melepaskan diri dari urusan pendidikan.

Sama halnya dengan liberalisasi di sektor migas, liberalisasi pendidikan juga mengharuskan pemerintah untuk melepas diri dari tanggung jawab dalam sektor pendidikan. Seperti tahun lalu untuk memuluskan liberalisasi migas, seluruh rakyat Indonesia “menikmati” kenaikan harga BBM dengan legalisasi UU migas. Begitu juga dengan pendidikan, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) begitu kental dengan upaya pelegalan pelepasan diri pemerintah secara total.

Dengan lepas tangan pemerintah dalam penyedian sektor publik diharapkan mekanisme pasar akan menggantikan penyediaannya. Hal tersebut sesuai dengan “dogma” ilmu ekonomi kapitalis yang sangat mengagungkan pasar bebas. Jika pemerintah tetap ikut campur terhadap penyediaan sektor publik, maka pemerintah dianggap sebagai pengacau yang akan mengakibatkan ketidakefesienan dan keefektifan pasar. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan inilah yang dianggap biang masalah rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia.

Liberalisasi dan kapitalisasi yang merupakan pesanan para kapitalis tidak hanya menimpa dunia pendidikan. Patut disadari bahwa kebijakan global ini juga menimpa sektor ekonomi, politik, sosial, dan sektor lainnya yang akan mengebiri peran dan fungsi negara sebatas pelegalisasian kebijakan. Padahal, fungsi negara adalah mengurusi urusan rakyat, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan rakyat.

Kebijakan liberalisasi ini merupakan bentuk penjajahan baru yang canggih, yang sebenarnya telah dimulai sejak berakhirnya penjajahan dalam bentuk fisik. Dahulu, para imprealis dengan modalnya menjajah langsung, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh suatu daerah karena nyata-nyata penjajah tersebut ada di hadapan. Namun,sekarang ini pola penjajahan tidak kasat mata, yang mana kita dapat merasakan, tetapi untuk mendeteksi musuh sebenarnya perlu analisis global terhadap suatu kebijakan.

Kita dapat melihat bahwa sebuah sistem tidak dapat berdiri sendiri. Masalah pendidikan tidak hanya masalah pada sistem pendidikan semata. Namun, permasalahan ini juga terkait dengan ekonomi, hukum, dan lainnya yang menyangkut sistem pemerintahan sekarang ini yang cenderung kapitalistik. Dengan paradigma sistem kapitalistik maka masuk akal jika segala sesuatu dinilai dari materi. Jadi, kalau mau pendidikan bagus otomatis harus dengan biaya tinggi.

Dengan paradigma sekarang, pemerintahan hanya berharap pemasukan untuk kas negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, pemerintah rajin untuk memprivatisasi segala sesuatu, termasuk pendidikan.

Ironis, ketika pemerintah mengklaim bahwa pendidikan di Indonesia telah mencapai target yang baik. Akan tetapi faktanya jutaan rakyat Indonesia gagal melanjutkan pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang sangat tidak terjangkau terutama bagi kalangan rakyat jelata. Penerapan BHP,penerapan UN yang terbukti gagal mencerdaskan kehidupan bangsa.Lantas haruskah kita mempertahankan itu semua kawan!? Haruskan generasi muda bangsa ini terus menerus mengalami keterbelakangan pendidikan akibat sistem dan kebijakan pemerintah yang tidak adil!?

Anggaran 20% yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan terindikasi dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara termasuk digunakan untuk kebijakan skandal bailout Bank Century sebesar 6,7 Triliun yang hingga hari ini tidak jelas digunakan untuk apa dana sebesar itu, bahkan dana tersebut hilang entah kemana. Bayangkan kawan, apabila dana 6,7 Triliun tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, berapa jumlah infrastruktur pendidikan yang dapat dibangun? Karena banyak infrastruktur pendidikan termasuk bangunan sekolah di daerah-daerah yang tidak layak pakai untuk proses belajar mengajar dan terancam roboh yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa para pendidik dan yang dididik.Lantas dimana tanggungjawab pemerintah dalam menjamin keselamatan rakyatnya? Dan dimanakah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang tertera dalam Sila-5 PANCASILA?

Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus mendesak pemerintahan untuk merealisasikan janji-janjinya terutama menyangkut pendidikan dan mendesak DPR untuk menghasilkan UU pendidikan yang pro rakyat. Atau pemerintah saat ini harus mundur!! Dan sudah seharusnya kita sebagai rakyat harus melawan segala bentuk LIBERALISASI dan KOMERSIALISASI pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, dari SD sampai kejenjang UNIVERSITAS. Karena ketika kita tidak melakukan perlawanan maka kita MENGKHIANATI PANCASILA dan UUD’45. Bahkan kita MENGHIANATI PERJUANGAN dan PENGORBANAN JIWA RAGA PARA PEJUANG KEMERDEKAAN INDONESIA.

Seorang intelektual adalah seorang yang kenal akan kebenaran dan berani pula memperjuangkan kebenaran itu, meski bagaimanapun tekanan dan ancaman yang dihadapinya, terutama sekali kebenaran, kemajuan, dan kebebasan untuk rakyat. Seorang “intelektual” bukan hanya sekadar berfikir tentang kebenaran tetapi harus menyuarakannya, walau apapun rintangannya.

Seorang intelektual yang benar tidak boleh berkecuali, dan harus memihak kepada kebenaran dan keadilan. Dia “tidak boleh menjadi intelektual bisu, kecuali dia betul-betul bisu atau dibisukan”. Intelektual palsu akan mengelabui mata dan mata rakyat dengan kebenaran palsu melalui penyelewangkan fakta dan pernyataan-pernyataan yang mengelirukan. Intelektual palsu banyak menggunakan retorik-retorik kosong.

Ahmad Tajudin, itulah nama lengkapnya. Salah seorang anggota Satpol PP yang gugur dalam peristiwa kerusuhan di Tanjung Priuk beberapa waktu lalu. Pria yang berencana akan mengakhiri masa lajangnya pada bulan oktober 2010 ini, siapa sangka ia lebih dulu mengakhiri hidupnya.

Kisah yang menyelimuti Tajudin pun cukup tragis. Seorang sahabat Tajudin bernama Ahmad menceritakan, sebenarnya Tajudin tidak ikhlas diberi tugas menggusur lahan makam keramat itu. Sebelum kejadian, korban SMS meminta maaf kepada teman-temannya bahwa dia akan menggusur bangunan keramat di Tanjung Priok yang setiap dua minggu sekali ia rutin untuk berziarah kesana. Selain itu, ia pun juga meminta maaf kepada semua umat muslim. “Mohon maaf karena ane hanya menjalankan tugas untuk membongkar Majelis Habib Hasan al Hadad Priok dan makamnya tidak akan dibongkar,” kata Ahmad membacakan SMS Tajudin. Siapa yang menyangka bila Tajudin harus tewas bertempur dengan sesama warganya sendiri. Satu pihak menjalankan tugas negara, satu pihak lain mempertahankan haknya.

Tuntutan pekerjaan, mungkin itu yang menggambarkan keadaan orang seperti Tajudin ini. Dengan sangat terpaksa menjalankan pekerjaan yang sama sekali tidak disukainya. Tapi apa daya, demi mendapatkan uang ratusan ribu rupiah sebulan, ia harus melakukannya. Walaupun sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Sekalipun harus mengorbankan nyawanya.

Mungkin, kisah memilukan dari Tajudin tersebut hanya satu dari sekian juta orang yang menjadi korban karena tuntutan pekerjaan.

*****

Ketika saya berkunjung ke sebuah toko buku terkemuka di Depok, saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang Komisaris Jenderal bintang tiga. Yang namanya sangat populer belakangan ini dengan kutipannya, “setengah kebenaran lebih jahat dari kejahatan itu sendiri.”

Om Susno 2G (Duadji), begitu teman-teman saya menyapanya. Namanya saja sudah menjadi alasan mengapa institusinya yang dulu dipimpinnya kalah melawan KPK. ya jelas, KPK sudah memakai teknologi 3G sedangkan Bareskrim baru memakai 2G (hehe;). Om Susno saat ini begitu gencarnya menyerukan kebenaran, om Susno sangat berani melawan ketidakadlian dan kedzaliman yang terjadi di bekas institusinya, tetapi mengapa ia melakukan semua tindakan terpuji itu setelah ia dibebas tugaskan sebagai Kepala Bareskrim, dan sudah tidak lagi menjabat di institusi Polri? Kemudian mengapa ia tidak melakukannya selagi ia masih menjabat? Mungkin teman-teman disini sudah tahu akan jawabannya.

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa di antara kalian mendapati kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya (kemungkaran itu) dengan tangannya, apabila ia tidak bisa, hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya, apabila tidak bisa, hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (Hadis sahih).

Yang pertama adalah dengan tangan. Hal ini jika seseorang mampu melakukannya, atau ini dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jika tidak mampu, atau meyakini seandainya ia merubah kemungkaran dengan tangan bakal mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ia berpindah dengan lisan, Kemudian, jika dengan lisan tetap tidak mampu, maka seseorang berjihad dengan hatinya, setelah itu setiap Muslim dan muslimah tidak diberi udzur (ampun) jika meninggalkan tingkatan terakhir ini, apapun alasannya.

Mungkin kebanyakan dari kita hanya bisa menggunakan hatinya, namun apakah sebegitu tidak berdayanya kita, bahkan untuk bisa mengatakan secara lisan saja kita tidak mampu.

Teman saya si X seorang sarjana hukum dari universitas ternama di depok, ia menjadi seorang advocate, tidak peduli mana yang benar dan mana yang salah. jika ada yang membayar, ia harus dibela. Walaupun harus melawan kebenaran dan mendukung kedzaliman. Begitu juga dengan senior saya yang sekarang sudah bekerja di sebuah agency iklan multinasional, yang saya tahu selagi mahasiswa, ia adalah seorang yang cukup agamis dan idealis. Namun dengan terpaksa ia harus mendukung seorang kafir untuk maju sebagai calon Bupati di suatu daerah di Jawa Timur. Sekalipun ia tahu dan hafal QS: Ali Imron, salah satunya ayat 28 yang sangat jelas mengatakan bahwa, “seorang mukmin diharamkan memilih seorang kafir sebagai pemimpin.”

contoh lainnya, bagaimana dengan para aktivis kita yang pada tahun’98 lalu, dengan bangganya menduduki gedung parlemen dan menjatuhkan rejim orba, mereka dengan lantang menyerukan keadilan dan melawan kedzaliman. Namun apa daya setelah lulus dan sekarang telah menjadi bagian dari parlemen yang sama-sama mendukung UU BHP. UU yang harus segera disahkan untuk kepentingan mereka semata.

Lalu bagaimana dengan para anggota dewan kita yang amat gila kekuasaan, yang senantiasa menjilat muka pemerintah. Keputusan suatu fraksi yang mendukung pemerintah harus wajib diikuti oleh kadernya. kasus century yang sudah jelas melanggar hukum dan ditolaknya hak menyatakan pendapat merupakan suatu kenyataan bahwa wakil rakyat kita disana tidak mampu berbicara, apalagi bertindak. Jika mereka menyerukan kebenaran, maka pekerjaanlah yang menjadi taruhannya.

Kisah-kisah diatas yang dialami Tajudin, Om Susno, para anggota dewan, dan teman-teman saya itupun memberikan kita beberapa contoh bagaimana suatu tuntutan pekerjaan harus kita jalankan walaupun sangat bertentangan dengan hati dan idealisme kita. Bahkan bertentangan dengan kebenaran sekalipun.

Itu semua yang akan kita hadapi, jika kita lulus nanti. ketika kita dibenturkan kepada kepentingan pribadi, kita sama sekali tidak berdaya dan tidak dapat menolaknya.

Bukan mereka yang salah jika memang seperti itu kenyataannya, coba kita tarik suatu masalah ini sampai ke sumbernya. Yang berhulu pada sebuah institusi pendidikan tinggi, yang bernama universitas atau biasa disebut kampus. Yang membentuk pemikiran dan karakter setiap mahasiswanya.

Jika kita telaah lebih dalam lagi, ternyata memang benar Universitas hanyalah sebuah mesin yang mencetak robot-robot pekerja, yang akan menghasilkan budak-budak kapitalisme. Ya, memang seperti itu adanya. sebagai bukti, kita melihat setiap institusi pendidikan tinggi gencar mengiklankan bahwa institusinya siap mencetak lulusan yang siap bekerja, atau kepastian langsung dapat kerja setelah lulus. Paradigma yang mengajarkan mereka untuk patuh dan tunduk kepada setan-setan imperialisme dan kapitalisme. Selain itu, mahasiswa sendiri pun kebanyakan sudah tidak peka lagi dengan kondisi sosial sekitarnya. Hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya minat mahasiswa untuk bergerak, berdiskusi, maupun sekedar berpikir kritis. Mereka hanya peduli dengan kuliah dan urusan pribadinya saja.

Terlebih lagi, saat ini pun, rejim penguasa sampai perangkat terendahnya di kampus yaitu rektor, dengan berbagai kebijakanya telah memaksa mahasiswa untuk tunduk pada ilmu picik imperialis. Yaitu ilmu-ilmu bisnis, ilmu uang, ilmu provokator, tanpa sama sekali memasukkan ilmu hati nurani di dalamnya. mencetak para calon pekerja dengan Mengajarkan Ilmu-ilmu setan seperti itulah yang diajarkan di semua kampus-kampus kita, di dalam institusi pendidikan tinggi yang diharapkan mencetak generasi penerus bangsa. Mahasiswa dipaksa untuk berpikir pragmatis dan alergi politik dengan berbagai petuah yang seolah-olah kampus wilayah yang netral dan tugas dari mahasiswa hanyalah belajar, Tidak lebih.

Bukan tidak mungkin kedepannya akan menjadi suatu sistem yang diterapkan di kampus, sistem yang nantinya akan membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berorganisasi, beraktivitas sosial, atau bahkan berbicara.

Sebuah kenyataan pahit memang, peran mahasiswa sebagai intelektual muda hanya dituntut untuk belajar, membaca, menulis, dan meneliti. Memang pola pikir pragmatis tersebut sangat menguntungkan untuk kepentingan dirinya. Apalagi jika nanti mahasiswa tersebut sudah lulus, uang dan kedudukan adalah parameter yang harus segera dipenuhi.

Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah lulus kuliah nanti? Jawabannya adalah mengkayakan diri kita dan mengkayakan keluarga kita. Tidak usah peduli dengan orang lain. Buat apa, tidak ada untungnya. Ya, memang itu realitanya.

Seperti adanya lingkaran setan, masalah ini tidak akan ada habisnya, setiap generasi pasti selalu ada. Sungguh nestapa dan ironi sekali Ketika suatu (tuntutan) pekerjaan dengan mudahnya dijadikan alasan untuk mengorbankan hati nurani, agama, bahkan jiwa kita korbankan dan berikan kepada para penguasa, pemangku jabatan, para borjuasi komperador, para tuan tanah, para politisi dan birokrat-birokrat berengsek yang senantiasa taat mencium kaki sang kapitalis. Tanpa kita sadari, kita akan patuh kepada yang menggaji kita, yang memberikan materi dunia yang tidak seberapa, yang memberikan kita kesenangan sesaat, yang memberikan kenikmatan duniawi yang amat sangat singkat. Kita akan melakukan apa saja untuknya. Namun, kita sama sekali tidak menyadari adanya kekekalan di akhirat. Naudzubillah..

Akan tetapi, masih ada setitik putih diantara gelap gulitanya hidup ini.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya, “Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tampil (membela kebenaran) hingga datang keputusan Allah kepada mereka, sedang mereka dalam keadaan unggul.” (HR Bukhari).

Ya, itulah yang membuat saya tetap optimis. itulah yang membuat kami yakin, bahwa di dalam dunia yang penuh dengan aroma kebusukan ini, terdapat secuil wangi kasturi yang tidak akan hilang. Dan tidak lain wangi tersebut adalah kita, yang termasuk ke dalam golongan kecil tersebut.

Ya, semoga..

Bagaimana Mungkin Upah Buruh di Perkotaan atau Penghasilan Tani Penggarap dan Tani Miskin di Pedesaan Bisa menguliahkan anak-anakya yang harganya puluhan hingga ratusan  juta rupiah!??

Rejim Boneka Merampok hak rakyat untuk Kuliah!!

Dari rejim boneka satu yang berganti dengan rejim boneka lainya di negeri ini, upaya komersialisasi pendidikan semakin deras. Rejim lebih memilih tunduk pada kesepakatan dengan instrument imperialis dari pada memenuhi kebutuhan rakyat atas pendidikan, deretan panjang perampokan hak rakyat pada medio abad 20an atas pendidikan di mulai Dalam kesepakatan untuk kucuran utang (Letter of Intent/LoI) dari dana internasional Monetery Found (IMF) tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang membuat masyarakat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan terlalu mahal di luar kemampuan mayoritas penduduk Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.

Melalui Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana utang 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati juni 2005 dan berakhir 2011. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Karena Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN sehingga harus dipangkas subsidinya. Pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.

Selain itu, sejak tahun 2001 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Bersama Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di mana pendidikan dimasukkan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian, para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).

Selanjutnya Pemerintah melakukan Kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), tentang Hinger Education Project dengan total utang 102,6 million dollar AS mulai tahun 1993 sampai 2001. Bantuan tersebut di berikan untuk 6 kampus PTN dan 11 Kampus PTS di Indonesia. Misi dari kerjasama tersebut sama persis  dengan program world Bank yaitu tentang Efisiensi dan relevansi Perguruan Tinggi, kebijakan tersebut sesungguhnya mengukuhkan otonomi terhadap kampus.

Demikian juga dengan hutang yang diberikan oleh Islamic development Bank (IDB), kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan kampus tetaplah mengedapankan otonomi Perguruan Tinggi. Kesepakatan IDB ini banyak terjalin dengan kampus islam Negeri (UIN), hampir seluruh kampus UIN di Indonesia. Bukti kongkrit dari perjajian ini adalah ditetapkanya kampus sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang kebijakanya sudah ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla lewat UU No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan PP  No.23 tahun 2005 tentang tata kelola tentang Badan Layanan Umum.

Kesemua perjanjian tersebut yang mendorong rejim boneka untuk melegalisasi kampus untuk diperdagangkan, kesepakatan tersebut menjadi induk atas lahirnya PP 60 dan 61 tahun 1999 tentang Otonomi Kampus, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional dan UU No.02 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Barang busuk tersebut yang membuat anak-anak buruh dan tani tidak bisa menginjakkan kaki di kampus. Biaya kuliah melambung Tiap Semesternya, biaya Masuk kuliah tak terbendung lagi tiap tahunya dan Pungutan liar semakin meningkat agresif merogoh kantong orang tua mahasiswa.

Yang lebih menyakitkan lagi, biaya kuliah yang melambung tinggi tersebut tidak menjamin kualitas pendidikan tinggi. Dalam standart kampus secara internasional, peringkat kampus andalan di negeri ini semakin merosot tajam. Sebut saja Mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari dua indikator makro seperti pencapaian Human Development Index (HDI), pemilikan daya saing, kualitas pendidikan dan indikator mikro seperti prestasi matematika, fisika dan kemampuan membaca. Dalam laporan UNDP Indonesia ternyata memiliki HDI sebesar 0,682 menduduki peringkat 111 dari 177 negara. Posisi Indonesia berada di bawah negara tetangga. Filipina (83), Thailand (76), Malaysia (59), Brunei Darussalam (33), Republik Korea (28), Singapura (25).

Rejim Boneka merampok hak rakyat untuk Sekolah!

Dalam pidatonya rejim SBY menyebutkan dari total anggaran, dialokasikan sekitar 36% (sekitar Rp 312,6 triliun) untuk belanja kementerian negara/lembaga, anggaran tersebut belum termasuk tambahan untuk anggaran pendidikan sebesar 46,1 triliun yang diusulkan dalam nota keuangan tambahan. Kemudian sekitar 27,8% atau Rp 227,2 triliun untuk subsidi, yang meliputi 101,4 triliun untuk subsidi BBM, Rp 60,4 triliun untuk subsidi listrik, serta Rp 32 triliun untuk pangan, pupuk dan benih. Untuk pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan pembangunan perdesaan, dianggarkan Rp 142,8 triliun. Untuk program penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar Rp 66,2 triliun. Khusus untuk pembangunan perdesaan dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun. Serta untuk penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 16,7 triliun, serta anggaran-anggaran untuk pertahanan dan berbagai pos-pos lainnya.

Khusus untuk pendidikan, SBY menyebutkan bahwa pada tahun 2009 nanti anggaran pendidikan akan di realisasikan 20 % dari APBN, jadi jika besarnya APBN lebih dari Rp 1000 triliun maka anggaran untuk pendidikan paling tidak lebih dari Rp 200 triliun, tetapi SBY tidak menyebutkan jumlah 20 % anggaran pendidikan didapat dari mana saja, hanya disebutkan bahwa untuk departemen pendidikan nasional sebesar Rp 52,0 triliun, ditambah nota keuangan tambahan untuk pendidikan Rp 46,1 triliun sedangkan untuk departemen agama rencananya akan mendapat anggaran Rp 20,7 triliun. Jika ditotal anggaran yang didapat oleh departemen pendidikan nasional, nota keuangan tambahan untuk pendidikan dan anggaran untuk departeman agama adalah sebesar Rp 118,8 triliun, jumlah sebesar ini tentu belum memenuhi anggaran 20 % anggaran pendidikan yang telah dijanjikannya.

Pemenuhan anggaran pendidikan 20 % dari total APBN seharusnya mencapai angka nominal Rp. 224,4 triliun dan bukan seperti yang disebutkan oleh SBY dalam pidatonya pada tanggal 15 Agustus 2008 yakni sebesar 118,8 triliun saja. Artinya, kekurangan yang tidak disebutkan oleh SBY untuk memenuhi 20 % anggran pendidikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 105,6 triliun. Anggaran pendidikan yang minim tersebut telah menggagalkan program wajib belajar 9 tahun, kerena kenyataanya angka putus sekolah semakin meningkat tajam. Tahun 2008 angka putus sekolah dasar mencapai 841.000 siswa, semantara angka putus sekolah SMP dan Tsanawiyah mencapai 211.643 siswa.

Kemudian SBY selalu mengapayekan lewat kampanye pemilu dan Iklan di media cetak dan televisi bahwa pendidikan dasar sudah gratis. Sedangkan untuk pendidikan dasar gratis  pemerintah harus memenuhi angka nominal sebesar Rp. 157 triliun. Tentu saja apa yang disebut oleh SBY dalam pidatonya tidak mencukupi pembiayaan untuk pendidikan dasar. Apalagi untuk memenuhi pembiayaan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Belum lagi anggaran tersebut sudah termasuk untuk gaji dosen, guru dan karyawan.

Selain itu pada substansinya kebijakan pemenuhan anggaran pendidikan 20 % oleh pemerintah sesungguhnya hasil desakan rakyat dan secara terpaksa mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan. jadi bukan karena SBY-Kalla berkehendak untuk memenuhi anggaran tersebut. Kalaupun pemerintahan SBY melihat dan bersimpati terhadap kemiskinan rakyat, itu hanyalah kamuflase untuk mengembalikan citra terutama dalam pemilu 2009 nanti. Namun, tetap saja upaya pemerintah untuk memenuhi 20 % anggaran pendidikan adalah kebohongan semata.

Rejim Boneka Merampok Hak Mahasiswa untuk Berekspresi dan berorganisasi!

Upaya untuk memberangus gerakan pemuda-mahasiswa sebagai salah satu kekuatan demokratik, telah dimulai sejak diberlakukannya sistem Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) oleh rezim Orde Baru (Orba). Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) melalui SK Mendikbud No. 0457/U/1990 yang menggantikan posisi dari Dewan Mahasiswa (DEMA). Peran SMPT selama zaman orde baru justru mengkebiri kekrtisan mahasiswa. Aktifitas di kampus yang bersifat politik dan organisasi.

Meskipun saat ini NKK/BKK telah dihapus, namun prakteknya masih bisa dirasakan di kampus. Posisi mahasiswa tetap menjadi subordinasi dari birokrasi kampus, dimana Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III tetap berperan dalam mengontrol aktifitas mahasiswa di kampus. Aktifitas mahasiswa didorong semata-mata menyelesaikan masa studi secepatnya, tanpa perlu memikirkan persoalan-persoalan di sekitar kampus. Hal itu bisa terlihat dengan pemberlakuan beberapa peraturan kampus yang cukup represif seperti kode etik, jam malam, ancaman DO, larangan berdemonstrasi, larangan berorganisasi dan lain-lainnya,

Lebih lanjut, pengekangan terhadap demokratisasi di kampus masih membelenggu hak-hak mahasiswa untuk berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Upaya-upaya secara sistematis untuk membungkam demokratisasi di kampus begitu nyata terlihat. Mulai dari pengetatan kuliah dan system presensi yang terus ditingkatkan, pemberlakuan kode etik, jam malam, larangan bagi organisasi ekstra (ormas) melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus dan partai politik dalam kehidupan kampus, intimidasi dan ancaman pengurangan nilai terhadap mahasiswa yang kritis terhadap kehidupan kampus, pelarangan demonstrasi.

Yang lebih menyakitkan lagi, Watak Anti-Demokrasi kampus tanpa ampun memukul ruang ekspresi dan organisasi mahasiswa. Tindakan brutal dan bar-bar  birokrasi kampus bahkan mengabil bentuk-bentuk kekerasan dan pembantaian,  masih cukup lekat ditelinga kita semua, bau anyir darah yang menimpa alm. M. Ridwan mahasiswa IKIP Mataram yang dibunuh oleh preman suruhan Rektor kampus atau kejadian kekerasan yang terjadi di kampus UISU Medan. DO dan Skorsing juga menimpa 4 orang anggota FMN di  STAIN Pontianak, Baru-baru ini 4 orang mahasiswa Universitas Tadulako Palu juga diancam DO oleh rector setelah menggelar demonstrasi. Dikampus-dikampus muhamadiyah di seluruh Indonesia menetapkan wilayah steril kampus dari organisasi massa dan demonstrasi.

Rejim Boneka SBY sampai perangkat terendahnya dikampus yaitu rektor, dengan berbagai kebijakanya telah memaksa mahasiswa untuk tunduk pada ilmu picik imperialis. Mahasiswa di paksa untuk berpikir prakmatis dan alergi politik dengan berbagai petuah yang seolah-olah kampus wilayah yang netral dan tugas dari mahasiswa hanyalah belajar.

Rejim Boneka merampoh hak para sarjana untuk bekerja!

Mengurangi angka pengangguran selalu menjadi janji gombal SBY. Namun, setiap tahun angka tersebut rasanya enggan menurun. Dari jumlah penganggur yang terdata, penganggur dari kalangan terdidik menunjukkan peningkatan agresif. meningkatnya penganggur sarjana disebabkan pemeintahanan  boneka selalu mempertahankan industry yang terbelakang bukan industry nasional yang tangguh bersandarkan sendi-sendi lan-reform sejati. Setiap tahun, lebih dari 300.000 lulusan perguruan tinggi dari jenjang diploma hingga sarjana atau strata satu (S-1) siap memasuki pasar tenaga kerja. Tahun ajaran 2005/2006, misalnya, Departemen Pendidikan Nasional mencatat jumlah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 323.902 orang. Namun, tidak semua yang lulus ini terserap oleh pasar.

Dengan kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu menciptakan 265.000 lapangan kerja baru, Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2007 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penganggur meningkat meningkat drastis. Jika pada Agustus 2006 penganggur dari lulusan Perguruan Tinggi  ini sebanyak 673.628 orang atau 6,16 persen, setengah tahun kemudian jumlah ini naik menjadi 740.206 atau 7,02 persen. Tren kenaikan ini sudah terlihat sejak tahun 2003, di mana pengangguran terus mengalami peningkatan.

