Banyak rakyat Indonesia sudah mengetahui jika NeoLib dan Liberalisme itu jahat. Mengapa dalam Pilpres 2009 mereka masih memilih pemimpin tipe ini?

hasil real-count Pilpres 2009 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor 2, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, meraih suara terbanyak yang berarti negeri ini lima tahun ke depan, 2009-2014, akan dipimpin lagi oleh SBY dengan wakilnya yang baru, Boediono.

Terlepas dari proses pemilihan umum yang memang banyak kecurangan di sana-sini, ketidaknetralan KPU yang lebih memihak incumbent dalam berbagai kasus, dan juga kelemahan internal dari para pesaing nomor 1 (Mega Prabowo) dan nomor 3 (JK-Wiranto), maka rakyat Indonesia—anggap saja—telah memilih SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Hal ini bagaimana pun harus diterima sebagai kenyataan, baik de facto maupun, nantinya, de jure. Suka atau pun tidak. Lima tahun ke depan, satu periode yang sangat krusial dan kritis bagi perjalanan bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melanjutkan program-program SBY dengan Tim Ekonominya yang berhaluan pasar (baca: Kapitalistik). NKRI yang merupakan negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia akan dipimpin lima tahun ke depan oleh satu kelompok yang didominasi oleh para hamba Washington yang terdiri dari gabungan para ekonom NeoLib dan gerakan Liberal, seperti halnya Jaringan Islam Liberal (JIL).

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang nasionalis, yang menginginkan Indonesia yang besar dan kaya raya ini bisa tumbuh menjadi negara mandiri, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera dengan berkeadilan bagi rakyatnya.

Kenyataan ini tentunya sangat menyedihkan bagi para pejuang agama tauhid ini, para pejuang syariah Islam, yang menginginkan Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh jutaan syuhada bisa tumbuh menjadi satu negeri yang bertauhid, yang Baldatun Thoyyibatun WaRobbun Ghofur, yang memerangi kesesatan dan menegakkan kalimat tauhid. SBY jelas bukan tipe pemimpin yang mau berjuang menegakan kalimat Allah SWT di bumi Indonesia. Bukankah untuk membubarkan kelompok sesat Ahmadiyah saja dia tidak mau?

Para mujahid di negeri ini pastilah tengah berdoa sekuat tenaga, berpuasa sunnah, agar Allah SWT tidak menjadikan negeri ini sebagai Baldatun La’natun wa Robbun Ghodobun, satu negeri yang dilaknat Allah dengan silih-bergantinya bencana, seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir ini.

Selama masa kampanye pilpres, rakyat Indonesia telah menyaksikan adu program di antara para kandidat, bukan sekadar janji kampanye yang selalu manis. Bahkan berbeda dengan dua kandidat lainnya, pasangan nomor 1, Mega-Prabowo, tidak lagi sekadar berjanji kepada rakyat namun telah membuat banyak sekali kontrak politik, sebuah janji yang ditorehkan di atas sehelai kertas bermaterai yang di sisi hukum sangat kuat dan rakyat bisa menggugatnya jika janji yang diberikan ternyata palsu. Salah satunya adalah dengan berjanji untuk mencabut UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang nyata-nyata kapitalistis.

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, dalam kampanye Pilpres 2009 ini, rakyat disuguhkan fakta baru yang selama ini hanya milik kaum akademisi, yakni kenyataan jika haluan perekonomian bangsa ini sesungguhnya salah. Konstitusi negara yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 jelas-jelas mengamanahkan para pemimpin jika semua kekayaan alam beserta isinya harus dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dijual ke pihak asing seperti yang terjadi sejak tahun 1967 sampai detik ini. Banyak rakyat jadi paham dengan tanda tanya besar yang telah memusingkan kepala mereka selama puluhan tahun, mengapa sebuah negeri besar seperti Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat banyak, iklim yang sanat bersahabat, letak yang sangat strategis, namun rakyatnya masih teramat banyak yang miskin melarat. Semua itu adalah akibat jiwa pelacur yang dimiliki para pemimpin negeri ini sejak 1967 hingga sekarang, yang tega menjual kekayaan alam bangsa ini kepada pihak asing, asalkan mereka dan keluarga mereka bisa hidup dengan senang dan mewah.

Pilpres 2009-lah yang telah mengenalkan istilah “NeoLib” kepada rakyat banyak negeri ini. Namun walau demikian, rakyat Indonesia ternyata telah memilih untuk melanjutkan kondisi negara ini yang seperti sekarang. Sebuah pilihan yang menurut sistem demokrasi-prosedural mungkin tidaklah salah, namun dalam sisi pejuangan kebenaran yang hakiki sangat-sangat harus disayangkan dan ditangisi.

Banyak kalangan bertanya, mengapa rakyat yang sudah mengalami sendiri betapa sulitnya bertahan hidup di bawah rezim Liberal, antek kekuatan Imperialisme Asing, namun masih saja mau-maunya menetapkan pilihan pada sang penindas, dengan suka rela pula. Mengapa rakyat yang tertindas malah terpesona pada sosok Sang Penindas?

Max Horkheimer dari Frankfurt Institute menyebutkan jika hal tersebut disebabkan oleh operasi pengebirian akal budi yang dilancarkan secara diam-diam oleh elit penguasa kepada rakyatnya selama puluhan tahun. Marcuse menyebutnya sebagai manipulasi kesadaran dan alienasi kebutuhan. Salah satu cara kerja sistem kapitalisme memanglah demikian.

Rangkaian tulisan ini mencoba untuk menelusuri dan mencari tahu apa jawaban atas pertanyaan di atas. Herbert Marcuse dari Sekolah Frankfurt, salah satu kiblat bagi gerakan aktivis dunia penentang imperialisme dan kolonialisme baru, pernah menggambarkan secara cerdas situasi kondisi masyarakat atau bangsa seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Marcuse menulis:

“Masyarakat industri modern bagaikan sebuah bus besar yang bagus, dengan peralatan teknis yang serba lengkap dan mewah, berjalan lancar dan nyaman, para penumpangnya pun merasa puas. Tetapi orang banyak yang tidak menyadari lagi kemanakah bus itu mengarah. Orang sudah terbius dengan kenikmatan untuk tinggal di dalamnya. Bahkan pengemudinya pun terbawa saja oleh mekanisme gerak motor yang memutar roda bus tadi pada porosnya, terus maju seturut jalan satu-satunya yang membawa bus tadi, tanpa sadar bahwa jalan tersebut menuju ke jurang kebinasaan.” (M. Sastrapratedja, ed; Manusia Multi Dimensional, Sebuah Renungan Filsafat; 1983; h.139). Inilah gambaran bangsa Indonesia sekarang.

Kini, saya, Anda, dan kita semua, entah harus menangis atau malah sujud syukur atas “kemenangan” mesin NeoLib dan Liberal atas negeri yang sama-sama kita cintai ini. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri mengapa kita dan rakyat negeri ini yang tengah ditindas, masih sudi memilih dan terpesona oleh para penindas kita. Mengapa semua itu bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya? Lantas, bagaimana hubungan semua itu dengan kepentingan imperialistik Amerika Serikat yang memang sangat bernafsu untuk menguasai dunia setelah meraih kemenangan dalam Perang Dunia II tehadap fasisme, dan kian bernafsu setelah melenggang sendirian paska keruntuhan imperium Merah Soviet Uni di awal 1990-an. Di mana letak Indonesia dalam pertarungan global seperti ini?

Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di paruh akhir abad ke-15 Masehi, Portugis, Spanyol, Inggris, lalu Belanda dan lainnya ke Nusantara, maka sejak itulah pribumi mengenal penjajahan. Dengan sekuat tenaga, mengorbankan jiwa raga, jutaan syuhada Bumi Pertiwi berjuang untuk melepaskan diri, memerdekakan bangsa ini,  dari segala bentuk penjajahan. Jika Dienul Islam memerdekakan umat-Nya agar tidak ada Ilah lain selain Allah Swt, maka jutaan syuhada itu berjuang agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat, tidak “meng-ilahkan” Amerika seperti yang terjadi sekarang.

Bangsa ini memetik hasil perjuangannya pada 17 Agustus 1945, hari Jum’at bertepatan dengan bulan Ramadhan. Saat lambung dan seluruh organ tubuh berzikir hanya kepada Allah Swt, melupakan sejenak kelezatan dunia, bibir-bibir yang kering karena berpuasa dengan lantang meneriakkan pekik, “Merdeka!!!”. Bebas dari segala bentuk penjahahan.

Secara politik, sejak hari itu memang Indonesia telah menjadi negara merdeka. Namun secara ekonomi belum, karena masih banyak perusahaan-perusahaan inti yang dikuasai Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Para bapak bangsa ini berusaha sekuat tenaga agar secara perlahan, kemerdekaan di bidang ekonomi juga bisa diraih oleh pribumi. Baru pada tahun 1958, pemerintahan Bung Karno mengeluarkan UU No.86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno juga memberlakukan UU No. 44/1960 yang mempertegas pengelolaan migas sepenuhnya dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti seluruh perusahaan asing (Multi National Corporate, MNC) wajib menyerahkan 25% area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25% lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu.

Saat itu skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Indonesia kala itu benar-benar berdaulat dan punya izzah yang tinggi di mata AS. Dampaknya langsung terasa di Indonesia, sektor pendidikan maju dengan pesat, tingkat melek huruf naik dari sebelumnya yang hanya 10% ke 50% (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.

Apa yang dilakukan pemerintahan Bung Karno adalah sesuai dengan amanah Konstitusi Negara yang mengamanahkan jika seluruh kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat.

Hanya saja, apa yang dilakukan Soekarno diam-diam menimbulkan kegeraman yang sangat di dalam diri banyak pengusaha dunia yang rata-rata masuk dalam jaringan Yahudi Internasional. Mereka menghendaki Bung Kano ditumbangkan agar kekayaan Indonesia bisa dikuasai kembali.

Campur Tangan Imperialisme Barat

Hindia Belanda, nama Indonesia sebelum merdeka, merupakan negeri pengekspor migas terbesar ke Amerika Serikat (Gouda & Zaalberg; 2007). Semua keuntungan hasil ekspor kekayaan alam Bumi Pertiwi itu masuk ke dalam kas negeri Belanda. Sebab itu, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, Amerika berusaha sekuat tenaga mendukung Belanda agar pasokan migasnya tidak terganggu. Kala itu bukan hal yang aneh jika tentara Belanda yang mendarat di Indonesia pasca Perang Dunia II ternyata banyak yang mengenakan seragam US Army, demikian juga dengan senjata dan betbagai kendaraan militer yang masih ada cap US Army-nya (Robert Lovett kepada Frank Graham, 31 Desember 1947, Foreign Relation US, 1947, vol. 6, h.1099, 1164).

Namun perkembangan dunia internasional pasca Perang Dunia II yang memusuhi kolonialisme dan imperialisme dan mendukung lahirnya negara-negara baru membuat AS harus berpikir realistis. AS pun kemudian mengakhiri dukungannya kepada Belanda dan berbalik mendukung Indonesia. Logika yang dibangun Washington sangat sederhana: Jika AS bisa berhubungan langsung dengan Indonesia, mengapa pula harus lewat Belanda?

Dalam skenario Washington, dukungan AS ini akan mempererat hubungannya dengan Indonesia sehingga negara yang masih hijau ini akan mau diajak bekerjasama dengan AS, di mana kepentingan AS jelas lebih banyak ketimbang kepentingan Indonesia. AS hendak memasukkan Indonesia, negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya ini, di bawah pengaruhnya, dalam menghadapi ekspansi Soviet Rusia. Perhitungan Washington ternyata salah besar. Soekarno yang keras kepala tidak mau tunduk pada AS, bahkan dengan lihainya memainkan dua negara adidaya kala itu, Soviet dan AS, dengan cerdik. Indonesia bagaikan perahu kecil yang meliuk-liuk di antara dua kutub Barat dan Timur, tanpa mau bersandar pada salah satunya. Hal ini jelas menjengkelkan AS.

Akhirnya Washington mengambil keputusan untuk menumbangkan Soekarno dan menggantinya dengan penguasa Indonesia yang mau tunduk pada kepentingan imperialistik AS. Sebuah rencana yang sukses paska tragedi 1965.

Intervensi Budaya

Banyak yang tidak sadar jika tahun 1965-1966 bagi bangsa Indonesia bukan sekadar perpindahan kekuasaan de-facto antara Presiden Soekarno kepada Jenderal Suharto, bukan sekadar peristiwa terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya, bukan sekadar berubahnya Indonesia dari satu negara yang tadinya berdaulat dan mandiri menjadi negara yang sangat tergantung pada imperialis AS. Tahun 1965-1966 merupakan tonggak, al-furqon, bagi orientasi dan semangat kebangsaan, ghirah nasionalisme, dan Character of Nation negeri ini.

Sejak terbitnya fajar gerakan kebangsaan yang ditandai dengan kelahiran Syarikat Islam di tahun 1905, lalu Sumpah Pemuda 1928, perjuangan merebut kemerdekaan, proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian melewati tahun-tahun penuh mara-bahaya—Vivere Pericoloso, kata Bung Karno—dalam mengelola negara yang masih muda ini menghadapi keganasan imperialisme Barat dan rayuan maut fasisme Soviet, menghapus exploitation de l’homme par l’homme (penindasan utara terhadap selatan), semangat revolusi membara dalam dada semua anak bangsa.

Orang-orangtua di negeri ini masih bisa mengingat dengan baik, bagaimana semangat menyala-nyala tertanam kuat di dalam dada mereka untuk berjuang menegakkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, penuh harga diri, menentang Neo-Kolonialisme dan Neo-Imperialisme (Nekolim). Ketika itu semua anak bangsa, putera-puteri Indonesia adalah manusia-manusia terbaik yang menjaga kobaran semangat kebangsaan dan nasionalisme di dalam dadanya. Nation and Character Building yang dipompakan Bung Karno kian hari kian tinggi menjulang, membakar manusia Indonesia punya pikiran. Pidato-pidato presiden pertama yang menggeledek, merobek langit dan mencakar bumi ini menciptakan generasi Indonesia yang penuh dengan izzah, berani memperjuangkan kebenaran apa pun resikonya, walau harus melawan raksasa imperialisme dunia yang dipimpin Amerika sekali pun. Indonesia tumbuh menjadi macan dunia, yang sanggup menggalang kekuatan alternatif, Gerakan Non-Blok, dan berani mengatakan tidak kepada Amerika maupun Soviet.

Semua kebanggaan ini sirna dalam sekejap, generasi penuh harga diri dan keberanian ini hilang bagai menguap ke udara kosong, saat Jenderal Suharto, atas dukungan penuh CIA, naik ke pentas kekuasaan dengan membantai jutaan rakyatnya sendiri dalam masa penuh darah antara Oktober 1965 sampai awal tahun 1966. Sejak itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kerdil, penakut, peragu, dan tidak punya harga diri.

da sisi yang tidak diungkap sejarah di negara ini soal peran jaringan Freemasonry Indonesia dalam menentukan politik bangsa ini.

Transformasi bangsa dan negara Indonesia yang tadinya penuh semangat kemandirian, berdaulat, penuh izzah di mata dunia, menjunjung tinggi cita-cita mulia dan berani memperjuangkan kebenaran, menjadi satu bangsa dan negara yang tergantung pada Barat, menjadi sangat pragmatis sehingga kehilangan izzah-nya, berjiwa kerdil dan peragu, bermental minderwaardigheit-complex atau menyimpan perasaan rendah dri yang kelewatan, dan sebagainya ini, atau dalam bahasa Arab, Minanuur ilan Dzhulumat, dari Cahaya kepada Kegelapan, berjalan dengan cepat. Tahun 1965 adalah tonggaknya.