Selain dari indikator pengangguran terbuka, nasib tragis lulusan perguruan tinggi juga bisa dilihat dari kategori setengah penganggur alias kerja tidak tetap alias  serabutan. Termasuk dalam kategori ini adalah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, para sarjana bekerja serabutan tersebut  karena terpaksa tidak ada pekerjaan termasuk didalamnya Pekerja paruh waktu . Lulusan perguruan tinggi yang serabutan ini jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang pengangguran terbuka. Periode Februari 2007 angkanya hampir 1,4 juta orang, naik sekitar 26 persen dari Februari 2006. Lulusan perguruan tinggi terpaksa memilih bekerja serabutan ketimbang tidak bekerja sama sekali sehingga angkanya akan terus bertambah,

Tidak ada syarat bagi Rejim Boneka untuk Membangun Kebudayaan Rakyat!

Kampus saat ini berlomba-lomba memasarkan produknya, dengan berbagai bentuk dan cara yang tidak mutu dan tidak tahu malu kampus dikemas dengan berbagai lebel. Sebut saja World Class University, Reseach University atau entrepreneurship campus yang sekarang sedang marak dideklarasikan kampus-kampus besar negeri, persaingan bebas tersebut membuat kampus-kampus swasta kecil terancam gulung tikar karna tidak diminati para calon mahasiswa. Monopoli PTN dan PTS besar dalam medio tahun 2000an, ketimpangan kuantitas mahasiswa di PTN dan kampus swasta kecil semakin njompang tiap tahunya.

Kalau kita periksa sampai sejauh ini belumlah ada temuan-temuan spektakuler yang dihasilkan kampus yang berbranded riset atau kelas internasional. Bagaimana mungkin temuan-temuan baru itu mucul ditengah karakter industry di negeri ini masih sangatlah terbelakang. Kampus riset sesungguhnya hanya jargon, untuk memenuhi kebutuhan data dari imperialis. Kelas internasional sesungguhnya digunakan untuk menarik para calon mahasiswa mengeluarkan biaya yang tinggi dan kampus wirausaha hanyalah semboyan agar para mahasiswa pandai memasarkan produk imperialis yang sekarang sedang berlebihan.

Fakta-fakta diatas menunjukkan kenyataan pendidikan saat ini yang sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat, Kampus hanya digunakan carong bagi kebudayaan imperialis untuk mendukung ideologinya. Seluruh mata kuliah didalam kampus dijauhkan dari realitas penderitaan rakyat dan kebohongan system Semi-kolonial, Semi-Feodal yang menindas rakyat bertahun-tahun lamanya. Dibawah rejim boneka imperialis anak-anak buruh dan tani di paksa untuk menjadi penganguran, pekerja serabutan atau melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Jutaan anak-anak desa dieksport untuk menjadi buruh migrant tanpa perlindungan sama-sekali.

Rejim boneka hanya memberi pilihan pahit bagi rakyat, kebudayaan imperialis dan Feodal menjadi mata pelajaran untuk melangengkan ekonomi politik kaum penghisap rakyat. Kebudayaan tersebut telah menghancurkan tenaga produktif dan meletakkan rakyat pada keterbelakangan. Kebudayaan yang lama dan usang ini sama sekali tidak menciptakan syarat-syarat rakyat untuk berkembang maju. Sudah sepantasnya kebudayaan bangrut ini dihancurkan, pemuda-mahasiswa dan rakyat membutuhkan kebudayaan baru. Sebuah institusi pendidikan yang benar-benar lepas dari dominasi feudal dan penetrasi kebudayaan imperialis. Rakyat butuh pendidikan yang sanggup diakses oleh seluruh anak-anak buruh, tani dan para pekerja lainnya, pendidikan yang ilmiah mengabdi pada kenyataan dan pendidikan yang mempelajari betul-betul problem pokok dari rakyat.  Untuk memajukan peradaban rakyat butuh pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.

Kita sadar betul bahwa di bawah rejim boneka imperialis, kebudayaan yang diimpikan rakyat tersebut tidak akan sanggup tercapai. Pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat hanya sanggup terpenuhi jika negeri ini bebas dari belenggu imperialisme dan feodalisme, bebas dari rejim boneka persekutuan jahat dari borjuasi besar komprador dan tuan tanah. Karenanya hanya bersama rakyatlah pemuda-mahasiswa mendapatkan cita-citanya. Hanya berjuang bersama klas buruh dan kaum tani syarat-syarat pendidikan rakyat mendapatkan tempatnya.

…Musuh kita adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang tak pernah salah kata-kata dan perbuatannya….
…Musuh kita adalah orang yang tak mau di kritik..
Kita akan berjuang melawan semua ini.. Akan kita tegakkan kebenaran yang terang bagi rakyat!! (Soe Hok Gie)

Pendaftaran SIMAK UI 2010 telah dibuka beberapa hari yang lalu, perhelatan akbar satu tahun sekali ini pun menyita perhatian kita para mahasiswa, para siswa kelas 3 SMA, dan masyarakat pada umumnya. tetapi mengapa animo Masyarakat terhadap UI justru malah berkurang? Ada baiknya kita tengok kisah nyata dari penulis berikut ini.

Universitas Indonesia, Universitas yang menyandang nama Bangsa, jika dahulu sewaktu saya masih duduk di sekolah dasar di daerah Kelapa Dua Depok, nama UI begitu perkasa, begitu disegani dan diagung-agungkan. Menjadi mahasiswa di UI merupakan impian dan dambaan setiap anak Bangsa.

Naik ke tingkat SMP nama UI semakin terdengar, semakin berkibar.. bersama kawan buruh dan tani menjadi garda terdepan gerakan mahasiswa yang menumbangkan rezim orde baru. Menjadikan Kampus reformasi, Kampus Perjuangan Rakyat semakin melekat di setiap garis makara dan di hati mahasiswanya.

Sampai akhirnya saya naik ke tingkat SMA, semakin mantap pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan saya pun memastikan bahwa UI adalah pilihan nomor Satu. Saya ingin menjadi mahasiswa UI Karena saya tahu disana saya akan mendapatkan idealisme sejati. Saya ingin merasakan manisnya pendidikan tinggi di kampus bersejarah yang menyandang nama bangsa. Yah itulah impian seorang bocah ingusan seperti saya, mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan..

Bangga, senang, haru, syukur, ku bisa lulus SPMB 2007 (walaupun Cuma pilihan kedua di UI). Dari sini aku mencium aroma kebanggaan saat menyanyikan lagu gendering UI. Merasakan aura intelektualitas saat mendendangkan gaudeamus igitur, merasakan dahsyatnya awal perjuangan saat menyerukan lagu totalitas perjuangan, dan merasakan sensasi dakwah saat pertama kalinya mengumandangkan adzan di kampus. Itulah yang kurasakan saat itu. Sama sekali tidak ada beban di hati saya dan teman-teman 2007 lainnya kecuali beban ospek. Tidak ada mengenai masalah Biaya (apalagi BOPB)..

Dua setengah tahun sudah kenangan manis tersebut membayang-bayangi pikiran saya, Hingga saat ini. namun ada satu hal yang kupikirkan, apakah sensasi tersebut dirasakan juga oleh MABA UI 2009, 2008 atau bahkan mahasiswa baru 2010 mendatang?? Dan saya berpikir apakah makara UI dan jeket kuning ini masih bisa menjadi magnet yang kuat bagi anak-anak SD, SMP, SMA. Atau bahkan seorang anak penjual Koran, seorang anak dari tukang becak, seorang anak dari kuli, anak dari seorang Buruh dan Tani di Negara ini!??

Apakah mereka masih ingin termotivasi untuk masuk UI jika di website UI menampilkan hal seperti ini??

*gambar diatas adalah biaya pendidikan yang terdapat pada website UI (SKR-1346/2009). terlihat BOP dan UP yang ditampilkan merupakan batas atas, tidak ada satupun informasi mengenai mekanisme BOP Berkeadilan dan keringanan uang pangkal disini.
Sumber: http://www.ui.ac.id/id/admission/page/biaya-pendidikan

*sementara asumsi para calon mahasiswa baru adalah membayar penuh, seperti apa yang ditampilkan pada akun mahasiswa yang sudah diterima diatas http://penerimaan.ui.ac.id/id/announcement/view/521

website UI mendzolimi publik.

Ya benar, inilah yang terjadi saat ini. Saya mencoba melihat dalam perspektif bidang ilmu komunikasi khususnya kehumasan, ini jelas merupakan suatu penyimpangan, kebohongan, bahkan kedzoliman kepada publik. Tidak ada satupun informasi mengenai BOPB di website UI. Wajar sekali jika para calon mahasiswa baru/siswa SMA ragu-ragu atau malah sudah mundur untuk memilih UI. Bahkan tidak sedikit calon mahasiswa baru yang sudah diterima pun hanya mengetahui pembayaran sistem flat (pukul rata) batas atas pada biaya pendidikan di UI. Mereka kesulitan mendapatkan informasi mengenai mekanisme BOP Berkeadilan.

Dari beberapa fakta diatas, kita bisa melihat bahwa Biaya Operasional Pendidikan dan keringanan uang pangkal, sangat tidak tersosialisasikan dengan baik. Malah sama sekali tidak dipublikasikan pada website UI. informasi BOPB hanya terdapat pada situs http://bop-berkeadilan.ui.ac.id/ yang jarang terjamah oleh para calon mahasiswa baru. Itupun hanya calon mahasiswa yang telah lulus seleksi yang bisa mengaksesnya.

*terjadi kejanggalan. disini sama sekali tidak terdapat informasi mengenai BOP Berkeadilan, hanya calon mahasiswa yg sudah lulus tes yg bisa mengakses tentang informasi BOPB tsb. dan juga disitus ini pula BOPB dianggap sebagai sistem keringanan (seharusnya BOPB merupakan mekanisme yg harus dilalui oleh semua mahasiswa baru).

Terlihat bahwa pihak rektorat sengaja ingin menutup-nutupi program Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Malahan saya melihat banyak sekali buku mengenai informasi perguruan tinggi edisi terbaru yang mencantumkan biaya pendidikan di UI per semesternya adalah 5 juta untuk prodi IPS dan 7,5 juta untuk IPA dan uang pangkal yang disebutkan disitu adalah batas atas yang telah ditetapkan. Cth. Teknik = 25 jt, kedokteran = 25 jt, dll. Tidak dijelaskan bahwa terdapat mekanisme BOP Berkeadilan yang dapat diikuti bagi SEMUA calon mahasiswa baru. Tanpa terkecuali.

Bahkan pada website http://bop-berkeadilan.ui.ac.id/ (bukan ui.ac.id) ditulis seperti ini:

”besaran UP bervariasi antara 5 juta – 25 juta yang disesuaikan berdasarkan fakultas masing-masing. Uang pangkal hanya deberikan sekali pada saat awal pendaftaran.”
”Adapun besarnya Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yaitu: Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk rumpun IPS dan Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk IPA.”

Permasalahannya ada pada asumsi pembebanan biaya UP dan BOP mahasiswa baru adalah biaya penuh, yaitu uang pangkal sebesar 5 juta sampai 25 juta dan biaya operasional pendidikan sebesar 5 juta dan 7,5 juta. Padahal pada pembiayaan uang pangkal terdapat range antara 0 – 25 juta rupiah tergantung dari fakultas masing-masing. Sedangkan, untuk BOP UI memiliki sistem BOP Berkeadilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana mahasiswa baru. Yaitu memiliki range antara 100 ribu – 5 juta / 7,5 juta rupiah.

Fakta diatas jelas terjadi penyimpangan yang menyebabkan begitu banyaknya calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri setelah lulus tes seleksi, baik itu jalur SIMAK, UMB, PPKB, SNMPTN, dll (buset dah, banyak banget jalurnya!?)

Bukan hanya pada calon mahasiswa baru yang telah lulus tes. Penulis juga menyayangkan Semakin berkurangnya minat calon mahasiswa kurang mampu untuk mengikuti tes masuk UI. Diantara lain disebabkan oleh:

1. semakin banyaknya jalur masuk UI; sedikitnya terdapat 6 (enam) jalur masuk untuk program S1 Reguler dan semakin banyak dibuka kelas Non Reguler seperti kelas internasional, kelas Paralel, dll. secara langsung biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti berbagai macam tes pun akan semakin besar, sudah pasti orang-yang mampu secara finansial saja yang dapat masuk UI.

2. semakin mahalnya formulir pendaftaran UI. cth. Formulir SIMAK UI di banderol 200 hingga 800 ribu rupiah.

3. beasiswa ”seribu anak bangsa” yang diseleksi sebelum ujian masuk (mengapa tidak diseleksi setelah lulus ujian masuk??).

4. semakin tidak jelasnya publikasi sistem BOP Berkeadilan; sosialisasi BOPB tersamar-samar dan informasi BOPB hanya dapat diakses pada situs bop-berkeadilan.ui.ac.id. Itupun melalui akun mahasiswa baru yang sudah diterima. Hal seperti itu benar-benar telah memupus harapan calon mahasiswa baru sebelum tes dilaksanakan.

Selain itu, terdapat Fakta pada tahun 2008 yang waktu itu adalah pada saat BOP Berkeadilan pertama kali diterapkan. Tercatat lebih dari Seribu orang calon mahasiswa baru jalur UMB 2008 mengundurkan diri. (Sumber: Koran Kampus MC Salam UI edisi agustus-september 2008). Dan yang lebih miris lagi, Kesma BEM UI dan Kesma Bem-Bem fakultas kesulitan untuk melacak dan menghubungi mereka karena minimnya informasi yang didapatkan dari rektorat.

Kali ini sudah setahun lebih dari peristiwa memilukan tersebut akankah terulang kembali? Apakah para birokrat kita belum cukup untuk belajar dan mengevaluasi sistem yang katanya sangat adil dan diterapkan hanya satu-satunya di Dunia ini?? Akankah peristiwa tersebut terulang lagi pada tahun ini. Yang membuat lebih dari 1000 anak terbaik bangsa kehilangan harapan?? Penulis juga mengkritik BEM UI dan BEM-BEM Fakultas khususnya departemen Kesma dalam memecahkan masalah ini. Bukan hanya sekedar mengawal dan mengawasi saja.

World Class University VS Rakyat University

Periode kepemimpinan rektor saat ini memang penuh dengan kontroversi. Diakui atau tidak memang ada beberapa pembangunan yang dilakukan pada periode kepemimpinannya. Mulai dari kandang rusa, kebijakan BOPB, Jalur sepeda, Bikun baru,renovasi rektorat, renovasi stadion, lapangan parkir baru, pembangunan stasiun baru, pembuatan boulevard yang harus merelokasi balai sidang BNI, apartemen mahasiswa yang sama sekali tidak jelas urgensinya, pembangunan gedung FK FKG dan Vokasi, pembangunan rumah sakit, dan yang terakhir adalah pembangunan perpustakaan pusat yang saat ini menuai pro kontra keras. pembangunan yang telah disebutkan diatas adalah baru SEDIKIT diantara banyaknya master plan UI lainnya untuk menuju world class research university.

Tetapi apakah demi mendapatkan predikat itu UI harus mengorbankan calon mahasiswanya?? Apakah jika ingin memenuhi pemasukan keuangannya UI harus menaikan biaya kuliah dan membuka program non reguler sebanyak2nya!?? UI harus mencari pembiayaan lain selain dari mahasiswanya. Karena sudah jelas pendapatan dari mahasiswa merupakan biaya Pendamping, BUKAN biaya Utama!! Secara tidak langsung pun kebijakan ini akan berdampak pada input mahasiswanya (tidak selektif, hanya orang2 yang mampu secara finansial saja yang bisa masuk UI)

Mana janjimu Pak Rektor untuk tidak menaikkan biaya kuliah!?? (sebelum terpilih Gumilar telah mentandatangani perjanjian Trihama/Tiga Harapan Mahasiswa. diantaranya tidak menaikan biaya kuliah).

Apakah tidak ada satupun cara lain selain menaikan biaya kuliah!?? apakah seorang doktor seperti mu tidak mempunyai solusi atau pemecahan masalah satupun!!?

*foto Trihama, terlihat Gumilar (sebelum menjadi Rektor) tersenyum disana

Tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan; CABUT Sistem BOPB!!!

Bagaikan luka yang sudah menjadi borok, bagaikan gudang yang sudah dipenuhi tikus dan rayap, bagaikan kaki yang sudah membusuk..

borok itu harus diangkat, gudang itu harus dibakar, dan kaki itu harus segera diamputasi..
Sebab, sistem BOPB sudah tidak bisa disembuhkan atau diperbaiki lagi..

Mari kita semua peduli terhadap masalah ini dan terus BERGERAK!!

Jika tidak mau teman-teman kita dari kalangan buruh dan tani di UI ini akan punah..

“Apakah yang lebih adil selain dari pada mendidik sebagian kecil anak-anak orang kaya dan sebagian besar Rakyat Miskin tetap Bodoh!??”(Soe Hok Gie)

UI is Not world class university, is Not research university, but UI is RAKYAT University..

UI MASIH KAMPUS RAKYAT!!!

]]> http://kastratbemfisipui.wordpress.com/2010/03/16/jelang-simak-ui-2010-ui-uncensored/feed/ 0 Departemen Kajian, Aksi, dan Strategi BEM FISIP UI skrektor afi BOP ijo trihama http://kastratbemfisipui.wordpress.com/2010/01/11/kebobrokan-hukum-sekular/ http://kastratbemfisipui.wordpress.com/2010/01/11/kebobrokan-hukum-sekular/#comments Mon, 11 Jan 2010 17:29:19 +0000 Dept. Kastrat http://kastratbemfisipui.wordpress.com/2010/01/11/kebobrokan-hukum-sekular/ ]]> Oleh: Mujiyanto

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari “ adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan “terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.

Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Nah saat melakukan berbagai penyadapan, nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp 10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau 180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara melalui Century oleh inner cycle SBY.

Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap (dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.

Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media, SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung, Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY (pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP. Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar.

Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menagkap Anggodo!

hasil real-count Pilpres 2009 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor 2, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, meraih suara terbanyak yang berarti negeri ini lima tahun ke depan, 2009-2014, akan dipimpin lagi oleh SBY dengan wakilnya yang baru, Boediono.

Terlepas dari proses pemilihan umum yang memang banyak kecurangan di sana-sini, ketidaknetralan KPU yang lebih memihak incumbent dalam berbagai kasus, dan juga kelemahan internal dari para pesaing nomor 1 (Mega Prabowo) dan nomor 3 (JK-Wiranto), maka rakyat Indonesia—anggap saja—telah memilih SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Hal ini bagaimana pun harus diterima sebagai kenyataan, baik de facto maupun, nantinya, de jure. Suka atau pun tidak. Lima tahun ke depan, satu periode yang sangat krusial dan kritis bagi perjalanan bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melanjutkan program-program SBY dengan Tim Ekonominya yang berhaluan pasar (baca: Kapitalistik). NKRI yang merupakan negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia akan dipimpin lima tahun ke depan oleh satu kelompok yang didominasi oleh para hamba Washington yang terdiri dari gabungan para ekonom NeoLib dan gerakan Liberal, seperti halnya Jaringan Islam Liberal (JIL).

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang nasionalis, yang menginginkan Indonesia yang besar dan kaya raya ini bisa tumbuh menjadi negara mandiri, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera dengan berkeadilan bagi rakyatnya.

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang agama tauhid ini, para pejuang syariah Islam, yang menginginkan Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh jutaan syuhada bisa tumbuh menjadi satu negeri yang bertauhid, yang Baldatun Thoyyibatun WaRobbun Ghofur, yang memerangi kesesatan dan menegakkan kalimat tauhid. SBY jelas bukan tipe pemimpin yang mau berjuang menegakan kalimat Allah SWT di bumi Indonesia. Bukankah untuk membubarkan kelompok sesat Ahmadiyah saja dia tidak mau?

Para mujahid di negeri ini pastilah tengah berdoa sekuat tenaga, berpuasa sunnah, agar Allah SWT tidak menjadikan negeri ini sebagai Baldatun La’natun wa Robbun Ghodobun, satu negeri yang dilaknat Allah dengan silih-bergantinya bencana, seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir ini.

Selama masa kampanye pilpres, rakyat Indonesia telah menyaksikan adu program di antara para kandidat, bukan sekadar janji kampanye yang selalu manis. Bahkan berbeda dengan dua kandidat lainnya, pasangan nomor 1, Mega-Prabowo, tidak lagi sekadar berjanji kepada rakyat namun telah membuat banyak sekali kontrak politik, sebuah janji yang ditorehkan di atas sehelai kertas bermaterai yang di sisi hukum sangat kuat dan rakyat bisa menggugatnya jika janji yang diberikan ternyata palsu. Salah satunya adalah dengan berjanji untuk mencabut UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang nyata-nyata kapitalistis.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, dalam kampanye Pilpres 2009 ini, rakyat disuguhkan fakta baru yang selama ini hanya milik kaum akademisi, yakni kenyataan jika haluan perekonomian bangsa ini sesungguhnya salah. Konstitusi negara yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 jelas-jelas mengamanahkan para pemimpin jika semua kekayaan alam beserta isinya harus dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dijual ke pihak asing seperti yang terjadi sejak tahun 1967 sampai detik ini. Banyak rakyat jadi paham dengan tanda tanya besar yang telah memusingkan kepala mereka selama puluhan tahun, mengapa sebuah negeri besar seperti Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat banyak, iklim yang sanat bersahabat, letak yang sangat strategis, namun rakyatnya masih teramat banyak yang miskin melarat. Semua itu adalah akibat jiwa pelacur yang dimiliki para pemimpin negeri ini sejak 1967 hingga sekarang, yang tega menjual kekayaan alam bangsa ini kepada pihak asing, asalkan mereka dan keluarga mereka bisa hidup dengan senang dan mewah.

Pilpres 2009-lah yang telah mengenalkan istilah “NeoLib” kepada rakyat banyak negeri ini. Namun walau demikian, rakyat Indonesia ternyata telah memilih untuk melanjutkan kondisi negara ini yang seperti sekarang. Sebuah pilihan yang menurut sistem demokrasi-prosedural mungkin tidaklah salah, namun dalam sisi pejuangan kebenaran yang hakiki sangat-sangat harus disayangkan dan ditangisi.

Banyak kalangan bertanya, mengapa rakyat yang sudah mengalami sendiri betapa sulitnya bertahan hidup di bawah rezim Liberal, antek kekuatan Imperialisme Asing, namun masih saja mau-maunya menetapkan pilihan pada sang penindas, dengan suka rela pula. Mengapa rakyat yang tertindas malah terpesona pada sosok Sang Penindas?

Max Horkheimer dari Frankfurt Institute menyebutkan jika hal tersebut disebabkan oleh operasi pengebirian akal budi yang dilancarkan secara diam-diam oleh elit penguasa kepada rakyatnya selama puluhan tahun. Marcuse menyebutnya sebagai manipulasi kesadaran dan alienasi kebutuhan. Salah satu cara kerja sistem kapitalisme memanglah demikian.

Rangkaian tulisan ini mencoba untuk menelusuri dan mencari tahu apa jawaban atas pertanyaan di atas. Herbert Marcuse dari Sekolah Frankfurt, salah satu kiblat bagi gerakan aktivis dunia penentang imperialisme dan kolonialisme baru, pernah menggambarkan secara cerdas situasi kondisi masyarakat atau bangsa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Marcuse menulis:

“Masyarakat industri modern bagaikan sebuah bus besar yang bagus, dengan peralatan teknis yang serba lengkap dan mewah, berjalan lancar dan nyaman, para penumpangnya pun merasa puas. Tetapi orang banyak yang tidak menyadari lagi kemanakah bus itu mengarah. Orang sudah terbius dengan kenikmatan untuk tinggal di dalamnya. Bahkan pengemudinya pun terbawa saja oleh mekanisme gerak motor yang memutar roda bus tadi pada porosnya, terus maju seturut jalan satu-satunya yang membawa bus tadi, tanpa sadar bahwa jalan tersebut menuju ke jurang kebinasaan.” (M. Sastrapratedja, ed; Manusia Multi Dimensional, Sebuah Renungan Filsafat; 1983; h.139). Inilah gambaran bangsa Indonesia sekarang.

Kini, saya, Anda, dan kita semua, entah harus menangis atau malah sujud syukur atas “kemenangan” mesin NeoLib dan Liberal atas negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri mengapa kita dan rakyat negeri ini yang tengah ditindas, masih sudi memilih dan terpesona oleh para penindas kita. Mengapa semua itu bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya? Lantas, bagaimana hubungan semua itu dengan kepentingan imperialistik Amerika Serikat yang memang sangat bernafsu untuk menguasai dunia setelah meraih kemenangan dalam Perang Dunia II tehadap fasisme, dan kian bernafsu setelah melenggang sendirian paska keruntuhan imperium Merah Soviet Uni di awal 1990-an. Di mana letak Indonesia dalam pertarungan global seperti ini?

Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di paruh akhir abad ke-15 Masehi, Portugis, Spanyol, Inggris, lalu Belanda dan lainnya ke Nusantara, maka sejak itulah pribumi mengenal penjajahan. Dengan sekuat tenaga, mengorbankan jiwa raga, jutaan syuhada Bumi Pertiwi berjuang untuk melepaskan diri, memerdekakan bangsa ini,  dari segala bentuk penjajahan. Jika Dienul Islam memerdekakan umat-Nya agar tidak ada Ilah lain selain Allah Swt, maka jutaan syuhada itu berjuang agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat, tidak “meng-ilahkan” Amerika seperti yang terjadi sekarang.

Bangsa ini memetik hasil perjuangannya pada 17 Agustus 1945, hari Jum’at bertepatan dengan bulan Ramadhan. Saat lambung dan seluruh organ tubuh berzikir hanya kepada Allah Swt, melupakan sejenak kelezatan dunia, bibir-bibir yang kering karena berpuasa dengan lantang meneriakkan pekik, “Merdeka!!!”. Bebas dari segala bentuk penjahahan.

Secara politik, sejak hari itu memang Indonesia telah menjadi negara merdeka. Namun secara ekonomi belum, karena masih banyak perusahaan-perusahaan inti yang dikuasai Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Para bapak bangsa ini berusaha sekuat tenaga agar secara perlahan, kemerdekaan di bidang ekonomi juga bisa diraih oleh pribumi. Baru pada tahun 1958, pemerintahan Bung Karno mengeluarkan UU No.86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno juga memberlakukan UU No. 44/1960 yang mempertegas pengelolaan migas sepenuhnya dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti seluruh perusahaan asing (Multi National Corporate, MNC) wajib menyerahkan 25% area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25% lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu.

Saat itu skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Indonesia kala itu benar-benar berdaulat dan punya izzah yang tinggi di mata AS. Dampaknya langsung terasa di Indonesia, sektor pendidikan maju dengan pesat, tingkat melek huruf naik dari sebelumnya yang hanya 10% ke 50% (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.

Apa yang dilakukan pemerintahan Bung Karno adalah sesuai dengan amanah Konstitusi Negara yang mengamanahkan jika seluruh kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat.

Hanya saja, apa yang dilakukan Soekarno diam-diam menimbulkan kegeraman yang sangat di dalam diri banyak pengusaha dunia yang rata-rata masuk dalam jaringan Yahudi Internasional. Mereka menghendaki Bung Kano ditumbangkan agar kekayaan Indonesia bisa dikuasai kembali.

Campur Tangan Imperialisme Barat

Hindia Belanda, nama Indonesia sebelum merdeka, merupakan negeri pengekspor migas terbesar ke Amerika Serikat (Gouda & Zaalberg; 2007). Semua keuntungan hasil ekspor kekayaan alam Bumi Pertiwi itu masuk ke dalam kas negeri Belanda. Sebab itu, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, Amerika berusaha sekuat tenaga mendukung Belanda agar pasokan migasnya tidak terganggu. Kala itu bukan hal yang aneh jika tentara Belanda yang mendarat di Indonesia pasca Perang Dunia II ternyata banyak yang mengenakan seragam US Army, demikian juga dengan senjata dan betbagai kendaraan militer yang masih ada cap US Army-nya (Robert Lovett kepada Frank Graham, 31 Desember 1947, Foreign Relation US, 1947, vol. 6, h.1099, 1164).

Namun perkembangan dunia internasional pasca Perang Dunia II yang memusuhi kolonialisme dan imperialisme dan mendukung lahirnya negara-negara baru membuat AS harus berpikir realistis. AS pun kemudian mengakhiri dukungannya kepada Belanda dan berbalik mendukung Indonesia. Logika yang dibangun Washington sangat sederhana: Jika AS bisa berhubungan langsung dengan Indonesia, mengapa pula harus lewat Belanda?