Bulan Nopember 1967, Jenderal Suharto mengirim Tim Ekonominya, Mafia Berkeley—simbah-nya Kaum NeoLib sekarang—ke Swiss untuk bertemu para CEO Multi National Corporate (MNC) yang rata-rata Yahudi untuk menggadaikan hampir seluruh kekayaan alam negeri ini dengan harga yang sangat murah. Bahkan landasan legal-formal, cetak-biru UU Penanaman Modal Asing-nya pun dibuat di Swiss. Salah satu hasilnya adalah diserahkannya Gunung Emas Terbesar Dunia di Timika, Papua, kepada Freeport McMoran (AS) sehingga kini telah berubah menjadi Lembah Emas Terbesar Dunia. Inilah tonggak dijajahnya kembali Indonesia oleh Barat. Sampai sekarang.

Dalam bidang budaya, jika Soekarno berusaha menghidupkan budaya nasional (tari lenso, paduan suara dengan lagu-lagu daerah dan penuh semangat kebangsaan), menggairahkan produk tekstil nasional dengan mengkampanyekan penggunaan kain ‘Blatju’ sebagai bahan busana nasional Indonesia dan melarang bahan pakaian import, melarang musik “ngak-ngik-ngok”, melarang celana Cutbray dan pakaian yang dianggap kelewat sexy (tank-top diharamkan), melarang rock n roll (dulu gaya joget Elvis Presley dan lainnya juga dilarang), maka di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto, budaya Barat-Hedonis malah diundang masuk dengan sangat bebasnya.

Pembunuhan karakter bangsa yang sudah dengan susah-payah dibangun oleh Soekarno dihancurkan dengan sistematis. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai bangsa Timur yang ramah, sekarang menjadi bangsa yang sangat gila dengan kebudayaan Barat. Segala hal yang datang dari Barat dianggap sebagai kemajuan. Hal ini terjadi di segala bidang.

Peran Lobi Freemasonry

Ada sisi yang tidak diungkap buku-buku sejarah di negara ini tentang keterlibatan jaringan Freemasonry di Indonesia dalam membuat cetak-biru arah perpolitikan bangsa ini di masa awal kekuasaan Jenderal Suharto.

Kelompok persaudaraan Luciferian bernama Freemasonry sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC. Mereka membangun jaringannya di seluruh Nusantara. Namun di tahun 1962, keberadaannya diharamkan di seluruh Indonesia oleh Soekarno lewat Keputusan Presiden RI. Sejak itu, Freemasonry Hindia-Belanda yang tadinya bermarkas besar di Gedung Loji Adhucstat (sekarang Gedung Bapenas), memindahkan pusat organisasinya ke Singapura.

Kejatuhan Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto diduga kuat ada juga peran dari jaringan ini. Banyak kegiatan mereka yang sampai hari ini masih misteri karena mereka pada dasarnya memang bergerak secara rahasia. Namun ternyata ada juga yang bocor. Salah satunya sebuah pertemuan rahasia Freemasonry Indonesia (dulunya Vrijmetselaren Oost-Indie) di Singapura pada hari Senin, 16 September 1972.

Dalam pertemuan tersebut, mereka berkumpul untuk mengevaluasi awal pemerintahan Jenderal Suharto dan juga merumuskan strategi persaudaraan bagi negeri itu ke depan. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi bernama “Panca Karsa Utama”. Sebuah cetak biru di bidang politik kepada pemegang kekuasaan. Pertemuan itu dimuat dalam majalah internal “Kabana” nomor 48 tahun 1972. Panca Karsa Utama merumuskan lima strategi politik:

Pertama, Wahana Tanpa Daya. Menciptakan kekuatan-kekuatan politik yang terwakili dalam partai politik, namun hanya sebagai macan kertas saja, dan yang sesungguhnya sama sekali tidak punya kekuatan apa pun.

Kedua, Triyana Tunggal Sila. Artinya, semua partai politik wajib berasakan Pancasila dan membuang semua perbedaan asas agama.

Ketiga, Sirna Sangga Kawasa. Pancasila adalah asas tunggal, bukan saja terhadap partai politik, namun semua organisasi kemasyarakatan juga harus demikian. Seluruh kehidupan harus dijauhkan dari nilai-nilai kewajiban agama. Negara dan Agama merupakan ruang yang terpisah. Salah satunya, jilbab misalnya, dilarang.

Keempat, Bhinneka Agama Miraga Tunggal. Intinya sekarang ini disebut pluralisme. Semua agama itu sama, sebab itu membeda-bedakan sesama pemeluk agama adalah salah besar. Semua agama disatukan dalam satu tempat ibadah tunggal yang dinamakan Wisma Bhakti Pancasila. Suku, Agama, dan Ras, atau SARA, menjadi wilayah yang sangat tabu untuk diperdebatkan. Bukan itu saja, pemakaman umum pun dilarang membeda-bedakan orang mati berdasarkan agamanya.

Kelima, Nagara Utama. Yaitu mewujudkan Indonesia yang subur, makmur, dengan berasas tunggal, berkepercayaan tunggal, berbahasa tunggal dan bersuku tunggal, pembauran dilakukan di semua bidang kehidupan. Jadi, inti semua itu adalah menciptakan Indonesia yang sepenuhnya sekuler.

Salah satu bukti lagi adalah dimasukkannya Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, istilah populernya “Kejawen”, yang sesungguhnya tidak ada bedanya dengan Gerakan Theosofie yang dibangun perempuan Yahudi-Rusia bernama Madame Blavatsky di zaman VOC, ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Bahkan secara berkesinambungan, gerakan ini mendapat porsi yang sama untuk tayang di TVRI dan juga RRI.

Secara sistematis, terencana, dan terukur, bangsa Indonesia di bawah Jenderal Suharto diubah menjadi bangsa budak bagi kepentingan imperialis Barat, dalam semua sisi. Karakter bangsa Indonesia asli yang luhur menjadi hilang dan digantikan dengan karakter budak. Hal ini terus terjadi dan terus dilestarikan sampai detik ini.

Dalam peradaban manusia, perekonomian merupakan bangunan dasarnya. Bagai sebuah piramida, sistem ekonomi merupakan lapisan paling bawah yang menopang dan menentukan bidang lainnya, seperti politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Ini hukum besi sejarah manusia sampai kapan pun. Di bawah Jenderal Suharto, sistem ekonomi kerakyatan dengan pondasi utama koperasi (arti koperasi adalah ‘Gotong Royong’) yang digagas Soekarno-Hata dibuang jauh-jauh dan digantikan dengan Kapitalistime. Istilah ini diperhalus, eufimisme, dengan istilah “Sistem Ekonomi Pancasila”, yang sejatinya sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.

Sistem inilah yang bekerja dengan kecepatan penuh di negeri ini sejak zaman Suharto hingga zaman SBY sekarang ini, walau para pemimpin negara ini tidak pernah mau mengakuinya. Dalam pandangan ekonomi-politik, hal ini sudah sedikit-banyak disinggung dalam tulisan berseri terdahulu dengan judul “Siapakah Sebenarnya Suharto?” di Eramuslim. Dalam serial tulisan ini selanjutnya, kita akan mengupas cara kerja sistem jahat ini di dalam mengelabui dan memanipulasi kesadaran rakyat Indonesia, sehingga dalam Pilpres 2009 kemarin, kubu NeoLib (Liberalis) bisa “menang” karena mendapat suara rakyat terbanyak dibanding kandidat lainnya. Padahal banyak sekali rakyat Indonesia yang mengakui jika sekarang ini kehidupan kian sulit, biaya pendidikan kian mahal, kebutuhan hidup kian tinggi, dan uang rupiah kian tidak ada harganya. Walau demikian, kelihatan lucu jadinya, karena mereka dalam pilpres kemarin ternyata masih banyak yang mau dan memilih untuk melanjutkan kondisi sulit seperti sekarang ini. Ibarat orang yang tengah mengemudi kendaraan, walau tahu di depannya ada jurang yang dalam, namun dia malah melanjutkan menginjak gas, bukan mengganti pijakan kakinya ke pedal rem atau banting stir. Namun inilah kenyataan yang harus diterima. Inilah bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

Penguasa selalu berkepentingan agar rakyat selalu dalam kebodohan dan ketaklidannya. Agar mereka tidak menggugat perampokan uang rakyat yang dilakukan penguasa dengan berbagai cara.

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1967 hingga sekarang adalah Kapitalisme. Dalam bahasa eufimisme, sering disebut sebagai Sistem Pasar, atau rezim SBY menyebutnya sebagai ‘Jalan Tengah’. Namun semuanya itu hanyalah nama lain dari KAPITALISME. Kapitalisme adalah the way of life-nya kaum Liberalis, kitab suci para ekonom NeoLib, dan juga para aktivis Liberal. Satu-satunya bahan bakar kapitalisme adalah sistem ribawi. Tanpa Riba, kapitalisme tidak akan bisa jalan. Sebab itu, Islam jelas dan tegas mengharamkan kapitalisme dengan segala strain-nya, sama seperti Islam menyikapi Komunisme. Kedua sistem ciptaan Yahudi ini, Kapitalisme dan Komunisme, haram hukumnya bagi orang Islam. Komunisme tidak mengakui eksistensi tuhan, sedangkan Kapitalisme menuhankan fulus. Dua-duanya sesat.

Kapitalisme Bukan Sekadar Sistem Ekonomi

Apa itu Kapitalisme? Ekonom Milton H. Spencer dalam Contemporary Macro Economics (1997) menyatakannya sebagai sebuah sistem organisasi ekonomi (perusahaan-perusahaan) yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan raya, kereta api, sungai, laut, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi penuh persaingan.

Sedang kata kunci kapitalisme adalah “Negara jangan ikut campur”. Hal ini berasal dari akhir abad ke-17 di Perancis saat Louis XIV berkuasa. Menteri Keuangannya, Jean Baptiste Colbert, bertanya pada seorang pengusaha bernama Legendre, bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha. Legendre menjawab, “Laissez nousfaire” (Jangan mengganggu kita, Leave Us Alone). Walau demikian, dewasa ini tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menjalankan kapitalisme seperti aturan aslinya (Pure Capitalism), melainkan Mixed-Capitalism, termasuk Chief of Commander-nya Kapitalisme Dunia, Amerika Serikat (Kapitalisme Versus Sosialisme, Suatu Analisis Ekonomi Teoritis; Dr. Winardi, SE; 1986).

Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi, banyak orang sudah tahu. Namun di tiap sistem ekonomi—karena ekonomi adalah landasan terbawah piramida peradaban—maka sistem ekonomi selalu melengkapi dirinya dengan pranata pendukungnya di dalam banyak bidang kehidupan seperti ideologi politik, psikologi massa, pendidikan, sosial budaya, bahkan hingga mengintervensi ruang privat keagamaan.

Kapitalisme tidak cuma mengindustrikan produksi ekonomi saja, tapi dia juga mengindustrikan semua bidang kehidupan masyarakat seperti industri berpikir, industri kebudayaan, industri santai, industri seni, industri pendidikan, industri keagamaan, dan sebagainya. “Sampai-sampai kebutuhan orang dimanipulasikan oleh industri sehingga orang membeli apa yang diharuskan oleh industri, bukan karena memang kebutuhannya sendiri. …Karena kehilangan otonominya, akal budi manusia menjadi alat yang netral belaka. Ia tidak berhak lagi memutuskan apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Baik buruknya, benar atau salahnya tindakan seseorang diukur dari luar dirinya, apakah itu bernama norma-norma umum atau kecenderungan zaman yang diproduksi oleh mesin-mesin kapitalisme. Akal budi tinggal menyesuaikan diri kepada norma industri itu.” (Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer dalam rangka Sekolah Frankfurt; Sindhunata, ed; 1983).

Horkheimer menambahkan, “Di bidang sosial politik, pengebirian akal budi itu dengan mudah menumpulkan kemampuan masyarakat untuk menguak tabir manipulasi ideologi dan membongkar vested-interest terselubung kaum pemimpin.” (h.102)

Kapitalisme Ersatz untuk Indonesia

Di Indonesia, para penguasa (sipil maupun militer) dan pembuat kebijakan selalu berkolusi dengan para pengusaha. Penguasa dan Pengusaha. Dalam istilah Yoshihara Kunio (Kapitalisme Semu Asia Tenggara, 1990—sebuah buku yang dilarang beredar di masa diktatur Jenderal Harto berkuasa), kolusi ini disebut Kolusi “Ali-Baba”. Istilah “Ali” untuk menyebut para penguasa dan birokrat pribumi (sipil dan militer) yang berwenang membuat undang-undang dan peraturan,  sedang istilah “Baba” digunakan untuk menyebut para pengusaha besar di Indonesia yang memang didominasi pengusaha sipit.

Ali-Baba ini selalu berkolusi, bersimbiosis-mutualisma, dan menipu rakyat banyak demi kepentingan kelompok mereka sendiri. “Ali” membuat undang-undang dan peraturan agar “Baba” bisa leluasa dan bebas berusaha di sini.

Pada awalnya, birokrasi seperti yang dicita-citakan Max Weber, dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas seefektif dan seefisien mungkin. Namun di dalam prakteknya, birokrasi yang memang diberi kewenangan besar ini kemudian tumbuh menjadi satu kelompok tersendiri di dalam masyarakat yang malah menggunakan kewenangannya untuk mengeruk keuntungan finansil bagi diri dan keluarganya sendiri. Setiap urusan dinilai dengan sedikit-banyaknya keuntungan finansil yang bisa dikeruk. Semakin besar keuntungan finansil yang akan didapat, maka urusan akan lebih cepat selesai, ini juga berlaku sebaliknya.

Sosiolog Arief Budiman yang sudah lama mukim di Australia dalam salah satu bukunya “Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan, Birokrasi-Birokrasi Pembangunan” (1988, h.386-387) menulis, “…tumbuh kelas birokrat yang menguasai pebagai institusi pemerintahan. Beberapa ahli menyebut sebagai kelompok ‘Birokrat Kapitalis’. Yang disebut sebagai kelas birokrat-kapitalis adalah kelompok birokrat yang menggunakan kekuasaan birokrasinya untuk melakukan akumulasi modal, biasanya untuk kepentingan pribadinya.” Istilah Kapitalis-Birokrat ini pernah berjaya di Indonesia di tahun 1960-an (Kapbir) dan ironisnya malah disosialisasikan oleh PKI, untuk menghantam elit negara yang korup. Faktanya, Kapbir ini semakin banyak di negeri ini sekarang dan sebab itu ada istilah baru “Korupsi Gotong-Royong”.

Kolusi antara “Ali dan Baba” ini menyebabkan mereka tumbuh menjadi satu kelas elit negara, satu kelas masyaakat yang kaya raya, sejahtera, dan kehidupan serta kesadarannya teralienasi (terasing) dari rakyat kebanyakan yang tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Mereka hanya memerlukan rakyat banyak jika hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi kelompoknya, semisal lima tahun sekali dalam apa yang mereka sebut sebagai “Pesta Demokrasi”. Setelah itu, rakyat tidak lagi diperlukan dan dicampakkan. Penipuan massal dan dusta lewat berbagai media massa yang dikuasainya adalah senjata kelompok penguasa untuk bisa menipu rakyat banyak.

Sebab itu mereka sangat berkepentingan agar rakyat banyak tetap dalam kebodohan, tetap dalam ketololannya, tetap dalam ketaklidannya, agar semua yang sebenarnya dilakukan mereka, merampok uang rakyat, tidak digugat oleh rakyat. Rakyat banyak harus tetap dibuat bodoh, agar bisa terus menjadi pendukung setia mereka. Dalam hal ini titel kesarjanaan tidaklah penting, karena bisa jadi seorang sarjana tetap “jahil” dalam bidang politik, atau jahil dalam memenuhi suara hati nuraninya. Sebab itu ada peribahasa dalam bahasa Perancis, “La Republique n’a pas besain de savants”, Republik tidak membutuhkan ilmuwan.

Kapitalisme yang tumbuh di Indonesia, yang berangkat dari KKN antara “Ali dan Baba” merupakan Kapitalisme Semu, yang dalam bahasa Yoshihara disebut sebagai Ersatz-Capitalism. Indonesia menjadi ladang yang sangat subur bagi kapitalisme jenis ini sampai sekarang. Gerakan reformasi hanya menumbangkan seorang Harto namun memunculkan Harto-Harto baru, dan jauh lebih serakah, lebih buas, dan lebih tidak berkarakter.

Sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1967 di Indonesia adalah sistem pendidikan untuk kian memperbodoh rakyat Indonesia dan menjadikannya apolitis.

Kapitalisme Birokrat yang dalam bahasa seorang Yoshihara disebut “Ersatz-Capitalism”, bekerja layaknya sebuah mesin besar yang mengerahkan semua kemampuannya untuk menjaga status-quo. “Ali” dan “Baba” selalu mengadakan kolusi, bergotong-royong, saling menutupi, saling tahu diri, untuk dalam waktu bersamaan menipu rakyat dan merampok rakyat sekaligus. Bagi “Ali” dan “Baba” berlaku hukum tidak tertulis: “Sesama perampok rakyat dilarang saling merugikan.”

Untuk itu diciptakanlah berbagai istilah yang indah-indah agar rakyat terus-menerus tertipu, seperti “Stabilitas Nasional”, “Pesta Demokrasi”, “Pesta Rakyat”, dan berbagai angka statistik yang kian hari kian menunjukkan menunjukkan jika kehidupan rakyat membaik, walau dalam kenyataannya kian hari kian banyak rakyat yang gantung diri dan putus sekolah.

Salah satu contoh paling sederhana dan konyol adalah apa yang terjadi dalam kasus “Iklan Sesat” bertema Pendidikan Gratis. Dalam iklan yang disiarkan berulang-ulang di berbagai media nasional, tentu menguras dana APBN dari uang rakyat, Mendiknas ingin menekankan bahwa pendidikan di negeri ini sudah gratis sehingga semua anak bangsa bisa menyekolahkan anaknya tanpa harus pusing memikirkan biaya.

Namun pada kenyataannya, pendidikan gratis itu hanya ada di dalam iklan, sedang pada kenyataannya tidak gratis. Malah banyak orangtua yang menangis sedih karena anaknya lulus SMPTN dengan nilai tinggi namun tidak bisa memasukkan anaknya kuliah karena tidak punya uang berjuta-juta.

Di berbagai media teve, Mendiknas Bambang Sudibyo mengelak serangan yang mengatakan iklan departemennya sesat dengan berkilah, “Gratis di sini dalam definisi pemerintah, hanya SPP saja, bukan menurut definisi rakyat. Kalau menurut definisi rakyat, untuk makan saja rakyat ya maunya semuanya gratis!” Inilah jawaban dari seorang profesor.

Kita tentu hanya bisa mengurut dada mendengar jawaban yang sama sekali ngawur seperti itu. Kata pepatah, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, dan ternyata itu betul. “Iklan Ngawur” ternyata memang lahir dari pejabat yang juga nga**r!

Sistem Pendidikan Yang Apolitis

Jenderal Suharto dengan Mafia Berkeley-nya sudah berjasa besar mengembalikan Indonesia dari satu negara mandiri dan berdaulat, menjadi suatu negara-bangsa yang sangat tergantung pada blok imperialisme asing. Untuk mempertahankan status-quo ini, maka rezim Jenderal Harto menggunakan kekuatan militer dan intelektual yang berkhianat (The Betrayal Intellectual, isilah Julien Benda) untuk menindas rakyat dalam segala bidang kehidupan.

Selain menghegemoni bidang perekonomian, maka bidang yang sangat vital bagi “penjinakkan” rakyat adalah bidang pendidikan. Mereka merancang sistem pendidikan bukan untuk membuat rakyat Indonesia menjadi cerdas, kritis, dan pandai, namun untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang apolitis yang siap menjual dirinya sebagai sekrup bagi mesin besar bernama industri.

Filsuf Bertrand Russel di dalam “The Functions of a Teacher” (Unpopular Essays, h.112-123) secara tajam dan keras mengkritik penyesatan fungsi mulia pendidikan dan seorang guru di dalam rezim yang korup dan tentu saja menindas.

Menurut Russel, ada cara paling sederhana dan jitu untuk melihat sejauhmana pemerintah sungguh-sungguh ingin mencerdaskan rakyatnya, yakni lihatlah kehidupan real seorang guru. Apakah pemerintah sudah menghargai guru hingga kehidupannya sejahtera, atau sebaliknya. Tingginya alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan yang mencapai 20% sekarang sama sekali tidak menjamin sistem pendidikan di negara ini baik dan kehidupan guru akan lebih sejahtera. Dalam rezim korup, naiknya anggaran juga akan diikuti oleh naiknya angka korupsi yang dilakukan para birokratnya, naiknya mark-up anggaran, naiknya proyek fiktif, dan sebagainya sehingga yang sudah kaya akan kian kaya dan yang miskin kian miskin. Tingginya angka Disclaimer anggaran pemerintah oleh BPK baru-baru ini membuktikan hal itu.

Russel menulis, “Tiap guru di zamannya, yang diilhami oleh cita-cita luhur para pendahulunya, sekarang cenderung dikejutkan oleh kenyataan jika fungsinya bukan lagi untuk mengajarkan apa yang diyakininya, melainkan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan serta kebodohan-kebodohan yang dipandang berguna oleh mereka yang memerintahkannya.”

Russel memberi contoh sistem pendidikan di Amerika, “Di sana terdapat mata pelajaran kewarganegaraan (Civics), dimana murid-murid diajari semacam pandangan palsu tentang bagaimana masalah masyarakat ditangani, dan secara seksama anak-anak ditutup-tutupi dari praktek-praktek yang sesungguhnya sedang berlangsung.” Di Indonesia, di zaman Harto pelajaran ini bernama PMP (Pendidikan Moral Pancasila), dan kini diberi nama PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), esensinya sama.

Anak-anak diajari bagaimana caranya untuk melestarikan bumi dan tanah air, namun dalam kenyataannya negara sendiri yang melindungi pengrusakkan lingkungan seperti dalam kasus Freeport, Newmont, Lapindo, dan lainnya.

Anak-anak diajari untuk bersikap sopan santun terhadap orangtua, namun negara sendiri yang mengajarkan agar berbuat kurang ajar pada orangtua, salah satunya dalam kasus pengambil-paksaan Ustadz Ba’asyir dari RS PKU Muhammadiyah Solo beberapa tahun silam, bagaimana seorang ustadz yang sudah uzur dan sakit harus diseret untuk ditahan.

Anak-anak diajari agar hidup sederhana dan tidak boros, namun negara  sendiri yang mengkhianatinya denan salah satunya merestui anggaran 28 miliar rupiah untuk rumah dinas seorang wakil gubernur Jakarta, sedangkan harga satu rusunami hanya 9 miliar rupiah untuk 96 kepala keluarga; dan lain-lain. Sikap hipokrit ternyata telah diajarkan sendiri oleh negara sejak dini kepada anak-anak kita. Sikap munafik sudah diajarkan negara kepada generasi muda bangsa ini.

Francois Raillon dalam “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974” (1985) menulis, “…bila rakyat diharuskan bermental Pancasila tetapi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa justeru bapak-bapak yang diharapkan rakyat bermental demikian, di tengah-tengah kemiskian rakyat membangun rumah-rumah mentereng, berkeliaran dengan mobil-mobil mewah, memamerkan segala kekayaan kebendaan, tanpa menghiraukan keadaan rakyat di sekelilingnya yang berada dalam dunia neraka itu.. dalam zaman seperti sekarang ini, di mana bangsa Indonesia seakan-akan hidup di atas gunung berapi yang pada tiap saat daat meletus, maka mereka dengan sikap pamer itu ibarat tengah menandatangani hukuman matinya sendiri. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada semacam hukum karma.” (h.303-304).

“Kita berhadapan dengan kenyataan paradoksal bahwa pendidikan ternyata telah menjadi salah satu hambatan utama terhadap kecerdasan dan kebebasan pikiran. Ini disebabkan negara mengklaim memonopoli bidang pendidikan. Pendidikan dirancang bukan untuk memberikan pengetahuan sejati, namun lebih untuk membuat banyak orang mudah tunduk pada penguasa,” ujar Russel.

Sistem pendidikan seperti inilah yang telah berjalan di negeri ini sejak imperialis asing menguasai seluruh sumber daya dan kekayaan alam Indonesia, sehingga walau kian banyak anak bangsa kita meraih gelar sarjana, namun hasil dari kesarjanaan mereka ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa bagi bangsanya. Seorang sarjana di negeri ini belumlah tentu seorang intelektual. Semuanya memang telah dirancang agar bangsa ini tetap dalam kebodohan dan kejahilannya terhadap realitas yang ada. Dalam tulisan berikut akan dipaparkan bagaimana sistem kapitalis semu menciptakan manipulasi akal budi manusia, sehingga menghilangkan sifat dasar manusia yang sesungguhnya bebas dan mandiri, menjadi semacam hewan yang mudah digiring ke sana kemari.

Neo-Liberal adalah kelompok yang mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan negeri Luciferianistik bernama Amerika Serikat.

Neo-Liberal adalah kelompok yang mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan negeri Luciferianistik bernama Amerika Serikat. Seluruh aspek kehidupan manusia, oleh kelompok ini diabdikan untuk memuluskan cita-cita Amerika Serikat, seperti yang tertera pada lambang negaranya: Novus Ordo Seclorum, Tata Dunia Baru yang Sekuler. Satu dunia yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Inilah tujuan negara AS yang jelas dan tegas.

Dengan sendirinya, disadari atau tidak, para pendukung NeoLib tanpa kecuali juga punya andil dalam gerakan besar penghancuran agama-agama di dunia ini. Mereka turut memuluskan agenda gerakan Luciferian untuk menciptakan The New World Order.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agamis, suatu negeri Muslim terbesar dunia. Menurut logika, seharusnya bangsa ini tidak akan pernah jatuh menjadi “Abdul-Lucifer”, menjadi budak imperialisme Barat seperti sekarang, dan bisa menjadi satu negeri yang besar, mandiri, berkeadilan, dan makmur. Namun kapitalisme yang telah berjaya di negeri ini sejak Nopember 1967 telah merombak total ruh bangsa ini sehingga bisa kacau-balau seperti sekarang.

Cara kerja kapitalisme dalam memanipulasi akal budi manusia sesungguhnya sederhana. Orang-orang dibelakang ideologi satanic ini memahami betul jika manusia itu terdiri dari dua kecenderungan yang senantiasa berlawanan: Sisi baik dan sisi Jahat. Maka mereka pun mengeksploitasi sisi jahat dalam diri manusia untuk bisa tumbuh dan berkembang, mengalahkan sisi baiknya.

Namun mereka juga tahu jika ada sekeping daging dalam tubuh manusia yang senantiasa menyuarakan kebenaran, hati nurani, maka mereka pun berusaha agar tindakan menumbuhkan sisi jahat dalam diri manusia dapat dibenarkan oleh akal sehat dan memanipulir hati nurani. Hal ini dilakukan mereka sejak awal hingga sekarang.

Dulu mereka mempromosikan Charles Darwin (Siapa yang kuat maka dia yang menang), Sigmund Freud (Manusia itu mahluk yang didorong oleh kecenderungan seksualitasnya), maka sekarang mereka mempromosikan banyak publik-figur, para artis, dan juga tokoh-tokoh dunia seperti Harry Potter (sihir itu ada yang baik dan ada yang jahat), Huntington (Benturan Peradaban), dan sebagainya. Di tingkat lokal, mereka juga mempromosikan orang-orangnya, seperti seorang “kiai sakit” yang disebut sebagai garda terdepan pejuang pluralisme dan HAM, lalu ada pula yang memanipulasi “riswah” sebagai “mahar politik”, termasuk yang membolehkan dangdutan dengan perempuan cantik berbusana ketat dan tentu saja seksi dengan alasan ijtihad politik.

Sistem pendidikan yang memang telah dirancang secara sistemik untuk menjauhkan anak-anak didik dari kebenaran yang hakiki, yang menghasilkan manusia-manusia robot yang tidak pernah berpikir kritis, tidak kreatif, dan apolitis, telah menyediakan ladang yang begitu subur untuk ditanami berbagai kebohongan dan kepalsuan dalam berbagai bidang.

Ahli-ahli propaganda dan pengontrol pikiran (The Mind Control) mereka, seperti Dr. Joseph Goebbels, dengan tegas telah menyatakan, “Jika kebohongan disuarakan terus-menerus, maka akhirnya ia akan diterima sebagai sebuah kebenaran.” Inilah jalan yang dipakai para budak Lucifer untuk memanipulasi akal budi manusia.

Lewat berbagai kantor berita, media massa, lewat berbagai industri tren yang ada, mereka mencecoki generasi muda bangsa ini dengan berbagai “permainan dunia” yang sebenarnya sama sekali tidak mencerdaskan dan tidak bermanfaat, selain hanya membuang-buang waktu saja. Lahirlah generasi sampah yang Dugem-holic, sibuk mengikuti tren dunia (tren Lucifer), asyik mendiskusikan artis ini dan itu, gemar mempersoalkan yang remeh-temeh, dan sebagainya.

Media teve merupakan salah satu tolok-ukur yang baik untuk melihat kondisi realitas masyarakat yang ada. Kita bisa melihat bagaimana sejak pagi hari, berbagai stasiun teve membombardir pemirsa di rumah dengan acara-acara sampah seperti pertunjukan grup-grup musik di pelataran parkir atau di dalam mal dan pusat perbelanjaan yang selalu dipenuhi penonton; bagaimana acara-acara teve seperti “Missing-Lyrics” dan sejenisnya tanpa disadari mendorong agar anak-anak muda kita sekarang lebih suka menghapal lirik lagu ketimbang ayat Qu’ran; bagaimana anak-anak muda kita sekarang berbondong-bondong ingin menjadi artis, tanpa mengetahui sejarah sesungguhnya jika di abad pertengahan di Eropa, hanya pelacur yang mau menjadi artis dan ditonton orang banyak.

Penanaman akal budi semu oleh proses pengaturan pikiran (The Mind Control) yang dilakukan lewat media massa dan industri pikiran memang dahsyat. Seseorang bertindak bukan lagi karena didorong oleh fitrahnya, tetapi oleh nafsu syahwat. Manusia bukan lagi mencari apa yang dibutuhkan, tetapi mengejar apa yang diinginkan.

Puluhan tahun lalu, Max Horkheimer dari Frankfurt Institute mengecam keras hal ini. “Pada hakikatnya, kenyataan masyarakat yang sesungguhnya brengsek ini diselubungi dan disembunyikan justru dalam kategori-kategori yang luhur dan obyektif seperti produktif, berguna, layak, bernilai, dan sebagainya… Di bidang sosial dan politik, pengebirian akal budi itu dengan mudah menumpulkan kemampuan masyarakat untuk menguak tabir manipulasi ideologi dan menyobek vested-interest terselubung.” (Dilema Usaha Manusia Rasional, Kritik Masyarakat Modern ; 1983; h.83 dan 102).

Apa yang dikatakan Horkheimer tersebut dengan sangat jelas kita saksikan dalam kampanye pilpres kemarin di negeri ini. Bagaimana seorang tukang utang dan pelayan kepentingan asing bisa-bisanya tanpa tahu malu mengatakan jika mereka pro-rakyat, bagaimana bisa seorang milyader yang sudah berusia tua namun belum mau pergi haji tanpa malu-malu dianggap seorang Muslim yang lurus, dan banyak lagi kekonyolan yang ada.