Dalam skenario Washington, dukungan AS ini akan mempererat hubungannya dengan Indonesia sehingga negara yang masih hijau ini akan mau diajak bekerjasama dengan AS, di mana kepentingan AS jelas lebih banyak ketimbang kepentingan Indonesia. AS hendak memasukkan Indonesia, negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya ini, di bawah pengaruhnya, dalam menghadapi ekspansi Soviet Rusia. Perhitungan Washington ternyata salah besar. Soekarno yang keras kepala tidak mau tunduk pada AS, bahkan dengan lihainya memainkan dua negara adidaya kala itu, Soviet dan AS, dengan cerdik. Indonesia bagaikan perahu kecil yang meliuk-liuk di antara dua kutub Barat dan Timur, tanpa mau bersandar pada salah satunya. Hal ini jelas menjengkelkan AS.

Akhirnya Washington mengambil keputusan untuk menumbangkan Soekarno dan menggantinya dengan penguasa Indonesia yang mau tunduk pada kepentingan imperialistik AS. Sebuah rencana yang sukses paska tragedi 1965.

Intervensi Budaya

Banyak yang tidak sadar jika tahun 1965-1966 bagi bangsa Indonesia bukan sekadar perpindahan kekuasaan de-facto antara Presiden Soekarno kepada Jenderal Suharto, bukan sekadar peristiwa terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, bukan sekadar berubahnya Indonesia dari satu negara yang tadinya berdaulat dan mandiri menjadi negara yang sangat tergantung pada imperialis AS. Tahun 1965-1966 merupakan tonggak, al-furqon, bagi orientasi dan semangat kebangsaan, ghirah nasionalisme, dan Character of Nation negeri ini.

Sejak terbitnya fajar gerakan kebangsaan yang ditandai dengan kelahiran Syarikat Islam di tahun 1905, lalu Sumpah Pemuda 1928, perjuangan merebut kemerdekaan, proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian melewati tahun-tahun penuh mara-bahaya—Vivere Pericoloso, kata Bung Karno—dalam mengelola negara yang masih muda ini menghadapi keganasan imperialisme Barat dan rayuan maut fasisme Soviet, menghapus exploitation de l’homme par l’homme (penindasan utara terhadap selatan), semangat revolusi membara dalam dada semua anak bangsa.

Orang-orangtua di negeri ini masih bisa mengingat dengan baik, bagaimana semangat menyala-nyala tertanam kuat di dalam dada mereka untuk berjuang menegakkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, penuh harga diri, menentang Neo-Kolonialisme dan Neo-Imperialisme (Nekolim). Ketika itu semua anak bangsa, putera-puteri Indonesia adalah manusia-manusia terbaik yang menjaga kobaran semangat kebangsaan dan nasionalisme di dalam dadanya. Nation and Character Building yang dipompakan Bung Karno kian hari kian tinggi menjulang, membakar manusia Indonesia punya pikiran. Pidato-pidato presiden pertama yang menggeledek, merobek langit dan mencakar bumi ini menciptakan generasi Indonesia yang penuh dengan izzah, berani memperjuangkan kebenaran apa pun resikonya, walau harus melawan raksasa imperialisme dunia yang dipimpin Amerika sekali pun. Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Semua kebanggaan ini sirna dalam sekejap, generasi penuh harga diri dan keberanian ini hilang bagai menguap ke udara kosong, saat Jenderal Suharto, atas dukungan penuh CIA, naik ke pentas kekuasaan dengan membantai jutaan rakyatnya sendiri dalam masa penuh darah antara Oktober 1965 sampai awal tahun 1966. Sejak itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kerdil, penakut, peragu, dan tidak punya harga diri.

da sisi yang tidak diungkap sejarah di negara ini soal peran jaringan Freemasonry Indonesia dalam menentukan politik bangsa ini.

Transformasi bangsa dan negara Indonesia yang tadinya penuh semangat kemandirian, berdaulat, penuh izzah di mata dunia, menjunjung tinggi cita-cita mulia dan berani memperjuangkan kebenaran, menjadi satu bangsa dan negara yang tergantung pada Barat, menjadi sangat pragmatis sehingga kehilangan izzah-nya, berjiwa kerdil dan peragu, bermental minderwaardigheit-complex atau menyimpan perasaan rendah dri yang kelewatan, dan sebagainya ini, atau dalam bahasa Arab, Minanuur ilan Dzhulumat, dari Cahaya kepada Kegelapan, berjalan dengan cepat. Tahun 1965 adalah tonggaknya.

Bulan Nopember 1967, Jenderal Suharto mengirim Tim Ekonominya, Mafia Berkeley—simbah-nya Kaum NeoLib sekarang—ke Swiss untuk bertemu para CEO Multi National Corporate (MNC) yang rata-rata Yahudi untuk menggadaikan hampir seluruh kekayaan alam negeri ini dengan harga yang sangat murah. Bahkan landasan legal-formal, cetak-biru UU Penanaman Modal Asing-nya pun dibuat di Swiss. Salah satu hasilnya adalah diserahkannya Gunung Emas Terbesar Dunia di Timika, Papua, kepada Freeport McMoran (AS) sehingga kini telah berubah menjadi Lembah Emas Terbesar Dunia. Inilah tonggak dijajahnya kembali Indonesia oleh Barat. Sampai sekarang.

Dalam bidang budaya, jika Soekarno berusaha menghidupkan budaya nasional (tari lenso, paduan suara dengan lagu-lagu daerah dan penuh semangat kebangsaan), menggairahkan produk tekstil nasional dengan mengkampanyekan penggunaan kain ‘Blatju’ sebagai bahan busana nasional Indonesia dan melarang bahan pakaian import, melarang musik “ngak-ngik-ngok”, melarang celana Cutbray dan pakaian yang dianggap kelewat sexy (tank-top diharamkan), melarang rock n roll (dulu gaya joget Elvis Presley dan lainnya juga dilarang), maka di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto, budaya Barat-Hedonis malah diundang masuk dengan sangat bebasnya.

Pembunuhan karakter bangsa yang sudah dengan susah-payah dibangun oleh Soekarno dihancurkan dengan sistematis. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai bangsa Timur yang ramah, sekarang menjadi bangsa yang sangat gila dengan kebudayaan Barat. Segala hal yang datang dari Barat dianggap sebagai kemajuan. Hal ini terjadi di segala bidang.

Peran Lobi Freemasonry

Ada sisi yang tidak diungkap buku-buku sejarah di negara ini tentang keterlibatan jaringan Freemasonry di Indonesia dalam membuat cetak-biru arah perpolitikan bangsa ini di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto.

Kelompok persaudaraan Luciferian bernama Freemasonry sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC. Mereka membangun jaringannya di seluruh Nusantara. Namun di tahun 1962, keberadaannya diharamkan di seluruh Indonesia oleh Soekarno lewat Keputusan Presiden RI. Sejak itu, Freemasonry Hindia-Belanda yang tadinya bermarkas besar di Gedung Loji Adhucstat (sekarang Gedung Bapenas), memindahkan pusat organisasinya ke Singapura.

Kejatuhan Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto diduga kuat ada juga peran dari jaringan ini. Banyak kegiatan mereka yang sampai hari ini masih misteri karena mereka pada dasarnya memang bergerak secara rahasia. Namun ternyata ada juga yang bocor. Salah satunya sebuah pertemuan rahasia Freemasonry Indonesia (dulunya Vrijmetselaren Oost-Indie) di Singapura pada hari Senin, 16 September 1972.

Dalam pertemuan tersebut, mereka berkumpul untuk mengevaluasi awal pemerintahan Jenderal Suharto dan juga merumuskan strategi persaudaraan bagi negeri itu ke depan. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi bernama “Panca Karsa Utama”. Sebuah cetak biru di bidang politik kepada pemegang kekuasaan. Pertemuan itu dimuat dalam majalah internal “Kabana” nomor 48 tahun 1972. Panca Karsa Utama merumuskan lima strategi politik:

Pertama, Wahana Tanpa Daya. Menciptakan kekuatan-kekuatan politik yang terwakili dalam partai politik, namun hanya sebagai macan kertas saja, dan yang sesungguhnya sama sekali tidak punya kekuatan apa pun.

Kedua, Triyana Tunggal Sila. Artinya, semua partai politik wajib berasakan Pancasila dan membuang semua perbedaan asas agama.

Ketiga, Sirna Sangga Kawasa. Pancasila adalah asas tunggal, bukan saja terhadap partai politik, namun semua organisasi kemasyarakatan juga harus demikian. Seluruh kehidupan harus dijauhkan dari nilai-nilai kewajiban agama. Negara dan Agama merupakan ruang yang terpisah. Salah satunya, jilbab misalnya, dilarang.

Keempat, Bhinneka Agama Miraga Tunggal. Intinya sekarang ini disebut pluralisme. Semua agama itu sama, sebab itu membeda-bedakan sesama pemeluk agama adalah salah besar. Semua agama disatukan dalam satu tempat ibadah tunggal yang dinamakan Wisma Bhakti Pancasila. Suku, Agama, dan Ras, atau SARA, menjadi wilayah yang sangat tabu untuk diperdebatkan. Bukan itu saja, pemakaman umum pun dilarang membeda-bedakan orang mati berdasarkan agamanya.

Kelima, Nagara Utama. Yaitu mewujudkan Indonesia yang subur, makmur, dengan berasas tunggal, berkepercayaan tunggal, berbahasa tunggal dan bersuku tunggal, pembauran dilakukan di semua bidang kehidupan. Jadi, inti semua itu adalah menciptakan Indonesia yang sepenuhnya sekuler.

Salah satu bukti lagi adalah dimasukkannya Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, istilah populernya “Kejawen”, yang sesungguhnya tidak ada bedanya dengan Gerakan Theosofie yang dibangun perempuan Yahudi-Rusia bernama Madame Blavatsky di zaman VOC, ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bahkan secara berkesinambungan, gerakan ini mendapat porsi yang sama untuk tayang di TVRI dan juga RRI.

Secara sistematis, terencana, dan terukur, bangsa Indonesia di bawah Jenderal Suharto diubah menjadi bangsa budak bagi kepentingan imperialis Barat, dalam semua sisi. Karakter bangsa Indonesia asli yang luhur menjadi hilang dan digantikan dengan karakter budak. Hal ini terus terjadi dan terus dilestarikan sampai detik ini.

Dalam peradaban manusia, perekonomian merupakan bangunan dasarnya. Bagai sebuah piramida, sistem ekonomi merupakan lapisan paling bawah yang menopang dan menentukan bidang lainnya, seperti politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Ini hukum besi sejarah manusia sampai kapan pun. Di bawah Jenderal Suharto, sistem ekonomi kerakyatan dengan pondasi utama koperasi (arti koperasi adalah ‘Gotong Royong’) yang digagas Soekarno-Hata dibuang jauh-jauh dan digantikan dengan Kapitalistime. Istilah ini diperhalus, eufimisme, dengan istilah “Sistem Ekonomi Pancasila”, yang sejatinya sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.

Sistem inilah yang bekerja dengan kecepatan penuh di negeri ini sejak zaman Suharto hingga zaman SBY sekarang ini, walau para pemimpin negara ini tidak pernah mau mengakuinya. Dalam pandangan ekonomi-politik, hal ini sudah sedikit-banyak disinggung dalam tulisan berseri terdahulu dengan judul “Siapakah Sebenarnya Suharto?” di Eramuslim. Dalam serial tulisan ini selanjutnya, kita akan mengupas cara kerja sistem jahat ini di dalam mengelabui dan memanipulasi kesadaran rakyat Indonesia, sehingga dalam Pilpres 2009 kemarin, kubu NeoLib (Liberalis) bisa “menang” karena mendapat suara rakyat terbanyak dibanding kandidat lainnya. Padahal banyak sekali rakyat Indonesia yang mengakui jika sekarang ini kehidupan kian sulit, biaya pendidikan kian mahal, kebutuhan hidup kian tinggi, dan uang rupiah kian tidak ada harganya. Walau demikian, kelihatan lucu jadinya, karena mereka dalam pilpres kemarin ternyata masih banyak yang mau dan memilih untuk melanjutkan kondisi sulit seperti sekarang ini. Ibarat orang yang tengah mengemudi kendaraan, walau tahu di depannya ada jurang yang dalam, namun dia malah melanjutkan menginjak gas, bukan mengganti pijakan kakinya ke pedal rem atau banting stir. Namun inilah kenyataan yang harus diterima. Inilah bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

Penguasa selalu berkepentingan agar rakyat selalu dalam kebodohan dan ketaklidannya. Agar mereka tidak menggugat perampokan uang rakyat yang dilakukan penguasa dengan berbagai cara.

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1967 hingga sekarang adalah Kapitalisme. Dalam bahasa eufimisme, sering disebut sebagai Sistem Pasar, atau rezim SBY menyebutnya sebagai ‘Jalan Tengah’. Namun semuanya itu hanyalah nama lain dari KAPITALISME. Kapitalisme adalah the way of life-nya kaum Liberalis, kitab suci para ekonom NeoLib, dan juga para aktivis Liberal. Satu-satunya bahan bakar kapitalisme adalah sistem ribawi. Tanpa Riba, kapitalisme tidak akan bisa jalan. Sebab itu, Islam jelas dan tegas mengharamkan kapitalisme dengan segala strain-nya, sama seperti Islam menyikapi Komunisme. Kedua sistem ciptaan Yahudi ini, Kapitalisme dan Komunisme, haram hukumnya bagi orang Islam. Komunisme tidak mengakui eksistensi tuhan, sedangkan Kapitalisme menuhankan fulus. Dua-duanya sesat.

Kapitalisme Bukan Sekadar Sistem Ekonomi

Apa itu Kapitalisme? Ekonom Milton H. Spencer dalam Contemporary Macro Economics (1997) menyatakannya sebagai sebuah sistem organisasi ekonomi (perusahaan-perusahaan) yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan raya, kereta api, sungai, laut, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi penuh persaingan.