Mereka ini tanpa malu juga mengatakan jika selama empat tahun terakhir, Indonesia kian dihormati oleh dunia internasional. Padahal di saat bersamaan kapal perang Malaysia terus-menerus memprovokasi angkatan laut kita di blok Ambalat tanpa kita bisa mengambil sikap tegas, ribuan TKI kita di berbagai negara terus-menerus disiksa dan diperkosa tanpa kita berani bersuara lantang membelanya, seorang anak bangsa yang jenius bernama David Putera Hartanto dibunuh dengan kejam oleh konspiran Singapura tanpa kita berani untuk membela anak bangsanya sendiri. Fakta-fakta ini membuktikan kepada kita semua jika para pejabat yang suka memberi kesaksian palsu kepada rakyatnya sesungguhnya tidak beda dengan para badut sirkus. Andai manusia seperti pinokio, maka akan sangat panjanglah hidung para pejabat yang suka berdusta itu.

Karena keawaman bangsa ini, karena kejahilan kita semua, maka para pembohong ini akhirnya bisa kembali menggenggam tongkat kekuasaan selama lima tahun ke depan. Belum lagi dilantik, namun bencana sudah kembali banyak terjadi, September ini harga-harga akan naik terus mengikuti naiknya tarif jalan tol, elpiji, dan sebagainya. Dan kemarin lagu Indonesia Raya lupa dinyanyikan dalam sidang pleno DPR (mungkin kebanyakan anggota DPR lebih ingat lagunya Kuburan). Bagaimana pun, mayoritas rakyat Indonesia sudah memilih—walau ada kecurangan sistemik dalam proses pilpres kemarin—untuk melanjutkan kesengsaraannya. Dan sekarang nikmatilah segala kesulitan hidup yang sudah menghadang di depan kita, tanpa harus mengeluh.

Dan bagi yang masih setia berjuang bersama rakyat, yang masih setia dengan jalan para nabi, yang masih sanggup untuk berjuang menegakkan kaimah tauhid di bumi ini, marilah bersama-sama mulai memikirkan orientasi perjuangan kita di berbagai lapangan, bahu-membahu. Suatu cita-cita yang mulia tidak akan pernah hilang dan kalah, jika pun kalah, maka itu hanya untuk sementara saja. Karena sebutir mutiara akan tetap menjadi mutiara yang berkilau, walau dia sudah dipendam dalam lumpur bertahun-tahun lamanya.

Allah Swt selalu bersama orang-orang yang memperjuangkan kalimat-Nya, bukan di sisi orang-orang yang menjual kalimat-Nya.(Tamat)

*Sumber: dari milis tetangga

Oleh: Fredi Prasetyo

Gerakan Mahasiswa: Koreksi Setiap Kesalahan dan maju terus bersama Gerakan Rakyat

Sekelumit Catatan Sejarah

Naiknya Soeharto menandai lahirnya kekuasaan Orde Baru. Soeharto naik dengan senyum bersimbah darah matinya berjuta-juta rakyat pekerja dan rakyat tertindas Indonesia yang setia melawan imperialisme dan cinta tanah airnya. Ketika Soeharto naik, arus investasi modal asing dibuka melalu UU Penanaman Modal Asing Nomor 1 tahun 1967. Kemudian diadakan fusi partai politik menjadi 3 yaitu Golkar, PDI dan PPP untuk menjaga stabilitas politk. Dan tentara semakin diperluas perannya di kalangan sipil dan bisnis untuk memudahkan terjadinya stablitas politik demi lancarnya pembangunan ekonomi pro imperialis yang diterapkan Soeharto.

Naiknya soharto juga menandakan hancur leburnya kekuatan gerakan massa di Indonesia, melalui terror yang dilakukan. Hal ini telah membawa trauma yang memilukan, sehingga gerakan tani, gerakan buruh, pemuda mahasiswa dan perempuan berwatak progresif belum berani muncul untuk melanjutkan perjuangan melawan rejim fasis boneka imperialis Soeharto, karena Soharto sendiri tidak segan-segan melepaskan peluru untuk menghancurkan gerakan tersebut.

Satu-satunya kekuatan yang masih bisa untuk melakukan aksi-aksi perjuangan ketika itu adalah kelompok mahasiswa. Mahasiswa cukup kecewa dengan kebijakan Soeharto sejak memerintah. Tahun 1974, meletus peristiwa Lima Belas Januari (Malari). Terjadi aksi besar-besaran anti Jepang di Jakarta yang dimotori Dewan Mahasiswa (DEMA) tahun 1974. namun Aksi ini lebih bersifat spontanitas dan tidak meluas di segala penjuru negeri. Para mahasiswa yang terlibat aksi kemudian ditahan. Di tahun 1978, meledak lagi aksi mahasiswa menolak pencalonan kembali Soharto sebagai presiden yang berujung dengan lahirnya “tragedi Berdarah ITB”. Hal ini juga yang kemudian mendorong lahirnya gerakan Golongan Putih (Golput). Gerakan Golput adalah imbas dari peristiwa berdarah ITB 1978, yang bertujuan untuk tidak memberika suara untuk Pemilu di masa orba, karena Seoharto dianggap sebaga irejim fasis, otoriter dan anti demokrasi, termasuk bisa mengintervensi Pemilu untuk memenangkan Golkar dan terpilihnya kembalinya Soeharto sebagai presiden, namun Aksi protes inipun memiliki karakter yang sama, belum memiliki perspektif yang lebih maju dan Meluas.

Pasca dua kejadian tersebut, rejim orba menerapkan peraturan tata kehidupan kampus dan normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) tahun 1979. Dampak dari peraturan tersebut adalah dibekukannya DEMA dan diganti dengan Senat Mahasiswa Perguruan Tingg (SMPT), dikontrolnya aktifitas mahasiswa melalui Pembantu Rektor III, dan tidak diperkenankan melakukan aktifitas-aktifitas politik terbuka di kampus.

Di kalangan mahasiswa secara spesifik, keberadaan organisasi mahasiswa dijauhkan dalam aktifitas terbuka di kampus dan dikerdilkan daya kritisnya. Sejak NKK/BKK berlaku, ormas-ormas mahasiswa dan lembaga-lembaga kampus dikebiri, dihambat dan diorientasikan untuk menjadi alat kepentingan rejim orde baru. Kehidupan kampus hanya diisi dengan sekedar aktifitas kuliah, hobi dan penyuluhan program rejim. Satu-satunya kelompok mahasiswa yang masih mengeluarkan kekritisannya di kampus ketika itu hanya organ pers mahasiswa, namun tidak sedikit terbitan mereka yang dibredel.

Selain itu, Organisasi-organisasi massa “kuning” didirikan untuk menumpulkan perlawanan gerakan massa terhadap rejim. Aspirasi rakyat untuk perubahan sejati, dikanalkan dalam organisasi bentukan pemerintahan suharto. Sebut saja, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kalangan massa kaum tani, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di kalangan massa buruh, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk pemuda dan mahasiswa hingga Dharma Wanita/PKK untuk kaum perempuan. Pemberlakuan asas tunggal Pancasila hingga monopoli politik kekuasaan oleh Golkar melalui birokrasi dan militer1. Kondisi ini dalam khasanah intelektual, kemudian trend disebut sebagai bagian dari deideologisasi, depolitisasi dan deorganisasi ala Orde baru.

Situasi yang demikian represif di kampus, memaksa aktiftis-aktifis mahasiswa meninggalkan kampus dan mulai melakukan proses pengorganisasian di kalangan rakyat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut menggunakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan pengorganisasian tersebut. Mahasiswa-mahasiswa yang terjun di dalamnya, banyak kemudian mengadvokasi berbagai kasus seperti Kedung Ombo, Nipah, badega dan lain sebagainya.

Bagaikan gumpalan bolan salju yang terus mengalir deras, terjadi kebangkitan kesadaran massa rakyat yang begitu hebat atas penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh rejim fasis boneka imperialis Soeharto, pada medio tahun 90an awal. Di awal tahun 90an meletus aksii massa pertama kali yang dilancarkan oleh buruh, aksi buruh terbesar dalam sejarah orde baru terjadi pada Demonstrasi buruh PT Gajah Tunggal dalam kurun waktu tersebut. Demonstrasi ini telah memberi inspirasi dan memicu bangkitnya juga gerakan buruh diberbagai kota seperti Medan, Solo, Surabaya, Makasar dan Jakarta.

Mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya aktif dalam pengorganisasian di kalangan rakyat, juga mulai kembali ke kampus dan membangun kelompok studi di kampus-kampus. Mahasiswa-mahasiswa juga mulai membangun jaringan gerakan antar kota. Di awal tahun 90an terbentuk juga beberapa konsolidasi gerakan Mahasiswa, melalui forum-forum komunikasi dan jaringan Mahasiswa di Jogja, Surabaya dan Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi konsolidasi yang lebih maju seperti lahirnya FAMI dan SMID.

Berbarengan dengan hal tersebut, suara-suara kritis dan aksi protes terus meluas dari berbagai sektor dan golongan rakyat serta semakin meluas di berbagai kota, yang semua tuntutanya dialamatkan pada pemerintahan. Kalangan lainya seperti lembaga pers baik kampus maupun independen memiliki peranan yang cukup besar karena juga menjadi korban otoritarian Soeharto, demikian juga sejumlah elite politik borjuasi kecil yang semakin berani mengkritisi klik Soeharto.

Sementara Pennghidupan rakyat semakin merosot karena krisis ekonomi yang semakin akut, harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi, daya beli rakyat anjlok, korupsi merajalela, penggangguran meledak pesat dan berbagai hal yang mengancam penghidupan rakyat Indonesia. Krisis politik semakin tampak ketika upaya intervensi Soeharto terhadap PDI pada tahun 1995. Selanjutnya, hal ini berpuncak pada tragedy 27 Juli 1996. Buntut dari peristiwa ini adalah terjadi terror putih yang dilakukan oleh aparat kekerasan rejim Soeharto yang melakukan penangkapan, pengejaran dan penculikan terhadap kalangan aktifis pergerakkan ketika itu, yang rata-rata berasal dari aktifis Mahasiswa.

Krisis ekonomi semakin menajam dan kekejaman fasis Soeharto terhadap rakyat dan gerakan rakyat dan Mahasiswa ketika itu, semakin menambah kebencian rakyat terhadap rejim. Setelah dipaksa tiarap, gerakan Mahasiswa mulai tampil kembali di akhir tahun 1996 dan terus meningkatkan segala daya upaya untuk menggembangkan diri serta memperhebat perjuangannya untuk menggulingkan kekuasaan rejim Soeharto. Kontradiksi pun menajam di kalangan intern Pemerintahan untuk menyingkirkan Soeharto, seiring dengan kebangkitan gerakan massa ketika itu.

Badai krisis moneter pada Juli 1997 yang mulai melanda Indonesia, mengakibatkan depresi ekonomi terhadap Indonesia. Krisis ini memperparah krisis ekonomi kronis dalam negeri dengan terjadinya kelangkaan harga-harga kebutuhan pokok dan mahalnya harga-harga. Situasi ini pun semakin meruncingkan krisis politik ketika itu. Rakyat mulai berani tampil dan menyatakan Soeharto sebagai biang segalanya segala penderitaan rakyat. Di desa-desa, kaum tani mulai melakukan aksi-aksi perebutan lahan, buruh pun semakin berani melakukan aksi-aksinya , sementara Mahasiswa semakin bergairah menjadi garda depan yang semakin kuat melakukan aksi-aksi protes, apalagi setelah tragedi pengejaran dan pembunuhan terhadap Mahasiswa UMI di Makasar.

Gelombang protes aksi massa Mahasiswa semakin membesar dari tahun 1997 hingga Mei 1998. Mahasiswa yang awalnya hanya dibatasi melakukan aksi-aksi di dalam kampus, akhirnya mampu menjebol aksi keluar kampus untuk menarik dukungan masyarakat, meskipun hal tersebut harus berhadapan dengan pentungan, sepatu lars dan moncong senapan rejim Soeharto. Seluruh kekuatan Mahasiswa dari berbagai kelompok bersama-sama turun ke jalan dengan satu tuntutan “turunkan Soeharto”. Dimana-mana rejim ini dipreteli satu per satu kebobrokannya oleh aksi-aksi Mahasiswa. Klik-klik reaksioner lainnya pun tak tinggal diam, mereka bersama dengan Mahasiswa bersama-sama turun dan menyikapi aksi-aksi penggulingan Soeharto

Setelah terjadi kasus penembakkan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, 12 Mei 2007, aksi-aksi Mahasiswa semakin membesar dan kemarahan rakyat terhadap rejim Seoharto semakin membuncah. Pasca kerusuhan massal 14-17 Mei 2007 di berbagai kota, terutama di Jakarta yang berbau SARA dan diprovokasi fihak-fihak yang tidak betanggungjawab yang menentang Seoharto, kedudukan Soeharto semakin terjepit. Beberapa orang kepercayaan di lingkaran kekuasaan suharto, juga sedah mulai enggan dipimpin oleh rejim ini. Sementara gedung MPR/DPR terus dibanjiri dengan gelombang aksi Mahasiswa, yang terus merangsek masuk.

Akhirnya, 21 Mei 1998, secara resmi Soeharto mundur dari Presiden dan kekuasaan dialihkan kepada wakil presiden, BJ Habibie. Mundurnya Soeharto disambut dengan gegap gempita oleh Mahasiswa dan masyarakat Indonesia di penjuru negeri. Sorak sorai pemuda-mahasiswa terus menggema, lagu dan yel-yel tanpa henti menhiasi seluruh berita. Jutaan harapan, perasaan dan kehendak rakyat serasa tumpah pada saat itu.

Buah yang tidak Sesuai Harapan!
Mundurnya Soeharto bukan berarti selesai persoalan yang dialami rakyat dan bangsa Indonesia. Kelemahan mendasar tentang siapa pimpinan perubahan, kekuatan pokok rakyat dan peran-posisi pemuda-mahasiswa masih dialami gerakan Mahasiswa ketika itu, kelemahan fatal tersebut berimbas pada jatuhnya kembali kekuasaan Negara di tangan kolaborasi jahat borjuasi komprador dan tuan tanah baru yang tidak lain adalah boneka imperialis. Itu terbukti pasca reformasi, rejim-rejim yang dilahirkan belum mampu memberikan perubahan berarti, selain keterpurukan rakyat dalam kubangan krisis ekonomi yang semakin dalam.

Disamping itu, dalam gerakan penggulingan Soeharto, kekuatan gerakan Mahasiswa belum besatu padu dengan gerakan rakyat buruh dan tani, ini bisa dilihat ketika menjelang jatuhnya Soeharto, gerakan Mahasiswa belumlah secara rendah hati dipimpin oleh gerakan rakyat untuk melakukan aksi bersama, meskipun rakyat sangat bersimpati dan mendukung sepenuhnya perjuangan Mahasiswa. Gerakan Mahasiswa ketika itu justru cenderung memilih untuk bergandengan dengan klik borjuis lainnya seperti Gus Dur, Mega, Amin Rais atau Sri Sultan Hamengku Buwono X, pilihan tersebut berakibat sangat fatal, karena kepemimpinan politik selanjutnta jatuh di tangan borjuasi komprador baru. Pilihan tersebut semakin memperterang kita bahwa masih adanya kelemahan pemahaman teori dan pengalaman praktek gerakan Mahasiswa ketika itu, sehingga perubahan yang diusung kembali jatuh ke tangan klas anti-rakyat baru yang tidak menghasilkan perubahan yang cukup berarti bagi penghidupan rakyat.

Meskipun demikian hal yang patut diambil point positifnya adalah bahwa reformasi melalui gerakan massa demokratis anti rejim fasis yang dimotori Mahasiswa, menumbuhkan kembali semangat dan memberi inspirasi perlawanan rakyat terhadap kekuasaan rejim penindas. Mengingat, sejak Seoharto berkuasa, gerakan rakyat dihancurleburkan melalui teror putih yang meninggalkan luka dan trauma yang begitu luar biasa. Atas hal ini, maka reformasi berhasil menumbuhkan kembali semangat dari klas buruh dan kaum tani untuk kembali membangun organisasinya sendiri yaitu organisasi massa sejati. Pasca reformasi, berbagai serikat buruh nasional atau lokal tumbuh dan berkembang merebak bak jamur di musim penghujan, begitupun di kalangan kaum tani yang semakin percaya diri dengan organisasinya sendiri dan bentuk perjuanganya sendiri. Inilah salah satu hasil positif dan prestasi tersendiri dari perjuangan gerakan mahasiswa 1998.

Selanjutnya maraknya aksi-aksi protes dan bermunculannya organisasi-organisasi massa yang ada hingga kini belum terpimpin dalam satu garis perjuangan dengan persfektif politik yang maju berdasarkan kenyataan karakter masyarakat Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal. Selain itu kekuatan-kekuatan gerakan ini belum mampu meyimpulkan klas-klas dalam masyarakat untuk mengkongkritkan siapa sesungguhnya kawan dan lawan dari rakyat indonesia. Sehingga gerakan tersebut belum sanggup disatukan satukan dalam sebuah persatuan rakyat nasional yang bersandarkan pada kekuatan pokok klas buruh dan kaum tani. Demikian juga dengan konteks aksi-aksi yang dilancarkan belumlah memiliki perspektif ke depan dalam memajukan perjuangan massa ke tingkat yang lebih hebat, untuk membebaskan diri dari belenggu dominasi imperialisme dan Feodalisme yang termanifestasi dalam rejim boneka anti rakyat.

BERULANG kali kritik pedas ditujukan ke DPR, tapi lembaga wakil rakyat itu seperti tak pernah mendengar. Berbagai cercaan, bahkan sumpah serapah, umumnya menyangkut dua hal. Pertama terkait dengan produk legislasi dan kedua mengenai tabiat anggota dewan.

Produk legislasi dinilai bermutu RENDAH, tidak perspektif, dan hanya mengabdi kelompok tertentu, bukan pada pluralitas. Itu sebabnya, sejumlah UU mudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kemudian segera dibatalkan oleh MK.

Perilaku anggota DPR pun banyak yang tak patut ditiru. Sejumlah wakil rakyat yang terhormat itu kini mendekam di tahanan karena kasus korupsi. Ada yang menerima aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp31,5 miliar dan ada yang terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung.

Kini terungkap pangkal penyebab berbagai penyimpangan itu. Ternyata lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Kritik itu bukan datang dari orang luar, melainkan dari dalam DPR sendiri. Forumnya pun tidak sembarangan, tapi sebuah forum ilmiah di sebuah universitas terkemuka.

Adalah Idrus Marham, anggota DPR dari Partai Golkar yang mengemukakan itu dalam disertasi doktor yang dipertahankannya di depan Senat Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu (17/1) lalu. Dia kemudian dinyatakan lulus dengan nilai cum laude.

Kita menjadi lebih paham itu sebabnya DPR tidak memiliki tradisi perdebatan konseptual dalam proses legislasi. Justru yang mencuat adalah perdebatan sikap politik yang bermuara pada negosiasi, barter, dan intrik2 politik. Rapat-rapat pun hanya menjadi formalitas.

Yang selalu mengemuka di DPR adalah pertarungan kepentingan subjektif antarfraksi. Kondisi itu sangat berpengaruh pada kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dewan. Itu semakin diperparah dengan sikap anggota DPR yang menempatkan diri sebagai klien yang bergantung pada patron politiknya.

Pasal-pasal UU yang disetujui pun secara substansial sering jauh dari semangat dan hakikat demokrasi. Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan sering kali dijadikan instrumen memproteksi kepentingan elite politik.

Apa yang dikemukakan Idrus bukan lagi persepsi, melainkan fakta ilmiah. Apa yang menjadi asumsi khalayak telah memperoleh pembenaran akademik.

Meski anggota DPR dipilih melalui proses pemilu demokratis, ternyata tidak otomatis mendorong terjadinya rezim demokratis. Mereka malah terjerembap dalam pelacuran politik yakni menerima bayaran sesuai pesanan pihak tertentu.

Membicarakan kebusukan DPR tidak ada habisnya. Yang dibutuhkan adalah memperbaiki DPR. Tapi reformasi yang efektif di DPR memerlukan anggota dewan yang secara kuantitatif memiliki konsep.

Partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab memperbaiki kualitas DPR. Partai politik harus menempatkan kader yang benar-benar bermutu, baik dalam wawasan maupun dalam tabiat dan perilaku.

Dalam wawasan, partai harus mencalonkan kader yang basis pengetahuannya kuat dan memiliki sikap politik kenegaraan yang menjunjung asas pluralitas. Sedangkan dalam perilaku, harus diajukan calon yang memiliki tabiat yang patut ditiru dan menjadi anutan.

Tapi disayangkan karena masyarakat juga bersikap anomali. Di satu sisi menuntut DPR berkualitas, di sisi lain memilih calon anggota legislatif berdasarkan popularitas. Memilih caleg yang populer bukanlah aib, tapi yang diutamakan adalah yang berkualitas.

24 Juta Petani Terancam Kehilangan Lahan

Reformasi agraria atau pendistribusian lahan dari kegiatan nonpertanian untuk dikembalikan menjadi lahan pertanian hingga saat ini tidak pernah terealisasi.

Hal tersebut membuktikan bahwa revitalisasi pertanian yg dijanjikan Presiden SBY sejak berkuasa hingga menjelang akhir pemerintahannya, dinilai telah gagal.
Kondisi itu, dipastikan bakal menimbulkan krisis sumber daya lahan pertanian, yg jika tdk diatasi akan menjadi penyumbang utama krisis pangan di masa depan. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, jumlah petani yang tidak memiliki lahan di Pulau Jawa dipastikan akan meningkat lebih dari 50 persen, yakni lebih dari enam juta rumah tangga petani (RMT), atau lebih dari 24 juta jiwa petani.

Di luar Jawa sekitar 18 persen atau 8 juta jiwa petani tidak memiliki lahan, sementara angka konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa saat ini mencapai 50.000-100.000 hektare per tahun.

saat ini sebanyak 49 persen petani di Jawa tidak memiliki lahan sama sekali, sementara rata-rata kepemilikan lahan petani tanaman pangan saat ini hanya 0,36 hektare. tercatat RMT petani berjumlah 28 juta di seluruh Indonesia atau 112 juta jiwa, sedangkan jumlah petani di Jawa, lanjutnya, 44,6 persen atau 12,5 juta RMT.

Gagal Dipenuhi

revitalisasi pertanian yg dijanjikan Presiden Yudhoyono telah gagal dipenuhi. Hingga menjelang akhir kekuasannya. Masalah reformasi lahan pertanian (land reform), yaitu distribusi lahan untuk petani tanaman pangan, praktis tdk terselesaikan.
Padahal Yudhoyono telah berkomitmen melaksanakan reformasi agraria. ”Revitalisasi itu hanya slogan saja dan seolah tdk ada harapan untuk mencapai land reform itu. Padahal hanya Presiden yg dapat memulainya, karena upaya reformasi itu melibatkan lintas sektoral, serta ada hambatan ego sektoral di dalamnya.”

sebagai contoh, BPN (Badan Pertanahan Nasional) memang yg menentukan status dan sertifikasi lahan, tetapi ketika lahan tersebut bersinggungan dengan milik Departemen Kehutanan akan menjadi sulit. Contoh lainnya, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dalam pembangunan jalan tol sering mengorbankan lahan sawah irigasi, sementara Departemen Dalam Negeri akibat desentralisasi daerah menjadi ragu-ragu dalam menentukan areal yang harus dikembalikan menjadi lahan pertanian.

ancaman terbesar akibat krisis sumber daya lahan pertanian dialami petani tanaman pangan. Lahan yg didistribusikan tersebut harus merupakan lahan yang siap diolah, tdk terkait masalah hukum, dan secara fisik kondisinya harus subur, bukan merupakan lahan bebatuan atau rawa. ”Padahal Yudhoyono berjanji akan melepas 7,2 juta hektare areal di seluruh Indonesia untuk kembali dijadikan lahan pertanian, dan yg sangat urgen di Pulau Jawa.”

Petani Gurem

Areal sawah di seluruh Indonesia hingga 2005 seluas 7 juta hektare, di mana 3 juta hektare di antaranya berada di Pulau Jawa, dan sejak tahun 1960-1970 seluas 1 hektare sawah telah berkurang. Sementara itu, lahan kering untuk pertanaman tanaman pangan di Jawa seluas 2 juta hektare.

Kondisi saat ini, luas lahan yang tersedia per kapita untuk pangan hanya 359 meter persegi atau 451 meter persegi, termasuk lahan kering. Hal itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Vietnam 960 meter persegi, China 1.120 meter persegi, India 1.591 meter persegi, dan Thailand 5.226 meter persegi.

Padahal sejak Januari 2007, Yudhoyono telah menjanjikan distribusi tanah untuk lahan pertanian mencapai sembilan juta hektare. Areal tersebut mencakup tanah yg tanpa pemilik atau reformasi terhadap pemilik tanah.

pada kenyataannya, hingga hari ini yg terjadi hanya sebatas sertifikasi tanah untuk orang-orang yg sudah memiliki tanah, bukan reformasi agraria. Seharusnya, penataan kembali terhadap penguasaan tanah yang timpang, menjadi lebih adil.
Dengan demikian petani yg tdk punya tanah menjadi punya tanah, sedangkan yg memiliki tanah berlebihan harus diberikan untuk lahan pertanian.

Berdasarkan sensus 2003, jumlah RMT 25 juta, petani gurem (yg memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare) sebanyak 13. 253.310 RMT, petani pengguna lahan di luar petani gurem yg mencakup petani berlahan luas, sedang, atau petani penyewa lahan 10.797.679 RMT, dan petani buruh atau yg tdk memiliki lahan sebanyak 817.686 RMT.

Hal itu menunjukkan, bahwa jumlah petani gurem dan buruh tani lebih dari setengah jumlah RMT petani atau 56,58 persen. Bagaimana kehidupan petani bisa menjadi baik, sedangkan laju pertumbuhan RMT petani 2,2 persen per tahun?? dan saat ini pun jumlah buruh tani mencapai 907.632 RMT dan petani gurem 14.711.174 RMT.

Apabila reformasi agraria tetap tidak dilaksanakan, maka pada lima tahun mendatang jumlah petani gurem dan buruh tani akan meningkat mencapai 64 persen.

Aksi solidaritas Palestina, 2 Januari 2009;  Rekreasi Keluarga yang Murah, Bermanfaat, dan Barokah

Mengagumkan!! Itulah yg terlintas dibenak kami ketika mengikuti Aksi Solidaritas Palestina pada hari jumat, 2 januari 2009 pukul 13.00-17.00 WIB yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ditengah krisis global serta melonjaknya harga-harga bahan dan barang pokok, ditengah-tengah keadaan kemiskinan yang menghimpit sebagian rakyat kita, dan ditengah kehancuran pendidikan yang melanda bangsa kita tercinta (BHP). Ternyata masih banyak orang yang peduli terhadap nasib saudara kita di Palestina.

Acara ini dimulai pada pukul satu siang. sehabis shalat Jumat, massa berkumpul di bunderan hotel Indonesia. kegiatan orasi yang dihadiri oleh para petinggi-petinggi PKS diantaranya adalah Adang Daradjotun, Tifatul Sembiring, Hidayat Nurwahid, Adiyaksa Dault, Nur Mahmudi Ismail, dll. Berlangsung hingga pukul setengah tiga sore, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Aksi longmarch menuju dan berkumpul di Kedubes Amerika hingga pukul lima sore. Aksi ini menutup jalan lalulintas kendaraan disekitar bunderan HI, Thamrin, merdeka Selatan, Monas, dan Masjid Istiqlal.

Yang menjadi perhatian kami adalah massa yang dihadiri sedikitnya 200.000 orang simpatisan itu pun berlangsung sangat tertib dan lancar. Tidak sedikit dari mereka membawa sanak keluarganya untuk mengikuti Aksi tersebut, seperti anak, isteri, Ayah, Ibu, bahkan nenek dan kakek mereka. Mereka menjadikan Aksi ini sebagai Ajang Rekreasi liburan bersama keluarga ditengah kesibukan pekerjaan mereka sehari-hari. Saya pun melihat tidak sedikit massa Aksi yang berumur dibawah lima tahun, yang diajak serta keluarganya untuk mengenang perjuangan Palestina. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Akbar, seorang kepala Sekolah SD Islam Terpadu di Depok yang membawa serta 50 orang muridnya, ia mengakui bahwa Aksi ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran kepada siswa-siswanya terhadap Perjuangan Mujahidin Palestina, dan Aksi ini pun menjadi ajang silaturahim kepada umat muslim khususnya kader PKS di Jabodetabek.

Massa Aksi yang hadir tidak hanya dari daerah Jabodetabek, tetapi juga daerah2 lainnya seperti Banten, Bandung, Yokjakarta, Semarang, Bahkan Makassar. Peserta yang sebagian besar simpatisan PKS itupun terlihat sangat puas dengan Aksi yang meriah ini, selain kita dapat berjalan kaki/longmarch dari bunderan HI sampai ke Kedubes Amerika, Panitia juga mengadakan kegiatan yang bernama “one man one dolar” Yang diberikan kepada rakyat Palestina.

Cara yg diambil oleh PKS dalam berkampanye ini cukup Ampuh dan efektif, bagaimana kita melihat bahwa partai politik lainnya hanya bisa berkampanye dengan mengobral janji-janji mereka kepada Rakyat, maka cara PKS ini adalah rakyat dilibatkan dalam kesatuan Aksi Ukuwah Islamiyah yang mempererat tali persaudaraan antar umat Muslim yang peduli terhadap saudaranya di Palestina. Aksi kepedulian sosial ini adalah cara yang sangat bagus untuk berkampanye dalam mengambil hati Rakyat dan Umat.

Akhir kata kami sangat Beruntung dapat mengikuti kegiatan Aksi ini. Salut buat Panitia penyelenggara, Korlap Aksi, Tim medis, kepolisian, wartawan, dan seluruh Massa Aksi. Kegiatan ini pun berjalan sukses dan Lancar. Aksi ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saudara kita di Palestina..

Bebaskan Palestina!!!
Hancurkan Yahudi!!!

Gejolak Krisis Over Produksi Dan Financial Sebagai Perwujudan Anarkhisme Produksi Imperialisme

Krisis adalah Penyakit bawaan dari sistem ekonomi kapitalisme yang tidak akan pernah ada akhir bahkan semakin kronis, liberalisme ekonomi dengan pasar bebas yang di gagas kapitalisme telah membawa kesejahteraan umat manusia sebagai bagian dagangan bagi produk mereka, lebih buruk dari itu kapitalisme yang telah bertransformasi kebentuk paling kejam yaitu Imperialisme yang mengatakan penjarahan dan perampokan dengan bahasa investasi dan pembangunan negara terbelakang, yang menggunakan perang untuk perdagangan senjata dengan bahasa melawan musuh kemanusiaan dan menghancurkan terrorisme. Imperialisme adalah Perang !.