Sedang kata kunci kapitalisme adalah “Negara jangan ikut campur”. Hal ini berasal dari akhir abad ke-17 di Perancis saat Louis XIV berkuasa. Menteri Keuangannya, Jean Baptiste Colbert, bertanya pada seorang pengusaha bernama Legendre, bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha. Legendre menjawab, “Laissez nousfaire” (Jangan mengganggu kita, Leave Us Alone). Walau demikian, dewasa ini tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menjalankan kapitalisme seperti aturan aslinya (Pure Capitalism), melainkan Mixed-Capitalism, termasuk Chief of Commander-nya Kapitalisme Dunia, Amerika Serikat (Kapitalisme Versus Sosialisme, Suatu Analisis Ekonomi Teoritis; Dr. Winardi, SE; 1986).

Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi, banyak orang sudah tahu. Namun di tiap sistem ekonomi—karena ekonomi adalah landasan terbawah piramida peradaban—maka sistem ekonomi selalu melengkapi dirinya dengan pranata pendukungnya di dalam banyak bidang kehidupan seperti ideologi politik, psikologi massa, pendidikan, sosial budaya, bahkan hingga mengintervensi ruang privat keagamaan.

Kapitalisme tidak cuma mengindustrikan produksi ekonomi saja, tapi dia juga mengindustrikan semua bidang kehidupan masyarakat seperti industri berpikir, industri kebudayaan, industri santai, industri seni, industri pendidikan, industri keagamaan, dan sebagainya. “Sampai-sampai kebutuhan orang dimanipulasikan oleh industri sehingga orang membeli apa yang diharuskan oleh industri, bukan karena memang kebutuhannya sendiri. …Karena kehilangan otonominya, akal budi manusia menjadi alat yang netral belaka. Ia tidak berhak lagi memutuskan apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Baik buruknya, benar atau salahnya tindakan seseorang diukur dari luar dirinya, apakah itu bernama norma-norma umum atau kecenderungan zaman yang diproduksi oleh mesin-mesin kapitalisme. Akal budi tinggal menyesuaikan diri kepada norma industri itu.” (Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer dalam rangka Sekolah Frankfurt; Sindhunata, ed; 1983).

Horkheimer menambahkan, “Di bidang sosial politik, pengebirian akal budi itu dengan mudah menumpulkan kemampuan masyarakat untuk menguak tabir manipulasi ideologi dan membongkar vested-interest terselubung kaum pemimpin.” (h.102)

Kapitalisme Ersatz untuk Indonesia

Di Indonesia, para penguasa (sipil maupun militer) dan pembuat kebijakan selalu berkolusi dengan para pengusaha. Penguasa dan Pengusaha. Dalam istilah Yoshihara Kunio (Kapitalisme Semu Asia Tenggara, 1990—sebuah buku yang dilarang beredar di masa diktatur Jenderal Harto berkuasa), kolusi ini disebut Kolusi “Ali-Baba”. Istilah “Ali” untuk menyebut para penguasa dan birokrat pribumi (sipil dan militer) yang berwenang membuat undang-undang dan peraturan,  sedang istilah “Baba” digunakan untuk menyebut para pengusaha besar di Indonesia yang memang didominasi pengusaha sipit.

Ali-Baba ini selalu berkolusi, bersimbiosis-mutualisma, dan menipu rakyat banyak demi kepentingan kelompok mereka sendiri. “Ali” membuat undang-undang dan peraturan agar “Baba” bisa leluasa dan bebas berusaha di sini.

Pada awalnya, birokrasi seperti yang dicita-citakan Max Weber, dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas seefektif dan seefisien mungkin. Namun di dalam prakteknya, birokrasi yang memang diberi kewenangan besar ini kemudian tumbuh menjadi satu kelompok tersendiri di dalam masyarakat yang malah menggunakan kewenangannya untuk mengeruk keuntungan finansil bagi diri dan keluarganya sendiri. Setiap urusan dinilai dengan sedikit-banyaknya keuntungan finansil yang bisa dikeruk. Semakin besar keuntungan finansil yang akan didapat, maka urusan akan lebih cepat selesai, ini juga berlaku sebaliknya.

Sosiolog Arief Budiman yang sudah lama mukim di Australia dalam salah satu bukunya “Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan, Birokrasi-Birokrasi Pembangunan” (1988, h.386-387) menulis, “…tumbuh kelas birokrat yang menguasai pebagai institusi pemerintahan. Beberapa ahli menyebut sebagai kelompok ‘Birokrat Kapitalis’. Yang disebut sebagai kelas birokrat-kapitalis adalah kelompok birokrat yang menggunakan kekuasaan birokrasinya untuk melakukan akumulasi modal, biasanya untuk kepentingan pribadinya.” Istilah Kapitalis-Birokrat ini pernah berjaya di Indonesia di tahun 1960-an (Kapbir) dan ironisnya malah disosialisasikan oleh PKI, untuk menghantam elit negara yang korup. Faktanya, Kapbir ini semakin banyak di negeri ini sekarang dan sebab itu ada istilah baru “Korupsi Gotong-Royong”.

Kolusi antara “Ali dan Baba” ini menyebabkan mereka tumbuh menjadi satu kelas elit negara, satu kelas masyaakat yang kaya raya, sejahtera, dan kehidupan serta kesadarannya teralienasi (terasing) dari rakyat kebanyakan yang tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Mereka hanya memerlukan rakyat banyak jika hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi kelompoknya, semisal lima tahun sekali dalam apa yang mereka sebut sebagai “Pesta Demokrasi”. Setelah itu, rakyat tidak lagi diperlukan dan dicampakkan. Penipuan massal dan dusta lewat berbagai media massa yang dikuasainya adalah senjata kelompok penguasa untuk bisa menipu rakyat banyak.

Sebab itu mereka sangat berkepentingan agar rakyat banyak tetap dalam kebodohan, tetap dalam ketololannya, tetap dalam ketaklidannya, agar semua yang sebenarnya dilakukan mereka, merampok uang rakyat, tidak digugat oleh rakyat. Rakyat banyak harus tetap dibuat bodoh, agar bisa terus menjadi pendukung setia mereka. Dalam hal ini titel kesarjanaan tidaklah penting, karena bisa jadi seorang sarjana tetap “jahil” dalam bidang politik, atau jahil dalam memenuhi suara hati nuraninya. Sebab itu ada peribahasa dalam bahasa Perancis, “La Republique n’a pas besain de savants”, Republik tidak membutuhkan ilmuwan.

Kapitalisme yang tumbuh di Indonesia, yang berangkat dari KKN antara “Ali dan Baba” merupakan Kapitalisme Semu, yang dalam bahasa Yoshihara disebut sebagai Ersatz-Capitalism. Indonesia menjadi ladang yang sangat subur bagi kapitalisme jenis ini sampai sekarang. Gerakan reformasi hanya menumbangkan seorang Harto namun memunculkan Harto-Harto baru, dan jauh lebih serakah, lebih buas, dan lebih tidak berkarakter.

Sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1967 di Indonesia adalah sistem pendidikan untuk kian memperbodoh rakyat Indonesia dan menjadikannya apolitis.

Kapitalisme Birokrat yang dalam bahasa seorang Yoshihara disebut “Ersatz-Capitalism”, bekerja layaknya sebuah mesin besar yang mengerahkan semua kemampuannya untuk menjaga status-quo. “Ali” dan “Baba” selalu mengadakan kolusi, bergotong-royong, saling menutupi, saling tahu diri, untuk dalam waktu bersamaan menipu rakyat dan merampok rakyat sekaligus. Bagi “Ali” dan “Baba” berlaku hukum tidak tertulis: “Sesama perampok rakyat dilarang saling merugikan.”

Untuk itu diciptakanlah berbagai istilah yang indah-indah agar rakyat terus-menerus tertipu, seperti “Stabilitas Nasional”, “Pesta Demokrasi”, “Pesta Rakyat”, dan berbagai angka statistik yang kian hari kian menunjukkan menunjukkan jika kehidupan rakyat membaik, walau dalam kenyataannya kian hari kian banyak rakyat yang gantung diri dan putus sekolah.

Salah satu contoh paling sederhana dan konyol adalah apa yang terjadi dalam kasus “Iklan Sesat” bertema Pendidikan Gratis. Dalam iklan yang disiarkan berulang-ulang di berbagai media nasional, tentu menguras dana APBN dari uang rakyat, Mendiknas ingin menekankan bahwa pendidikan di negeri ini sudah gratis sehingga semua anak bangsa bisa menyekolahkan anaknya tanpa harus pusing memikirkan biaya.

Namun pada kenyataannya, pendidikan gratis itu hanya ada di dalam iklan, sedang pada kenyataannya tidak gratis. Malah banyak orangtua yang menangis sedih karena anaknya lulus SMPTN dengan nilai tinggi namun tidak bisa memasukkan anaknya kuliah karena tidak punya uang berjuta-juta.

Di berbagai media teve, Mendiknas Bambang Sudibyo mengelak serangan yang mengatakan iklan departemennya sesat dengan berkilah, “Gratis di sini dalam definisi pemerintah, hanya SPP saja, bukan menurut definisi rakyat. Kalau menurut definisi rakyat, untuk makan saja rakyat ya maunya semuanya gratis!” Inilah jawaban dari seorang profesor.

Kita tentu hanya bisa mengurut dada mendengar jawaban yang sama sekali ngawur seperti itu. Kata pepatah, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, dan ternyata itu betul. “Iklan Ngawur” ternyata memang lahir dari pejabat yang juga nga**r!

Sistem Pendidikan Yang Apolitis

Jenderal Suharto dengan Mafia Berkeley-nya sudah berjasa besar mengembalikan Indonesia dari satu negara mandiri dan berdaulat, menjadi suatu negara-bangsa yang sangat tergantung pada blok imperialisme asing. Untuk mempertahankan status-quo ini, maka rezim Jenderal Harto menggunakan kekuatan militer dan intelektual yang berkhianat (The Betrayal Intellectual, isilah Julien Benda) untuk menindas rakyat dalam segala bidang kehidupan.

Selain menghegemoni bidang perekonomian, maka bidang yang sangat vital bagi “penjinakkan” rakyat adalah bidang pendidikan. Mereka merancang sistem pendidikan bukan untuk membuat rakyat Indonesia menjadi cerdas, kritis, dan pandai, namun untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang apolitis yang siap menjual dirinya sebagai sekrup bagi mesin besar bernama industri.

Filsuf Bertrand Russel di dalam “The Functions of a Teacher” (Unpopular Essays, h.112-123) secara tajam dan keras mengkritik penyesatan fungsi mulia pendidikan dan seorang guru di dalam rezim yang korup dan tentu saja menindas.

Menurut Russel, ada cara paling sederhana dan jitu untuk melihat sejauhmana pemerintah sungguh-sungguh ingin mencerdaskan rakyatnya, yakni lihatlah kehidupan real seorang guru. Apakah pemerintah sudah menghargai guru hingga kehidupannya sejahtera, atau sebaliknya. Tingginya alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan yang mencapai 20% sekarang sama sekali tidak menjamin sistem pendidikan di negara ini baik dan kehidupan guru akan lebih sejahtera. Dalam rezim korup, naiknya anggaran juga akan diikuti oleh naiknya angka korupsi yang dilakukan para birokratnya, naiknya mark-up anggaran, naiknya proyek fiktif, dan sebagainya sehingga yang sudah kaya akan kian kaya dan yang miskin kian miskin. Tingginya angka Disclaimer anggaran pemerintah oleh BPK baru-baru ini membuktikan hal itu.

Russel menulis, “Tiap guru di zamannya, yang diilhami oleh cita-cita luhur para pendahulunya, sekarang cenderung dikejutkan oleh kenyataan jika fungsinya bukan lagi untuk mengajarkan apa yang diyakininya, melainkan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan serta kebodohan-kebodohan yang dipandang berguna oleh mereka yang memerintahkannya.”

Russel memberi contoh sistem pendidikan di Amerika, “Di sana terdapat mata pelajaran kewarganegaraan (Civics), dimana murid-murid diajari semacam pandangan palsu tentang bagaimana masalah masyarakat ditangani, dan secara seksama anak-anak ditutup-tutupi dari praktek-praktek yang sesungguhnya sedang berlangsung.” Di Indonesia, di zaman Harto pelajaran ini bernama PMP (Pendidikan Moral Pancasila), dan kini diberi nama PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), esensinya sama.

Anak-anak diajari bagaimana caranya untuk melestarikan bumi dan tanah air, namun dalam kenyataannya negara sendiri yang melindungi pengrusakkan lingkungan seperti dalam kasus Freeport, Newmont, Lapindo, dan lainnya.

Anak-anak diajari untuk bersikap sopan santun terhadap orangtua, namun negara sendiri yang mengajarkan agar berbuat kurang ajar pada orangtua, salah satunya dalam kasus pengambil-paksaan Ustadz Ba’asyir dari RS PKU Muhammadiyah Solo beberapa tahun silam, bagaimana seorang ustadz yang sudah uzur dan sakit harus diseret untuk ditahan.

Anak-anak diajari agar hidup sederhana dan tidak boros, namun negara  sendiri yang mengkhianatinya denan salah satunya merestui anggaran 28 miliar rupiah untuk rumah dinas seorang wakil gubernur Jakarta, sedangkan harga satu rusunami hanya 9 miliar rupiah untuk 96 kepala keluarga; dan lain-lain. Sikap hipokrit ternyata telah diajarkan sendiri oleh negara sejak dini kepada anak-anak kita. Sikap munafik sudah diajarkan negara kepada generasi muda bangsa ini.

Francois Raillon dalam “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974” (1985) menulis, “…bila rakyat diharuskan bermental Pancasila tetapi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa justeru bapak-bapak yang diharapkan rakyat bermental demikian, di tengah-tengah kemiskian rakyat membangun rumah-rumah mentereng, berkeliaran dengan mobil-mobil mewah, memamerkan segala kekayaan kebendaan, tanpa menghiraukan keadaan rakyat di sekelilingnya yang berada dalam dunia neraka itu.. dalam zaman seperti sekarang ini, di mana bangsa Indonesia seakan-akan hidup di atas gunung berapi yang pada tiap saat daat meletus, maka mereka dengan sikap pamer itu ibarat tengah menandatangani hukuman matinya sendiri. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada semacam hukum karma.” (h.303-304).