Jika kita lihat berbagai berita yang ada baik di media cetak maupun elektronik, yang ada saat ini selain soal Obama vs Mcain, maka soal kesibukan berbagai negara yang begitu gugup melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi krisis keuangan yang menerpa semua negara. Berbagai paket kebijakan telah di keluarkan, mulai dari pemangkasan suku bunga, penutupan pasar saham sampai soal bailout atau kalau di Indonesia paket kebijakan buy back sampai surat keputusan bersama (SKB) 4 manteri, yang intinya hanya satu yaitu bagaimana membebaskan diri dari cengkeraman krisis.

Saat ini dunia memang sedang sibuk menghadapi berbagai soal, mulai dari krisis finansial, energy, pangan, sampai soal perubahan iklim. Awalnya yang paling disalahkan atas krisis ini terutama untuk krisis finansial dan energy adalah ulah para spekulan di pasar saham yang memainkan berbagai isu untuk keuntungan sendiri, tetapi belakangan banyak pihak yang sadar bahwa penyebab krisis yang utama bukanlah ulah para spekulan, tetapi yang lebih dasar lagi adalah akibat sistem ekonomi pasar milik kapitalisme. Persaingan bebas telah menerpa batas-batas persaingan yang sehat, mengakumulasi alat produksi dan hasil produksi di tangan segelintir orang, hal ini sama saja membiarkan hak-hak rakyat, dan segala kebutuhan untuk rakyat seluruh dunia di serahkan kepada segelintir orang. lalu bagaimana krisis yang diawali dengan krisis kredit perumahan untuk rakyat (Subprime mortage) di AS bisa begitu cepat menjalar ke berbagai belahan dunia dan membangkrutkan berbagai perusahaan keuangan, bank dan perusahaan sekuritas hingga memaksa pemerintahan berbagai negara untuk menguras cadangan devisanya untuk menyelamatkan mereka.

Keserakahan Imperialisme adalah Sebab Utama Krisis

Seperti yang telah sedikit diulas, krisis yang meledak dan menjalar begitu cepat ini diawali oleh kredit macet perumahan (krisis subprime mortgage) untuk rakyat di AS, tetapi apakah itu sebab pokok bagi krisis saat ini. Tentu hal ini harus kita periksa lebih dalam, bagaimana kasus kredit properti dalam hal ini soal perumahan yang macet di AS dapat menjalar, bahkan dampaknya terasa sampai ke Indonesia, apa hubungannya krisis ini dengan kejatuhan saham hingga mendorong penutupan sementara bursa saham di berbagai negara serta kepanikan pemerintah di banyak negara.

Kredit macet properti perumahan di AS terjadi saat rakyat di AS begitu mudah mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembelian rumah, dengan jaminan properti itu sendiri sebagai jaminan, kalau di Indonesia di sebut dengan kredit pemilikan rumah (KPR), yang terjadi sejak akhir tahun 2000. Pada periode tersebut di AS sendiri sedang terjadi periode penurunan tingkat suku bunga di AS, misalnya maret 2000 adalah periode runtuhnya saham-saham teknologi ; burst of internet bubble. Tetapi di satu sisi proprosi aset mortgage di bank komersial terus meningkat, sehingga mendorong terjadinya tingkat pembangunan perumahan di AS.

Untuk mengurangi resiko terjadinya resesi ekonomi maka bank sentral (Federal Reserve/ the fed) di AS terpaksa menurunkan tingkat suku bunga secara agresif. Dengan suku bunga dari bank sentral (bank fed) maka tingkat suku bunga mortgage juga ikut rendah yang kemudian mendorong terjadinya pembangunan perumahan secara besar-besaran. Dengan suku bunga yang begitu rendah sementara harga rumah terus merangkak naik, pemberi mortgage seolah melupakan resiko gagal bayar dari para peminjam. Dengan ketatnya persaingan, maka strategi pemasaranpun dilakukan, salah satunya adalah dengan bunga yang dibayar begitu rendah selama dua tahun, tetapi setelah itu bunganya akan dinaikan secara signifikan, jadi bunga baru akan di- reset setelah dua tahun. Dengan harga rumah yang terus merangkak naik, sementara bunga baru akan direset setelah dua tahun banyak orang yang mengambil kredit dengan harapan sebelum tahun kedua rumah bisa dijual untuk membayar sisa mortgage.

Tetapi yang harus dilihat subprime mortgage adalah kredit berisiko tinggi, karena kebanyakan yang mengambil kredit mortgage adalah kelas pekerja rendahan, termasuk buruh karena tidak adanya jaminan soal pengembalian kredit serta kapabilitas yang memadai untuk membayar kredit. Sehingga yang terjadi kemudian adalah terjadinya gagal bayar atau yang kita sebut kredit macet, karena paling tidak ada dua hal yang terjadi yaitu, terjadinya tingkat kenaikan suku bunga yang secara otomatis mendorong kenaikan suku bunga mortgage yang merupakan investasi tinggi tanpa jaminan keamanan keuangan yang memadai, yang kedua adalah anjoknya harga rumah, turunnya harga rumah telah membuat para pengambil kredit tidak bisa menjual rumahnya untuk melunasi hutang atau pun untuk mengambil hutang baru, hal ini sebenarnya mulai terlihat periode sekitar tahun 2004.

Apalagi sejak tahun 2004, bank Fed telah menaikan target tingkat suku bunga : tightening credit atau pengetatan/ pengencangan kredit, secara perlahan tingkat bunga naik hingga mencapai 5.25 %, ketika terjadi kenaikan target tingkat suku bunga, maka secara otomatis bunga untuk hutang pun ikut naik. Sehingga mulai tahun 2004 tercatat bahwa tingkat kegagalan kredit subprime mortgage mulai naik dengan tajam. Puncaknya terjadi tahun 2007 ketika pengambil kredit sudah sama sekali tidak mampu mengembalikan pinjamannya akibat suku bunga atas mortgage yang melambung tinggi, sehingga yang terjadi adalah ketika mereka harus terhimpit oleh dua hal sekaligus, yang pertama terhimpit oleh hutang bank yang bunganya terus naik, yang kedua adalah angsuran pembayaran rumah yang akibat bunga naik maka jumlah yang harus di bayar menjadi berkali lipat, akibatnya adalah mudah di tebak terjadi kemacetan total pada kredit perumahan rakyat. Kemudian krisis subprime mortgage efeknya dengan cepat menjalar keberbagai sektor, memakan korban berbagai lembaga keuangan dan bank-bank investasi yang kemudian merambat cepat bak wabah keseluruh dunia dalam berbagai sektor.

Dimulai Maret 2008 ketika bank investasi, Bear Stearns yang dibeli JP Morgan Chase dengan nilai US$ 263 Juta, akuisisi ini di motori Bank Fed AS. Kasus ini kemudian berlanjut pada tanggal 7 September ketika perusahaan pembiayaan rumah terbesar di AS Freddie Mac dan Fannie Mae diambil alih departemen keuangan AS sekaligus menjamin utang masing-masing perusahaan sebesar US$ 100 Miliar. Tanggal 15 september Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, Merrill Lynch menyatakan diri diakuisisi oleh bank of America dengan nilai sebesar US$ 50 Miliar, masih diwaktu yang sama AIG mengalami kemerosotan saham hingga 60,8%. Selain itu Bank Fed juga menyuntikan dana kepasar sebesar US$ 70 Milliar. Sehari berikutnya bank Fed dipaksa menyuntikan dana sebesar US$ 50 miliar kepasar, selain itu pemerintah AS juga harus menyelamatkan AIG dengan imbalan 79,9% untuk menyuntikan dana sebesar US$ 85 Miliar untuk perusahaan asuransi raksasa tersebut. Kemudian 26 September 2008 bank terbesar di AS yaitu Washington Mutual (WaMu) kolaps, dan sebagian sahamnya kemudian di beli JP Morgan Chase dengan nilai US$ 1,9 Miliar.

Krisis ini kemudian mendorong pemerintah AS mengeluarkan UU Penyelamatan Ekonomi Darurat melalui program bailout dengan dana mencapai US$ 700 miliar, Rekor “semacam BLBI” terbesar dalam sejarah, selain itu pemerintah AS juga melakukan pengurangan pajak dan menaikan jaminan simpanan bank dari US$ 100.000 menjadi US$ 450.000. keadaan ini kemudian menjalar dengan cepat ke penjuru dunia, Bank-Bank di Eropa bertumbangan UBS AG bank inestasi di Swis menderita kerugian US$ 13,7 Miliar, HSBC Inggris US$ 3,4 miliar bahkan Citigroup di AS mendapatkan kerugian mencapai US$ 24,1 Miliar, penurunan tingakat suku bunga berlangsung sangat cepat, hal yang sama terjadi di Asia, dimulai dengan tumbangnya Yamato Bank di jepang.

“Korban-korban” Krisis Global 2008

Hal ini yang kemudian melahirkan berbagai tindakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi krisis yang semakin kronis, di bawah ini tertera beberapa paket kebijakan yang di keluarkan beberapa negara industri maju (berdasarkan Kompas,26 Oktober 2008) :

1. Amerika Serikat; US$ 700 Miliar. Paket ini termasuk didalamnya dana talangan untuk institusi keuangan yang mencapai US$ 250 miliar, jaminan deposito US$ 250 ribu, dan dana likuiditas mencapai US$ 900 miliar

2. Inggris; US$ 691. Inggris dapat menyuntikan dana hingga US$ 64 miliar untuk tiga bank terbesar. Akan menjamin 439 miliar dollar AS untuk menopang proses peminjaman antar bank. Jaminan deposito mencapai US$ 87.857 dan dana likuiditas mencapai US$ 351 miliar melalui cara lelang.

3. Jerman; US$ 680 miliar. Menyuntikan dana sampai 109.79 miliar untuk rekapitalisasi. Setelah itu dana sebesar US$ 27.4 miliar akan di sediakan untuk bank-bank yang mengambil jaminan pinjaman. Jaminan deposito tanpa batas dan dana cadangan likuiditas mencapai US$ 548.9 miliar

4. Irlandia; US$ 544 miliar. Pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan 6 bank yang terproteksi. Jaminan deposito tanpa batas dan enam bank di jamin.

5. Perancis; US$ 492 miliar. Dapat menyuntikan dana sampai US$ 54.89 miliar untuk rekapitalisasi. Pemerintah dapat mengambil kepemilikan saham. Jaminan deposito mencapai US$ 95.179 dan dana cadangan likuiditas mencapai US$ 439 miliar.

6. Rusia; US$ 200 miliar. Rusia berjanji meminjamkan US$ 35 miliar kepada perbankan lokal. Perusahaan swasta dapat meminjam mulai US$ 100 juta sampai US$ 2.5 miliar. Deposito dijamin penuh.

7. Asia; US$ 80 miliar.

Akibat krisis ini, bisa di tebak yang kongkret terkena imbasnya adalah sektor perburuhan, hampir setiap hari media massa menyiarkan tentang pengumuman PHK yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan perumahan di AS. Countrywide Financial Corporation, pemberi kredit hipotik perumahan terbesar di AS, merumahkan 12 ribu buruhnya. Keputusan yang sama juga diambil oleh Citigroup incorporated, Merril Lynch,Lehman Brothers Holding incorporated, First National bank holding co, HSBC, Home Lender Holding Co, Scottdale, dan IndyMac Bancorp Inc. (Majalah Tempo, 3 Februari 2008). Bahkan analisis dari Third World Network, Kanag Raja memperkirakan korban PHK akibat krisis ini mencapai 5 juta orang, sementara menurut ILO, akibat krisis sekitar 20 juta buruh akan kehilangan pekerjaan.

Bahkan Indonesia yang dikatakan rejim SBY-Kalla tidak perlu panik terhadap krisis karena fundamen negara yang kuat, harus melakukan langkah-langkah yang relatif sama dengan negara-negara lain, mulai dari mengkoreksi APBN untuk tahun 2009, penutupan sementara (Suspend) BEI, sampai mengeluarkan program Buy Back terhadap aset-aset BUMN di pasar saham dan penaikan jaminan tabungan dari awalnya 100 juta menjadi Rp 2 miliar, yang terbaru adalah penerbitan SKB 4 menteri. Artinya disini kita memahami bahwa soal krisis jika itu terjadi di negara Induk Imperialime yaitu AS pasti akan berdampak kenegara lainnya, dan yang paling menderita akibat itu adalah negara-negara tergantung dan setengah jajahan semacam Indonesia.

Karena disinilah kita memaknai bahwa Imperialisme yang akan selalu menjarah, dan merampok negara-negara lain dengan berbagai cara bahkan dengan kedok bantuan, utang ataupun investasi, dan peranan dari capital finan lewat lembaga-lembaga keuangan ataupun bank akan sangat penting, karena dari sanalah capital akan sangat mudah dan cepat untuk dipindahkan kemanapun sesuka hati. Tetapi walaupun begitu yang paling menentukan atas perkembangan ekonomi dari imperialisme adalah produksinya, yang akan dimanifestasikan lewat pasar yang harus dikuasai, dan terus di perluas. Karena finansial dari Imperialisme akan berkembang atau berhenti, bahkan menjadi krisis ditentukan oleh seberapa besar penguasaan atas pasar atas hasil produksi Imperialisme .

Pasca keruntuhan pasar bebas diawal abad 19, ditandai dengan runtuhnya perusahan-perusahaan kapitalis kecil akibat dimakan oleh kapitalis-kapitalis besar dengan berbagai cara, baik merger, akuisisi atau akibat kalah saing dan kemudian bangkrut, telah menandai awal dari perkembangan periode kapitalis monopoli, tidak heran kita saat ini banyak menemukan perusahaan-perusahaan raksasa yang seperti perusahaan induk (holding company) semacam unilever, Mandom, atau MNC lainnya. Karena dalam masa kapitalis monopoli perusahaan tidak lagi hanya akan memproduksi satu jenis barang, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keuntungan dan demi menjamin terus mengalirnya laba super yang mereka inginkan. Dominasi kapitalis monopoli tentu punya potensi untuk menentukan seluruh perekonomian, karena terjadinya konsentrasi atas sebagian besar kapital industri dan produksi ditangan segelintir perusahaan besar atau segelintir kapitalis. Hingga abad 20 imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme telah mampu mendominasi secara politik dan ekonomi masyarakat di negara-negara kapitalis besar, sehingga yang bisa kita lihat saat ini adalah dominasi dari kapital monopoli negara. Akibatnya mereka akan mampu secara penuh mengendalikan sumber-sumber bahan mentah, produksi, harga dan pasar, teknologi, keterampilan/kemampuan produksi dan pembagian keuntungan.

Dalam pemusatan capital dalam segelintir kapitalis, atau yang lazim di sebut oligarhi finance, aspek yang cukup penting untuk penetrasi capital dalam rangka pengembangan dan penguasaan atas pasar bagi produk dari kapitalis yang akan selalu mengalami over produksi, peran penting ini akan di lakukan lewat lembaga-lembaga keuangan, semacam perusahaan investasi, asuransi dan juga bank. Bank dalam imperialisme mendapatkan keuntungan bukan hanya dari laba bunga pinjaman, namun laba tersebut bahkan digunakan untuk investasi dengan menanamkan modal pada kegiatan produksi. Bahkan dalam beberapa kasus bahkan seorang pemilik bank juga menjadi kapitalis produksi atau sebaliknya, karena ini yang akan memudahkan mereka untuk menanamkan kapital. Temasek misalnya selain memiliki bank Danamon, Temasek juga melakukan investasi di telekomunikasi dengan menguasai Indosat tbk, selain itu melalui anak perusahaannya Falaron Finance, mereka memiliki Bank BCA. Hal yang sama juga di lakukan oleh group Lippo selain memiliki bank seperti Lippo bank, mereka juga bergerak di bidang usaha perumahan dan makanan.

Dengan bank yang pusat distribusi kapital uang ke berbagai negeri atau bahkan di gunakan sebagai alat produksi. Denyut nadi ekonomi masyarakat tergantung pada bank-bank besar lewat praktek peribaannya. Paratisisme dari kapitalis monopoli dilakukan melalui spekulasi karena pada kenyataan nya bank juga banyak kegiatan aktif dalam pasar modal, tentu tidak lain yang digunakan adalah dana dari para nasabahnya, perjanjian penanaman modal tanpa melibatkan diri dalam praktek produksi. Bank akan menerima super profit dari “pajak” yang dibayarkan dari kapitalis monopoli untuk pembelian dari berbagai produk atau bunga pinjaman. Ini bisa didaptkan dari shares, comission, bonds dalam produksi dan penjualan.

Sederhananya peranan dari capital finance akan sangat penting bagi Imperialisme, karena lewat intitusi seperti bank, perusahaan investasi, dan perusahaan sekuritas, mereka akan bisa memutarkan capital mereka dengan cepat. Eksport capital pun dilakukan keberbagai negara, satu sisi ini adalah digunakan untuk memutarkan modal mereka dengan mengekspansi pasar, di sisi lain ini adalah salah satu usaha untuk menguasai pasar di berbagai negara. Apalagi kita tahu bahwa negara-negara tergantung dan setengah jajahan industri dalam negerinya akan sangat tergantung pada bantuan financial dari asing, bahkan hakekatnya perusahaan yang ada dalam negeri pun milik dari para Imperialis. Sudah jadi rahasia umum bahwa, jika Amerika melakukan perjanjian bilateral atau multilateral akan selalu diikuti oleh perusahaan MNCnya.

Hakekatnya dalam Imperialisme, pasar haruslah selalu tersedia, karena inilah yang akan menjadi jaminan dari produk-produk dari Imperialisme, karena karakter industri imperialis adalah industri yang anarkhis, dia tidak pernah tahu sebenarnya berapa kebutuhan dari rakyat, bahkan imperialis tidak tahu berapa besar tingkat kemampuan daya beli rakyat. Sehingga kita akan sering melihat produk dari imperialisme terutama teknologi tinggi, yang harganya akan terus menurun dibanding pertama kali keluar, ini bukan kebaikan imperialis agar rakyat bisa memilki produk tersebut, tetapi semata-mata akibat overproduksi barang teknologi tinggi, sebagai akibat industri yang berlangsung anarkis dan mengerikan. Bahkan Imperialispun akan menciptakan perang, ketegangan antar negara atau apapun yang akan mampu menciptakan pasar senjata bagi industri persenjataan negara imperialis.

Hukum bagi industri dan pasar yang anarkhis pada imperialis adalah pasar akan selalu menciut, dan tidak akan pernah cukup bagi mereka. Ini sudah dibuktikan pada pertengahan tahun 2000 industri teknologi yang mengalami overproduksi, ini dibuktikan dengan anjloknya saham teknologi yang dikenal dengan ; burst of internet bubble, yang kemudian memaksa perusahaan jaringan internet raksasa yahoo coorp, merumahkan 6000 buruhnya. Atau pun industry peralatan perang dan persenjataan yang memaksa AS terus mempertahankan perang irak atau afganistan walaupun dengan keadaan moral yang rendah dan menguras anggaran pemerintah AS, tetapi sekali lagi dominasi kapitalis monopoli sedemikian besar hingga mampu mengendalikan negara AS. Terbaru adalah overproduksi properti, perumahan dan bahan-bahan pembuatan rumah memaksa mereka memberikan kredit beresiko (Subprime) yang memang kenyataannya akhirnya macet.

Dalam kasus ini bank dan perusahaan investasi telah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mensupport investasi properti, sehingga ketika perusahaan perumahan terjebak kredit macet maka bank-bank besar dan perusahaan investasi pun mengalami kerugian miliaran dollar. Yang harus kita tahu bahwa dalam era oligarki finance inilah kenapa akhirnya akibat krisis di AS maka semuanya ikut terkena, karena antara capital finance dan capital industri dalam imperialisme sudah terjadi “perkawinan”. Sehingga dapat dipastikan saat terjadi kemacetan/krisis finansial maka industri pun akan ikut-ikutan krisis. Karena krisis ini terjadi di induk Imperialisme, maka negara-negara yang tergantung atas “belas kasihan” AS pun akan goncang, karena pastinya AS akan lebih mementingkan menyelamatkan industrinya di dalam negeri, bahkan kalau perlu menarik modal dari negara lain (capital flight) yang tentu akibatnya akan merontokan ekonomi di negara tersebut.

Rejim SBY–Kalla, Menghadapi Krisis adalah Menyelamatkan Borjuasi Komprador dan Imperialisme.

Di Indonesia serangkaian kebijakan juga di keluarkan oleh rejim SBY-Kalla untuk meredam kepanikan akibat krisis global. Setelah awalnya melakukan penutupan sementara BEI pada awal oktober 2008, pemerintah juga segera menyiapkan program buy back, yang awalnya disiapkan dana lebih dari Rp 4 triliun, pemerintah juga menaikan jaminan tabungan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar, yang terakhir rejim SBY-Kalla juga mengeluarkan SKB 4 menteri (menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dalam negeri, perindustrian dan menteri perdagangan) No16 tahun 2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global. tetapi apakah ini akan mampu secara kongkret menyelamatkan ekonomi Indonesia, yang harus dipahami soal krisis, Indonesia sebagai negara setengah jajahan adalah negara yang akan selalu mengalami krisis, dan saat negara induknya yaitu imperialis AS mengalami krisis maka bisa dipastikan bahwa krisis yang dialami oleh Indonesia dipastikan akan lebih hebat, dan yang akan selalu dikorbankan adalah rakyat, terutama dari kaum tani dan kelas buruh, walaupun kelas dan golongan sosial lain pun akan merasakan juga akibat penindasan Imperialisme yang dijalankan oleh borjuasi komprador dan kapitalis birokrat.

Program buy back, adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham aset negara, ini bertujuan untuk menyehatkan kembali keuangan dari BUMN yang sahamnya nilainya terus merosot, bedanya antara buy back dengan bailout adalah jika buyback memberikan bantuan dengan cara membeli kembali saham-saham BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dianggap harus ditolong dan mekanismenya lewat bursa saham, sedangkan bailout adalah pemberian bantuan langsung kepada pemilik atau perusahaan yang terlilit masalah finansial, program bailout di indonesia biasa di kenal dengan program BLBI yang terkenal dan menghebohkan karena sampai sekarang kasusnya belum selesai akibat korupsi dari pejabat perbankan Indonesia dan para pemilik bank yang terkena bantuan BLBI.

Harus di ketahui bahwa dana buyback sebagian besar adalah dana milik masyarakat yang di himpun lewat berbagai sumber, mulai dari pajak, dana BUMN, dana BLBI dan APBN. Buy back hakekatnya hanyalah menyelamatkan Imperialisme dan memperpanjang nafas para borjuasi komprador, karena buy back nantinya akan membeli kembali saham-saham kepada perusahaan imperialis yang memegang gadai saham perusahan-perusahaan indonesia, ingat kasus PT Bumi Resources Tbk milik PT Bakrie & Brothers Tbk yang sempat di suspen karena harganya menurun dratstis, saat ini saham bumi resources dengan dua anak perusahaannya yaitu Arutmin dan Kaltim prima coal (KPC) sebanyak 5.017 sedang di gadaikan ke lembaga keuangan asing dan domestik yang terbesar yaitu Oddickson finance, JP Morgan Chase,ICICI, Rekapital Securities, dan PNM Investement Management. Ini artinya negara yang yang harus membayar, sementara Bakrie group, sebagai komprador akan menikmati hasilnya, karena pasca pembayaran Repo (repurchase agreement) atau gadai, sebanyak 35 % saham bumi resources rencananya akan di jual kepada Northstar Pasific Ltd, yang didukung perusahaan private equity terbesar didunia dengan cadangan dana mencapai US$ 27-28 miliar, yaitu Texas Pasific Group (TPG). Tentu dari ini saja kita akan melihat bahwa rejim lebih memilih menyelamatkan komprador dan imperialis dari pada menggunakan keuangan negara untuk rakyat, karena akibat krisis ini dipastikan bahwa APBN 2009 akan berkurang, terutama untuk sektor publik, untuk pendidikan misalnya anggaran awalnya sebesar Rp 224 triliun, sudah berkurang sebesar Rp 16,75 Triliun.

Dalam realitas sebenarnya yang nanti akan terpukul tentu adalah rakyat Indonesia, untuk kelas buruh misalnya terbitnya SKB 4 menteri, hakekatnya justru membawa buruh semakin jauh kedalam penghisapan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi mengatakan bahwa SKB adalah tindakan untuk mencegah PHK dengan melakukan penyesuain upah khususnya untuk industri padat karya. Artinya dengan dalih daripada terjadi PHK lebih baik ada penyesuaian upah, dan buruh dipaksa untuk menerimanya. Sedangkan dalam pekerjaan buruh justru akan semakin ditindas dengan intensitas pekerjaan yang semakin tinggi, kemudian perusahaan tentu akan semakin suka menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourching karena dengan begitu perusahaan punya alasan untuk tidak memberikan tunjangan kesejahteraan bagi buruh. Selain itu pada kenyataannya PHK bagi buruh pun tetap saja terjadi, pada bulan september 2008 saja diperkirakan 3000 buruh dari industri tekstil yang di PHK, dan angka itu sampai sekarang terus bertambah.

Sementara untuk sektor pertanian, kaum tani tidak akan menikmati keuntungan apapun, walaupun produk dari pertanianlah yang paling bertahan di krisis ini, tetapi ini juga tidak semua merasakannya. Petani klapasawit harus merasakan dampak dari melemahnya rupiah atas dollar, harga klapasawit yang tadinya Rp 2000 pertandan, harus turun sampai Rp 200 pertandan. Klapasawit yang dijual dengan standar rupaih atas dollar tentu tidak akan ada harganya, hingga tidak heran ekport bahan mentah dari indonesia semacam kalpasawit dan karet harus mengalami defisit, di bandingkan import yang harus kita bayar dengan dollar, maka harga komoditas importpun akan naik, dalam sektor pertanian kita akan melihat sarana produksi semacam pupuk yang harganya akan naik. Selain itu petani juga harus berhadapan dengan tingkat inflasi di pedesaan yang lebih tinggi.

Apalagi diperkirakan pada tahun 2009 dunia akan mengalami kesulitan memperoleh likuiditas, terutama dollar, sebagai akibat AS menyedot sebagian besar dollar untuk memulihkan ekonominya. Sebagai akibatnya indonesia akan kesulitan menjual obligasinya, karena semua pihak menahan dollar Asnya. Sehingga jika ini terjadi, rencana pemerintah untuk mengambil pinjaman lagi tentu adalah rencana yang konyol karena dalam keadaan ini tentu suku bunga pinjaman akan naik dengan tinggi, jaminan pinjaman juga akan sangat tinggi, apalagi indonesia sudah tidak mendapat pinjaman lunak lagi.

Pada sektor pemuda mahasiswa, krisis ini juga akan sangat terasa. Untuk mahasiswa yang paling dirasakan adalah naiknya harga-harga, mulai dari kost,makan,transportasi, buku dan berbagai peralatan kuliah lainnya, selain itu kampus juga pasti akan menaikan biaya kuliah, dengan alasan karena krisis biaya operasional juga akan naik. Untuk kampus-kampus besar yang bekerjasama dengan lembaga bantuan luar negeri dengan pinjaman, semacam ADB dengan UIN dan UPI, karena ini adalah pinjaman dan dalam bentuk dollar maka pengembaliannya juga akan berlipat akibat melemahnya rupiah terhadap dollar dan sekali lagi yang pasti akan di keruk adalah mahasiswa. Jika sudah begini tentu keadaan kampus akan jauh lebih represif, hak-hak demokratis mahasiswa akan dipasung, disamping semakin sempitnya akses pendidikan bagi rakyat, sementara itu jaminan atas lapangan pekerjaan yang layak juga tidak akan ada. Jika sudah seperti itu masa depan pemuda indonesia hanyalah menjadi barisan rapi untuk buruh-buruh murah yang setiap saat siap di buang, dan terkungkung dalam sistem kerja kontrak dan outsourching.

Dalam keadaan seperti ini tentu potensi dari rakyat untuk protes pasti akan meningkat, dan seperti kita tahu bahwa mayoritas perlawanan rakyat saat ini masih di dominasi atas gerakan spontanitas. Gerakan spontanitas tentu akan mudah dipatahkan, selain gerakan spontanitas sangat berpotensi untuk ditunggangi dan di setir pihak-pihak yang oportunis mencari keuntungan semata. Dalam keadaan seperti ini sangat penting bagi pemuda mahasiswa untuk tampil aktif mengambarkan persoalan-persoalan rakyat dan berjuang bersamanya, karena bagaimana pun yang paling memiliki peran menentukan adalah gerakan rakyat, yang dilandasi persatuan buruh dan tani, bukan gerakan pemuda mahasiswa. Pemuda mahasiswa adalah gerakan penyokong dan tugasnya adalah bergabung dengan gerakan rakyat. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memandang bahwa penyebab krisis yang telah membuat rakyat Indonesia terhisap dan tertindas adalah akibat ulah dari Imperialisme, yang mendominasi kebijakan negara lewat rejim komprador SBY-Kalla yang berkolaborasi dengan tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat.

Diterbitkan oleh Organ Propaganda FMN bekerjasama dengan bid. Agitasi dan Propaganda Kastrat FISIP UI

AKSI MAHASISWA, Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia dipaksa keluar dari ruang sidang Gedung DPR Jakarta, kemarin, saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Mahasiswa berpendapat undang-undang itu tidak berpihak pada mereka.

JAKARTA(SINDO) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) kemarin. Pengesahan berlangsung di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa yang bahkan sempat masuk ke ruang sidang.

Sebelum RUU disahkan,sekitar 20 mahasiswa dari Universitas Indonesia masuk ke ruang sidang paripurna. Dari arah balkon para mahasiswa berteriak,” Interupsi ketua.”Sidang sempat terhenti 10 menit ketika lebih dari 20 petugas keamanan dalam Gedung DPR mendorong mahasiswa keluar.

Mahasiswa menolak keluar sambil terus berpegangan pada besi pembatas balkon. Selain di dalam ruang sidang, aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di pintu gerbang depan dan belakang Gedung DPR, Senayan, Jakarta.Ketua BEM UI Edwin Nofsan Naufal menuding pengesahan RUU BHP sebagai tanda yang jelas bahwa para wakil rakyat telah mengkhianati mahasiswa.

”Kami memang sempat diajak berdialog,tapi ketika itu deadlock dan belum ada kesepakatan. Bahkan janji untuk mempertimbangkan pendapat kami tidak mereka penuhi,’’ katanya. Hanif, salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengikuti aksi,menyatakan UU BHP dikhawatirkan mereduksi peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan.

”Proporsi pemerintah dan BHP belum eksplisit dalam pendanaan,” katanya. Sikap keberatan terhadap RUU BHP yang sudah disahkan tidak hanya disuarakan mahasiswa.Forum Rektor Indonesia mendesak DPR tidak terlalu memaksakan pengesahan rancangan tersebut.

Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid melihat ada beberapa substansi dalam isi undangundang yang harus dihilangkan, misalnya kemungkinan terjadinya komersialisasi pendidikan. Dia menambahkan, ketika pemodal asing menanamkan sahamnya, diharapkan pemerintah tidak lepas tangan sehingga justru nantinya sebagian besar saham pendidikan Indonesia dimiliki asing.