“Kita berhadapan dengan kenyataan paradoksal bahwa pendidikan ternyata telah menjadi salah satu hambatan utama terhadap kecerdasan dan kebebasan pikiran. Ini disebabkan negara mengklaim memonopoli bidang pendidikan. Pendidikan dirancang bukan untuk memberikan pengetahuan sejati, namun lebih untuk membuat banyak orang mudah tunduk pada penguasa,” ujar Russel.

Sistem pendidikan seperti inilah yang telah berjalan di negeri ini sejak imperialis asing menguasai seluruh sumber daya dan kekayaan alam Indonesia, sehingga walau kian banyak anak bangsa kita meraih gelar sarjana, namun hasil dari kesarjanaan mereka ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa bagi bangsanya. Seorang sarjana di negeri ini belumlah tentu seorang intelektual. Semuanya memang telah dirancang agar bangsa ini tetap dalam kebodohan dan kejahilannya terhadap realitas yang ada. Dalam tulisan berikut akan dipaparkan bagaimana sistem kapitalis semu menciptakan manipulasi akal budi manusia, sehingga menghilangkan sifat dasar manusia yang sesungguhnya bebas dan mandiri, menjadi semacam hewan yang mudah digiring ke sana kemari.

Neo-Liberal adalah kelompok yang mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan negeri Luciferianistik bernama Amerika Serikat.

Neo-Liberal adalah kelompok yang mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan negeri Luciferianistik bernama Amerika Serikat. Seluruh aspek kehidupan manusia, oleh kelompok ini diabdikan untuk memuluskan cita-cita Amerika Serikat, seperti yang tertera pada lambang negaranya: Novus Ordo Seclorum, Tata Dunia Baru yang Sekuler. Satu dunia yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Inilah tujuan negara AS yang jelas dan tegas.

Dengan sendirinya, disadari atau tidak, para pendukung NeoLib tanpa kecuali juga punya andil dalam gerakan besar penghancuran agama-agama di dunia ini. Mereka turut memuluskan agenda gerakan Luciferian untuk menciptakan The New World Order.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agamis, suatu negeri Muslim terbesar dunia. Menurut logika, seharusnya bangsa ini tidak akan pernah jatuh menjadi “Abdul-Lucifer”, menjadi budak imperialisme Barat seperti sekarang, dan bisa menjadi satu negeri yang besar, mandiri, berkeadilan, dan makmur. Namun kapitalisme yang telah berjaya di negeri ini sejak Nopember 1967 telah merombak total ruh bangsa ini sehingga bisa kacau-balau seperti sekarang.

Cara kerja kapitalisme dalam memanipulasi akal budi manusia sesungguhnya sederhana. Orang-orang dibelakang ideologi satanic ini memahami betul jika manusia itu terdiri dari dua kecenderungan yang senantiasa berlawanan: Sisi baik dan sisi Jahat. Maka mereka pun mengeksploitasi sisi jahat dalam diri manusia untuk bisa tumbuh dan berkembang, mengalahkan sisi baiknya.

Namun mereka juga tahu jika ada sekeping daging dalam tubuh manusia yang senantiasa menyuarakan kebenaran, hati nurani, maka mereka pun berusaha agar tindakan menumbuhkan sisi jahat dalam diri manusia dapat dibenarkan oleh akal sehat dan memanipulir hati nurani. Hal ini dilakukan mereka sejak awal hingga sekarang.

Dulu mereka mempromosikan Charles Darwin (Siapa yang kuat maka dia yang menang), Sigmund Freud (Manusia itu mahluk yang didorong oleh kecenderungan seksualitasnya), maka sekarang mereka mempromosikan banyak publik-figur, para artis, dan juga tokoh-tokoh dunia seperti Harry Potter (sihir itu ada yang baik dan ada yang jahat), Huntington (Benturan Peradaban), dan sebagainya. Di tingkat lokal, mereka juga mempromosikan orang-orangnya, seperti seorang “kiai sakit” yang disebut sebagai garda terdepan pejuang pluralisme dan HAM, lalu ada pula yang memanipulasi “riswah” sebagai “mahar politik”, termasuk yang membolehkan dangdutan dengan perempuan cantik berbusana ketat dan tentu saja seksi dengan alasan ijtihad politik.

Sistem pendidikan yang memang telah dirancang secara sistemik untuk menjauhkan anak-anak didik dari kebenaran yang hakiki, yang menghasilkan manusia-manusia robot yang tidak pernah berpikir kritis, tidak kreatif, dan apolitis, telah menyediakan ladang yang begitu subur untuk ditanami berbagai kebohongan dan kepalsuan dalam berbagai bidang.

Ahli-ahli propaganda dan pengontrol pikiran (The Mind Control) mereka, seperti Dr. Joseph Goebbels, dengan tegas telah menyatakan, “Jika kebohongan disuarakan terus-menerus, maka akhirnya ia akan diterima sebagai sebuah kebenaran.” Inilah jalan yang dipakai para budak Lucifer untuk memanipulasi akal budi manusia.

Lewat berbagai kantor berita, media massa, lewat berbagai industri tren yang ada, mereka mencecoki generasi muda bangsa ini dengan berbagai “permainan dunia” yang sebenarnya sama sekali tidak mencerdaskan dan tidak bermanfaat, selain hanya membuang-buang waktu saja. Lahirlah generasi sampah yang Dugem-holic, sibuk mengikuti tren dunia (tren Lucifer), asyik mendiskusikan artis ini dan itu, gemar mempersoalkan yang remeh-temeh, dan sebagainya.

Media teve merupakan salah satu tolok-ukur yang baik untuk melihat kondisi realitas masyarakat yang ada. Kita bisa melihat bagaimana sejak pagi hari, berbagai stasiun teve membombardir pemirsa di rumah dengan acara-acara sampah seperti pertunjukan grup-grup musik di pelataran parkir atau di dalam mal dan pusat perbelanjaan yang selalu dipenuhi penonton; bagaimana acara-acara teve seperti “Missing-Lyrics” dan sejenisnya tanpa disadari mendorong agar anak-anak muda kita sekarang lebih suka menghapal lirik lagu ketimbang ayat Qu’ran; bagaimana anak-anak muda kita sekarang berbondong-bondong ingin menjadi artis, tanpa mengetahui sejarah sesungguhnya jika di abad pertengahan di Eropa, hanya pelacur yang mau menjadi artis dan ditonton orang banyak.

Penanaman akal budi semu oleh proses pengaturan pikiran (The Mind Control) yang dilakukan lewat media massa dan industri pikiran memang dahsyat. Seseorang bertindak bukan lagi karena didorong oleh fitrahnya, tetapi oleh nafsu syahwat. Manusia bukan lagi mencari apa yang dibutuhkan, tetapi mengejar apa yang diinginkan.

Puluhan tahun lalu, Max Horkheimer dari Frankfurt Institute mengecam keras hal ini. “Pada hakikatnya, kenyataan masyarakat yang sesungguhnya brengsek ini diselubungi dan disembunyikan justru dalam kategori-kategori yang luhur dan obyektif seperti produktif, berguna, layak, bernilai, dan sebagainya… Di bidang sosial dan politik, pengebirian akal budi itu dengan mudah menumpulkan kemampuan masyarakat untuk menguak tabir manipulasi ideologi dan menyobek vested-interest terselubung.” (Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modern ; 1983; h.83 dan 102).

Apa yang dikatakan Horkheimer tersebut dengan sangat jelas kita saksikan dalam kampanye pilpres kemarin di negeri ini. Bagaimana seorang tukang utang dan pelayan kepentingan asing bisa-bisanya tanpa tahu malu mengatakan jika mereka pro-rakyat, bagaimana bisa seorang milyader yang sudah berusia tua namun belum mau pergi haji tanpa malu-malu dianggap seorang Muslim yang lurus, dan banyak lagi kekonyolan yang ada.

Mereka ini tanpa malu juga mengatakan jika selama empat tahun terakhir, Indonesia kian dihormati oleh dunia internasional. Padahal di saat bersamaan kapal perang Malaysia terus-menerus memprovokasi angkatan laut kita di blok Ambalat tanpa kita bisa mengambil sikap tegas, ribuan TKI kita di berbagai negara terus-menerus disiksa dan diperkosa tanpa kita berani bersuara lantang membelanya, seorang anak bangsa yang jenius bernama David Putera Hartanto dibunuh dengan kejam oleh konspiran Singapura tanpa kita berani untuk membela anak bangsanya sendiri. Fakta-fakta ini membuktikan kepada kita semua jika para pejabat yang suka memberi kesaksian palsu kepada rakyatnya sesungguhnya tidak beda dengan para badut sirkus. Andai manusia seperti pinokio, maka akan sangat panjanglah hidung para pejabat yang suka berdusta itu.

Karena keawaman bangsa ini, karena kejahilan kita semua, maka para pembohong ini akhirnya bisa kembali menggenggam tongkat kekuasaan selama lima tahun ke depan. Belum lagi dilantik, namun bencana sudah kembali banyak terjadi, September ini harga-harga akan naik terus mengikuti naiknya tarif jalan tol, elpiji, dan sebagainya. Dan kemarin lagu Indonesia Raya lupa dinyanyikan dalam sidang pleno DPR (mungkin kebanyakan anggota DPR lebih ingat lagunya Kuburan). Bagaimana pun, mayoritas rakyat Indonesia sudah memilih—walau ada kecurangan sistemik dalam proses pilpres kemarin—untuk melanjutkan kesengsaraannya. Dan sekarang nikmatilah segala kesulitan hidup yang sudah menghadang di depan kita, tanpa harus mengeluh.

Dan bagi yang masih setia berjuang bersama rakyat, yang masih setia dengan jalan para nabi, yang masih sanggup untuk berjuang menegakkan kaimah tauhid di bumi ini, marilah bersama-sama mulai memikirkan orientasi perjuangan kita di berbagai lapangan, bahu-membahu. Suatu cita-cita yang mulia tidak akan pernah hilang dan kalah, jika pun kalah, maka itu hanya untuk sementara saja. Karena sebutir mutiara akan tetap menjadi mutiara yang berkilau, walau dia sudah dipendam dalam lumpur bertahun-tahun lamanya.

Allah Swt selalu bersama orang-orang yang memperjuangkan kalimat-Nya, bukan di sisi orang-orang yang menjual kalimat-Nya.(Tamat)

*Sumber: dari milis tetangga

Gerakan Mahasiswa: Koreksi Setiap Kesalahan dan maju terus bersama Gerakan Rakyat

Sekelumit Catatan Sejarah

Naiknya Soeharto menandai lahirnya kekuasaan Orde Baru. Soeharto naik dengan senyum bersimbah darah matinya berjuta-juta rakyat pekerja dan rakyat tertindas Indonesia yang setia melawan imperialisme dan cinta tanah airnya. Ketika Soeharto naik, arus investasi modal asing dibuka melalu UU Penanaman Modal Asing Nomor 1 tahun 1967. Kemudian diadakan fusi partai politik menjadi 3 yaitu Golkar, PDI dan PPP untuk menjaga stabilitas politk. Dan tentara semakin diperluas perannya di kalangan sipil dan bisnis untuk memudahkan terjadinya stablitas politik demi lancarnya pembangunan ekonomi pro imperialis yang diterapkan Soeharto.

Naiknya soharto juga menandakan hancur leburnya kekuatan gerakan massa di Indonesia, melalui terror yang dilakukan. Hal ini telah membawa trauma yang memilukan, sehingga gerakan tani, gerakan buruh, pemuda mahasiswa dan perempuan berwatak progresif belum berani muncul untuk melanjutkan perjuangan melawan rejim fasis boneka imperialis Soeharto, karena Soharto sendiri tidak segan-segan melepaskan peluru untuk menghancurkan gerakan tersebut.

Satu-satunya kekuatan yang masih bisa untuk melakukan aksi-aksi perjuangan ketika itu adalah kelompok mahasiswa. Mahasiswa cukup kecewa dengan kebijakan Soeharto sejak memerintah. Tahun 1974, meletus peristiwa Lima Belas Januari (Malari). Terjadi aksi besar-besaran anti Jepang di Jakarta yang dimotori Dewan Mahasiswa (DEMA) tahun 1974. namun Aksi ini lebih bersifat spontanitas dan tidak meluas di segala penjuru negeri. Para mahasiswa yang terlibat aksi kemudian ditahan. Di tahun 1978, meledak lagi aksi mahasiswa menolak pencalonan kembali Soharto sebagai presiden yang berujung dengan lahirnya “tragedi Berdarah ITB”. Hal ini juga yang kemudian mendorong lahirnya gerakan Golongan Putih (Golput). Gerakan Golput adalah imbas dari peristiwa berdarah ITB 1978, yang bertujuan untuk tidak memberika suara untuk Pemilu di masa orba, karena Seoharto dianggap sebaga irejim fasis, otoriter dan anti demokrasi, termasuk bisa mengintervensi Pemilu untuk memenangkan Golkar dan terpilihnya kembalinya Soeharto sebagai presiden, namun Aksi protes inipun memiliki karakter yang sama, belum memiliki perspektif yang lebih maju dan Meluas.

Pasca dua kejadian tersebut, rejim orba menerapkan peraturan tata kehidupan kampus dan normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) tahun 1979. Dampak dari peraturan tersebut adalah dibekukannya DEMA dan diganti dengan Senat Mahasiswa Perguruan Tingg (SMPT), dikontrolnya aktifitas mahasiswa melalui Pembantu Rektor III, dan tidak diperkenankan melakukan aktifitas-aktifitas politik terbuka di kampus.

Di kalangan mahasiswa secara spesifik, keberadaan organisasi mahasiswa dijauhkan dalam aktifitas terbuka di kampus dan dikerdilkan daya kritisnya. Sejak NKK/BKK berlaku, ormas-ormas mahasiswa dan lembaga-lembaga kampus dikebiri, dihambat dan diorientasikan untuk menjadi alat kepentingan rejim orde baru. Kehidupan kampus hanya diisi dengan sekedar aktifitas kuliah, hobi dan penyuluhan program rejim. Satu-satunya kelompok mahasiswa yang masih mengeluarkan kekritisannya di kampus ketika itu hanya organ pers mahasiswa, namun tidak sedikit terbitan mereka yang dibredel.

Selain itu, Organisasi-organisasi massa “kuning” didirikan untuk menumpulkan perlawanan gerakan massa terhadap rejim. Aspirasi rakyat untuk perubahan sejati, dikanalkan dalam organisasi bentukan pemerintahan suharto. Sebut saja, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kalangan massa kaum tani, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di kalangan massa buruh, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk pemuda dan mahasiswa hingga Dharma Wanita/PKK untuk kaum perempuan. Pemberlakuan asas tunggal Pancasila hingga monopoli politik kekuasaan oleh Golkar melalui birokrasi dan militer1. Kondisi ini dalam khasanah intelektual, kemudian trend disebut sebagai bagian dari deideologisasi, depolitisasi dan deorganisasi ala Orde baru.

Situasi yang demikian represif di kampus, memaksa aktiftis-aktifis mahasiswa meninggalkan kampus dan mulai melakukan proses pengorganisasian di kalangan rakyat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut menggunakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan pengorganisasian tersebut. Mahasiswa-mahasiswa yang terjun di dalamnya, banyak kemudian mengadvokasi berbagai kasus seperti Kedung Ombo, Nipah, badega dan lain sebagainya.

Bagaikan gumpalan bolan salju yang terus mengalir deras, terjadi kebangkitan kesadaran massa rakyat yang begitu hebat atas penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh rejim fasis boneka imperialis Soeharto, pada medio tahun 90an awal. Di awal tahun 90an meletus aksii massa pertama kali yang dilancarkan oleh buruh, aksi buruh terbesar dalam sejarah orde baru terjadi pada Demonstrasi buruh PT Gajah Tunggal dalam kurun waktu tersebut. Demonstrasi ini telah memberi inspirasi dan memicu bangkitnya juga gerakan buruh diberbagai kota seperti Medan, Solo, Surabaya, Makasar dan Jakarta.

Mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya aktif dalam pengorganisasian di kalangan rakyat, juga mulai kembali ke kampus dan membangun kelompok studi di kampus-kampus. Mahasiswa-mahasiswa juga mulai membangun jaringan gerakan antar kota. Di awal tahun 90an terbentuk juga beberapa konsolidasi gerakan Mahasiswa, melalui forum-forum komunikasi dan jaringan Mahasiswa di Jogja, Surabaya dan Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi konsolidasi yang lebih maju seperti lahirnya FAMI dan SMID.

Berbarengan dengan hal tersebut, suara-suara kritis dan aksi protes terus meluas dari berbagai sektor dan golongan rakyat serta semakin meluas di berbagai kota, yang semua tuntutanya dialamatkan pada pemerintahan. Kalangan lainya seperti lembaga pers baik kampus maupun independen memiliki peranan yang cukup besar karena juga menjadi korban otoritarian Soeharto, demikian juga sejumlah elite politik borjuasi kecil yang semakin berani mengkritisi klik Soeharto.

Sementara Pennghidupan rakyat semakin merosot karena krisis ekonomi yang semakin akut, harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi, daya beli rakyat anjlok, korupsi merajalela, penggangguran meledak pesat dan berbagai hal yang mengancam penghidupan rakyat Indonesia. Krisis politik semakin tampak ketika upaya intervensi Soeharto terhadap PDI pada tahun 1995. Selanjutnya, hal ini berpuncak pada tragedy 27 Juli 1996. Buntut dari peristiwa ini adalah terjadi terror putih yang dilakukan oleh aparat kekerasan rejim Soeharto yang melakukan penangkapan, pengejaran dan penculikan terhadap kalangan aktifis pergerakkan ketika itu, yang rata-rata berasal dari aktifis Mahasiswa.

Krisis ekonomi semakin menajam dan kekejaman fasis Soeharto terhadap rakyat dan gerakan rakyat dan Mahasiswa ketika itu, semakin menambah kebencian rakyat terhadap rejim. Setelah dipaksa tiarap, gerakan Mahasiswa mulai tampil kembali di akhir tahun 1996 dan terus meningkatkan segala daya upaya untuk menggembangkan diri serta memperhebat perjuangannya untuk menggulingkan kekuasaan rejim Soeharto. Kontradiksi pun menajam di kalangan intern Pemerintahan untuk menyingkirkan Soeharto, seiring dengan kebangkitan gerakan massa ketika itu.

Badai krisis moneter pada Juli 1997 yang mulai melanda Indonesia, mengakibatkan depresi ekonomi terhadap Indonesia. Krisis ini memperparah krisis ekonomi kronis dalam negeri dengan terjadinya kelangkaan harga-harga kebutuhan pokok dan mahalnya harga-harga. Situasi ini pun semakin meruncingkan krisis politik ketika itu. Rakyat mulai berani tampil dan menyatakan Soeharto sebagai biang segalanya segala penderitaan rakyat. Di desa-desa, kaum tani mulai melakukan aksi-aksi perebutan lahan, buruh pun semakin berani melakukan aksi-aksinya , sementara Mahasiswa semakin bergairah menjadi garda depan yang semakin kuat melakukan aksi-aksi protes, apalagi setelah tragedi pengejaran dan pembunuhan terhadap Mahasiswa UMI di Makasar.

Gelombang protes aksi massa Mahasiswa semakin membesar dari tahun 1997 hingga Mei 1998. Mahasiswa yang awalnya hanya dibatasi melakukan aksi-aksi di dalam kampus, akhirnya mampu menjebol aksi keluar kampus untuk menarik dukungan masyarakat, meskipun hal tersebut harus berhadapan dengan pentungan, sepatu lars dan moncong senapan rejim Soeharto. Seluruh kekuatan Mahasiswa dari berbagai kelompok bersama-sama turun ke jalan dengan satu tuntutan “turunkan Soeharto”. Dimana-mana rejim ini dipreteli satu per satu kebobrokannya oleh aksi-aksi Mahasiswa. Klik-klik reaksioner lainnya pun tak tinggal diam, mereka bersama dengan Mahasiswa bersama-sama turun dan menyikapi aksi-aksi penggulingan Soeharto

Setelah terjadi kasus penembakkan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, 12 Mei 2007, aksi-aksi Mahasiswa semakin membesar dan kemarahan rakyat terhadap rejim Seoharto semakin membuncah. Pasca kerusuhan massal 14-17 Mei 2007 di berbagai kota, terutama di Jakarta yang berbau SARA dan diprovokasi fihak-fihak yang tidak betanggungjawab yang menentang Seoharto, kedudukan Soeharto semakin terjepit. Beberapa orang kepercayaan di lingkaran kekuasaan suharto, juga sedah mulai enggan dipimpin oleh rejim ini. Sementara gedung MPR/DPR terus dibanjiri dengan gelombang aksi Mahasiswa, yang terus merangsek masuk.

Akhirnya, 21 Mei 1998, secara resmi Soeharto mundur dari Presiden dan kekuasaan dialihkan kepada wakil presiden, BJ Habibie. Mundurnya Soeharto disambut dengan gegap gempita oleh Mahasiswa dan masyarakat Indonesia di penjuru negeri. Sorak sorai pemuda-mahasiswa terus menggema, lagu dan yel-yel tanpa henti menhiasi seluruh berita. Jutaan harapan, perasaan dan kehendak rakyat serasa tumpah pada saat itu.

Buah yang tidak Sesuai Harapan!
Mundurnya Soeharto bukan berarti selesai persoalan yang dialami rakyat dan bangsa Indonesia. Kelemahan mendasar tentang siapa pimpinan perubahan, kekuatan pokok rakyat dan peran-posisi pemuda-mahasiswa masih dialami gerakan Mahasiswa ketika itu, kelemahan fatal tersebut berimbas pada jatuhnya kembali kekuasaan Negara di tangan kolaborasi jahat borjuasi komprador dan tuan tanah baru yang tidak lain adalah boneka imperialis. Itu terbukti pasca reformasi, rejim-rejim yang dilahirkan belum mampu memberikan perubahan berarti, selain keterpurukan rakyat dalam kubangan krisis ekonomi yang semakin dalam.

Disamping itu, dalam gerakan penggulingan Soeharto, kekuatan gerakan Mahasiswa belum besatu padu dengan gerakan rakyat buruh dan tani, ini bisa dilihat ketika menjelang jatuhnya Soeharto, gerakan Mahasiswa belumlah secara rendah hati dipimpin oleh gerakan rakyat untuk melakukan aksi bersama, meskipun rakyat sangat bersimpati dan mendukung sepenuhnya perjuangan Mahasiswa. Gerakan Mahasiswa ketika itu justru cenderung memilih untuk bergandengan dengan klik borjuis lainnya seperti Gus Dur, Mega, Amin Rais atau Sri Sultan Hamengku Buwono X, pilihan tersebut berakibat sangat fatal, karena kepemimpinan politik selanjutnta jatuh di tangan borjuasi komprador baru. Pilihan tersebut semakin memperterang kita bahwa masih adanya kelemahan pemahaman teori dan pengalaman praktek gerakan Mahasiswa ketika itu, sehingga perubahan yang diusung kembali jatuh ke tangan klas anti-rakyat baru yang tidak menghasilkan perubahan yang cukup berarti bagi penghidupan rakyat.

Meskipun demikian hal yang patut diambil point positifnya adalah bahwa reformasi melalui gerakan massa demokratis anti rejim fasis yang dimotori Mahasiswa, menumbuhkan kembali semangat dan memberi inspirasi perlawanan rakyat terhadap kekuasaan rejim penindas. Mengingat, sejak Seoharto berkuasa, gerakan rakyat dihancurleburkan melalui teror putih yang meninggalkan luka dan trauma yang begitu luar biasa. Atas hal ini, maka reformasi berhasil menumbuhkan kembali semangat dari klas buruh dan kaum tani untuk kembali membangun organisasinya sendiri yaitu organisasi massa sejati. Pasca reformasi, berbagai serikat buruh nasional atau lokal tumbuh dan berkembang merebak bak jamur di musim penghujan, begitupun di kalangan kaum tani yang semakin percaya diri dengan organisasinya sendiri dan bentuk perjuanganya sendiri. Inilah salah satu hasil positif dan prestasi tersendiri dari perjuangan gerakan mahasiswa 1998.

Selanjutnya maraknya aksi-aksi protes dan bermunculannya organisasi-organisasi massa yang ada hingga kini belum terpimpin dalam satu garis perjuangan dengan persfektif politik yang maju berdasarkan kenyataan karakter masyarakat Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal. Selain itu kekuatan-kekuatan gerakan ini belum mampu meyimpulkan klas-klas dalam masyarakat untuk mengkongkritkan siapa sesungguhnya kawan dan lawan dari rakyat indonesia. Sehingga gerakan tersebut belum sanggup disatukan satukan dalam sebuah persatuan rakyat nasional yang bersandarkan pada kekuatan pokok klas buruh dan kaum tani. Demikian juga dengan konteks aksi-aksi yang dilancarkan belumlah memiliki perspektif ke depan dalam memajukan perjuangan massa ke tingkat yang lebih hebat, untuk membebaskan diri dari belenggu dominasi imperialisme dan Feodalisme yang termanifestasi dalam rejim boneka anti rakyat.

Produk legislasi dinilai bermutu RENDAH, tidak perspektif, dan hanya mengabdi kelompok tertentu, bukan pada pluralitas. Itu sebabnya, sejumlah UU mudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kemudian segera dibatalkan oleh MK.

Perilaku anggota DPR pun banyak yang tak patut ditiru. Sejumlah wakil rakyat yang terhormat itu kini mendekam di tahanan karena kasus korupsi. Ada yang menerima aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp31,5 miliar dan ada yang terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung.

Kini terungkap pangkal penyebab berbagai penyimpangan itu. Ternyata lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Kritik itu bukan datang dari orang luar, melainkan dari dalam DPR sendiri. Forumnya pun tidak sembarangan, tapi sebuah forum ilmiah di sebuah universitas terkemuka.

Adalah Idrus Marham, anggota DPR dari Partai Golkar yang mengemukakan itu dalam disertasi doktor yang dipertahankannya di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu (17/1) lalu. Dia kemudian dinyatakan lulus dengan nilai cum laude.

Kita menjadi lebih paham itu sebabnya DPR tidak memiliki tradisi perdebatan konseptual dalam proses legislasi. Justru yang mencuat adalah perdebatan sikap politik yang bermuara pada negosiasi, barter, dan intrik2 politik. Rapat-rapat pun hanya menjadi formalitas.

Yang selalu mengemuka di DPR adalah pertarungan kepentingan subjektif antarfraksi. Kondisi itu sangat berpengaruh pada kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dewan. Itu semakin diperparah dengan sikap anggota DPR yang menempatkan diri sebagai klien yang bergantung pada patron politiknya.

Pasal-pasal UU yang disetujui pun secara substansial sering jauh dari semangat dan hakikat demokrasi. Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan sering kali dijadikan instrumen memproteksi kepentingan elite politik.

Apa yang dikemukakan Idrus bukan lagi persepsi, melainkan fakta ilmiah. Apa yang menjadi asumsi khalayak telah memperoleh pembenaran akademik.

Meski anggota DPR dipilih melalui proses pemilu demokratis, ternyata tidak otomatis mendorong terjadinya rezim demokratis. Mereka malah terjerembap dalam pelacuran politik yakni menerima bayaran sesuai pesanan pihak tertentu.

Membicarakan kebusukan DPR tidak ada habisnya. Yang dibutuhkan adalah memperbaiki DPR. Tapi reformasi yang efektif di DPR memerlukan anggota dewan yang secara kuantitatif memiliki konsep.

Partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab memperbaiki kualitas DPR. Partai politik harus menempatkan kader yang benar-benar bermutu, baik dalam wawasan maupun dalam tabiat dan perilaku.

Dalam wawasan, partai harus mencalonkan kader yang basis pengetahuannya kuat dan memiliki sikap politik kenegaraan yang menjunjung asas pluralitas. Sedangkan dalam perilaku, harus diajukan calon yang memiliki tabiat yang patut ditiru dan menjadi anutan.

Tapi disayangkan karena masyarakat juga bersikap anomali. Di satu sisi menuntut DPR berkualitas, di sisi lain memilih calon anggota legislatif berdasarkan popularitas. Memilih caleg yang populer bukanlah aib, tapi yang diutamakan adalah yang berkualitas.