Selain itu dia juga berharap agar setelah rancangan ini disahkan tidak akan ada lagi dikotomi dan diskriminasi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). ”Soal pendanaan saja masih ada pembedaan,”tutur Edy,Rektor Universitas Islam Indonesia.

Walau demikian, dia melihat isi undang-undang tersebut ada yang bermanfaat, seperti mendorong kemandirian PTN/PTS serta terbukanya kompetisi perguruan tinggi. Majelis Luhur Tamansiswa (MLT) juga dengan tegas menolak pengesahan RUU BHP menjadi undangundang. Ketua III MKLT Ki Wuryadi mengatakan, undang-undang tersebut merupakan persolan strategis dalam pendidikan nasional.

Karena itu perlu dibahas secara komprehensif dengan berbagai kajian. ”Apalagi dalam undangundang tersebut ideologi Pancasila dan UUD 1945 tidak dijadikan dasar, ”tunjuknya. Undang-undang itu juga menghilangkan potensi dan mengabaikan ideologi pendidikan nasional serta memberikan penetrasi kepentingan asing secara sistematis. ”Asing pun nantinya bisa menanamkan modalnya hingga 49%,”kata Wuryadi.

Pengesahan

Sidang pengesahan RUU BHP menjadi undangundang kemarin dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, diawali dengan pandangan Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi. ”Sebenarnya RUU ini sudah baik, namun tidak bisa memuaskan semua orang. Peraturan politik inilah hasil maksimal yang bisa dicapai,” kata Heri.

RUU ini disetujui oleh semua fraksi di DPR.Anggota Komisi X Anwar Arifi, mewakili Fraksi Golkar, menyatakan otonomi dalam pendidikan formal hanya dapat dilakukan jika pendidikan formal dapat mengelola dana secara mandiri. Fraksi Golkar menilai undang-undang itu telah memberikan panduan yang jelas terkait tanggung jawab negara dan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan.

Undang-undang ini disebut Anwar juga sangat berpihak kepada peserta didik dan menerapkan sanksi kepada satuan pendidikan yang tidak mengelola BHP sesuai ketentuan. ”Sanksinya bisa sampai pencabutan izin operasi,” katanya. Anggota Fraksi Amanat Nasional, Ade Firdaus, menyatakan fraksinya mendukung pengesahan rancangan UU ini.

Namun, dia meminta pemerintah pusat dan daerah bersedia menanggung dua pertiga dari biaya operasional pendidikan dalam implementasinya. Ketua Komisi X Irwan Prayitno menyatakan tidak mengerti mengapa mahasiswa menolak pengesahan undang-undang ini.

”Kemarin saya sudah bertemu empat orang mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI dan mereka terlihat mengerti,”katanya. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyata-kan tindakan mahasiswa merupakan bukti masyarakat berdemokrasi.

”Saya sudah berbicara dengan tiga mahasiswa dari ITB. Mereka terlihat mengerti,” ujarnya. Fasli mengatakan, di tingkat pendidikan tinggi dan menengah pun peserta didik hanya menanggung paling banyak sepertiga dari biaya operasional. ”Dan biaya operasional itu kan 80% adalah gaji, jadi saya pikir sudah kecil sekali biaya yang akan mereka bayar,” katanya.

Fasli juga menilai RUU BHP tidak kurang sosialisasi.”Memang kadang-kadang bahasa hukum tidak seterang ungkapan langsung sehari-hari,” katanya. Sementara itu, sejumlah pakar pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli pendidikan dan organisasi guru berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengesahan UU BHP.

Guru besar emeritus dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) HAR Tilaar menilai, undang-undang ini merupakan salah satu agenda terselubung pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dalam sektor pendidikan seperti yang tecermin dari pelaksanaan badan hukum milik negara (BHMN) yang merupakan embrio BHP.

”Kenyataannya, perguruan tinggi dengan status BHMN tidak maksimal menjaring calon mahasiswa kurang mampu, sekaligus memungut dana masyarakat secara berlebihan, ”katanya. Menurut Tilaar, meski dalam draf BHP ada kewajiban perguruan tinggi menjaring mahasiswa kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu, implementasinya pasti tidak dilaksanakan.

”Ini hanya akal-akalan,”tudingnya. Dia mengatakan, BHP bukanlah hal penting karena masih banyak masalah fundamental di bidang pendidikan yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian pemerintah. ”Aturan itu bisa saja bagus di atas kertas, tetapi siapa yang akan melakukan kontrol jika aturan itu diterapkan?

Tanpa menghilangkan makna BHP bagi pemerintah, kita bisa katakan bahwa ada hal yang lebih penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” kata Tilaar. Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan bahwa produk hukum UU BHP prematur.

Otonomi yang termaktub dalam jiwa BHP sebenarnya merupakan pembohongan publik, karena tidak pernah terwujud. ”Bahkan otonomi pendidikan dijadikan tameng untuk memungut sebesar-besarnya dana masyarakat,”tuturnya.

Di tempat terpisah,Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengemukakan organisasinya bisa memahami pengesahan UU BHP karena sudah termaktub dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

” Itu (BHP) kan perintah UU Sisdiknas,”katanya. Namun, dalam waktu dekat PGRI juga akan melakukan kajian mengenai pasal-pasal dan muatan yang terkandung dalam produk hukum tersebut. ”Kami mengundang sejumlah pakar pendidikan untuk menganalisis UU BHP. Setelah itu kami akan menentukan sikap. Bisa saja sikap kami menolak,”katanya.

sumber; http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/197039/

Oleh: Mokhammad Ridho I (yg ganteng and keren abizz)

Kalau terbukti ternyata SNMPTN itu jauh lebih baik daripada UMB, I Swear (saya bersumpah) 100% UI akan ikut SNMPTN 2009 (Gumilar R. Soemantri)

Pada tahun 2009 nanti, UI akan membuka jalur masuk penerimaan mahasiswa baru yang bernama SIMAK UI. SIMAK UI adalah ujian seleksi masuk yang diselenggarakan di 40 kota seluruh Indonesia dan diperuntukkan untuk tiga program yaitu program sarjana reguler, program vokasi dan yang terakhir adalah program sarjana kelas khusus paralel. Ujiannya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2009 dan pendaftarannya pada tanggal 19 januari-22 februari 2009 secara online, dengan formulir pendaftaran yang dibanderol setengah juta rupiah (Tidak ada atau belum ada kejelasan mengenai biaya formulir pendaftaran, isu yang beredar sebesar setengah juta rupiah). Penulis tidak akan membahas panjang lebar tentang mengenai SIMAK UI itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jauh tentang simak UI ini silahkan langsung saja akses ke penerimaan.ui.edu dan saya pasti jamin informasi tersebut tidak akan ada (pada saat tulisan ini dibuat 17/11, belum ada informasi mengenai SIMAK UI pada situs tsb.).

Keberadaan SIMAK UI ini sendiri cukup kontroversial, kebijakan yang diambil tanpa melibatkan unsur mahasiswa ini pun patut dipertanyakan. Akar dari berbagai kebijakan diantaranya SIMAK UI ini sendiri pun terkait dengan transparansi keuangan. Klaim bahwa UI membutuhkan dana lebih kerena kurangnya subsidi pemerintah tidak didukung dengan laporan keuangan yang valid yang dapat diakses oleh stake holder termasuk mahasiswa. Hingga hari ini, laporan keuangan yang dijanjikan pun belum bisa ditengok oleh mahasiswa. Hingga saat ini pun pihak rektorat belum juga melakukan evaluasi pelaksanaan UMB dan BOP berkeadilan dengan semua pihak terkait tetapi sudah mempublikasikan kebijakan baru sistem penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2009.

Simak UI ini sendiri adalah sebagai kebijakan seleksi pengganti dari UMB tahun 2008 yang dinilai banyak kekurangan dan merugikan calon mahasiswa. Tercatat banyak sekali catatan-catatan buruk yang menodai kredibilitas seleksi masuk perguruan tinggi negri sekelas Universitas yang menyandang nama bangsa ini. Setelah membuat repot calon mahasiswa baru 2008 dengan ketidaksiapan panitia penyelenggara, UI masih memiliki masalah yang timbul setelah hasil UMB diumumkan. Tercatat lebih dari seribu orang mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ini tidak mendaftar ulang. Ajang UMB ini pun dipakai para calon mahasiswanya hanya sebagai ajang try out sebelum SNMPTN (dulu SPMB)

Yang perlu kita perhatikan disini adalah waktu pelaksanaan ujian, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 maret 2009, kita melihat bahwa tanggal tersebut amat sempit dan mepet, yang akan dirugikan disini adalah kedua belah pihak yaitu peserta ujian dan panitia penyelenggara. Persiapan dari para peserta ujian atau para calon mahasiswa baru akan sangat sempit karena terhitung mulai dari sekarang adik-adik kita hanya punya waktu tiga bulan terhitung dari Desember 2008. Hal ini pun akan mempengaruhi kualitas belajar dari para calon mahasiswa baru, dan bisa kita prediksikan bahwa SIMAK UI ini hanya menjadi ajang menunjukkan keberuntungan belaka dan akan mempengaruhi kualitas input dari para calon mahasiswanya.

Di lain pihak, persiapan dari panitia penyelenggara juga patut di pertanyakan, sebab melihat dari masalah UMB lalu yang pelaksanaannya jauh hari pada tanggal 8 juni 2008 dan hanya dilakukan di lima kota besar namun masih banyak kekurangan dan kelemahan. Diantaranya adalah terbatasnya formulir ujian, kericuhan pada saat pembelian formulir ujian, masalah pada saat ujian berlangsung seperti tidak mendapatkan kursi atau nomor ujian, dan pada saat pendaftaran ulang. Disini kita bisa melihat ketidakprofesionalnya panitia penyelenggara. Jika UMB yang persiapannya jauh lebih lama dibandingkan SIMAK dan lokasi penyelenggaraan pun lebih sedikit (hanya lima kota) dibandingkan SIMAK yang sampai 40 kota. Kita patut bertanya, apakah pelaksanaan SIMAK akan lebih baik daripada UMB?? 

Kemudian yang jadi permasalahan selanjutnya dari pada waktu ujian adalah SIMAK UI sangat berdekatan dengan pelaksanaan Ujian Nasional yang dilaksanakan pada awal bulan April 2009, keberadaan ujian nasional SMA tidak bisa diremehkan oleh adik-adik kita. Jenis, materi, dan substansi Ujian Nasional amat berbeda dengan ujian masuk perguruan tinggi, walaupun materi ujian nasional lebih mudah dari ujian masuk perguruan tinggi, akan tetapi itu membutuhkan persiapan dan kosentrasi yang lebih. Mereka harus lebih fokus kepada ujian nasional ketimbang ujian lainnya termasuk SIMAK dan mereka akan menganggap bahwa ujian SIMAK hanya sebagai try out atau ajang uji coba dan keberuntungan belaka untuk masuk UI, disini kita lagi-lagi mempertanyakan kualitas input yang akan masuk ke universitas yang sementara menempati urutan rangking pertama di Indonesia.

Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pendaftaran SIMAK UI. Hal ini terjadi juga pada kasus UMB 2008 lalu, kurangnya informasi mengenai UMB 2008 membuat para calon peserta ujian kebingungan mengenai kejelasan waktu, tempat, dan biaya ujian. Tidak sedikit dari mereka yang mengurungkan niatnya untuk mendaftar karena minimnya informasi dan sosialisasi mengenai UMB tersebut.

penulis iseng-iseng mencoba membuka situs penerimaan.ui.edu untuk mengetahui informasi dari SIMAK UI, setelah beberapa lama saya membuka dan mengacak-acak situs itu, saya tidak menemukan sama sekali informasi pendaftaran dari SIMAK UI. Memang saya pikir informasi tersebut bisa diakses pada saat tanggal pendaftaran, tetapi kemudian saya ragu, bagaimana informasi mengenai SIMAK UI tersebut bisa sampai ke telinga dan mata dari anak-anak daerah yang hanya mengandalakan teknologi informasi, dan bagaimana bisa anak-anak daerah tersebut bisa membeli formulir dan mengumpulkan formulir pendaftaran tepat waktu, sedangkan mereka akan terbentur dengan masalah aksesibilitas, syarat-syarat yang diperlukan, dan biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkannya. Dan sekali lagi mereka akan direpotkan dengan pendaftaran SIMAK UI disela-sela kesibukkan mereka mempersiapkan Ujian Nasional yang tidak kalah pentingnya.

Kita juga mempertanyakan aksesibilitas dari penyelenggaraan SIMAK UI ini, 40 kota di Indonesia bahkan ujiannya pun ada juga yg diselenggarakan di Kuala Lumpur. Yang jadi pertanyaan kita, apakah panitia lokal dimasing-masing kota siap untuk menyelenggarakan ujian SIMAK UI pada tanggal 1 Maret 2009? Apakah penyelenggaraannya tersebar ke pelosok kota di seluruh Indonesia? Apakah tempat-tempat ujiannya itu bisa dijangkau oleh para calon mahasiswa yang ingin kuliah di UI?? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang tidak bisa penulis dapatkan.

Kemudian aksesibilitas mengenai biaya pendaftaran. Tidak bisa dipungkiri lagi penyelenggaraan dari SIMAK UI ini pun pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi dilaksanakan serentak di 40 kota di Indonesia dan 1 kota di Malaysia(Kuala Lumpur) dan yang melaksanakannya pun hanya UI sendiri, berbeda dengan SPMB yang pelaksanaannya melibatkan seluruh Universitas negri di Indonesia. Melihat kebutuhan biaya penyelenggaraan SIMAK UI ini, maka mau tidak mau biaya tersebut akan dibebankan oleh pesertanya, yang tidak lain adalah para calon mahasiswa yang akan diterima di UI, dan peserta yang sanggup untuk ikut ujian SIMAK UI adalah hanya orang-orang yang mempunyai akses finansial untuk ikut ujian. Ini membuktikan bahwa akses untuk masuk dan diterima di UI ini pun semakin sempit, Jadi sudah tidak ada lagi istilah si miskin yang pintar di kampus UI ini.

Jika penyelenggaraan SIMAK UI ini pun gagal dan malah lebih buruk dari UMB 2008 kemarin, maka kredibilitas pendidikan tinggi di Indonesia ini patut dipertanyakan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas output dari pada lulusannya. Panitia pun harus bertanggung jawab kepada negara khususnya masyarakat. Karena ajang seleksi ini tidak lain adalah sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan masa depan dari negara Indonesia yang kita cintai ini.

UI adalah Kampus RAKYAT bukan Kampus NINGRAT atau KONGLOMERAT!!!

UI adalah Kampus PERJUANGAN bukan Kampus DAGANGAN!!!

Senin (1/12) kemarin, bertempat di Seminar Room MBRC Gedung D FISIP UI, Departemen Kastrat BEM FISIP UI menyelenggarakan Nonton Bareng dan Pengenalan Tokoh. Tokoh yang sore itu dibicarakan adalah Soe Hok Gie. Hadir sebagai pembicara, Bang Herman Lantang dan Bung Jopie Lasut. Tapi kemudian beliau mengundang teman-teman seperjuangan mereka dulu. Beberapa ada yang ditokohkan dalam film yang dibintangi Nicholas Saputra itu.

Peserta yang hadir cukup banyak dan membuat seminar room penuh. Antusiasme mereka pun baik, karena pembicara menyampaikan dengan baik pula. Perjuangan, semangat, dan sedikit kehidupan tentang Gie dibicarakan. Mudah-mudahan dengan event semacam ini, mahasiswa kembali terbakar semangatnya, untuk tidak hanya diam di kelas, tetapi juga ada aksi nyata yang dilakukan di luar. (Rf)

Sabtu (15/10) lalu, PLASTIK, Pelatihan Sehari Jurnalistik, salah satu proker Departemen Kastrat BEM FISIP UI telah sukses diselenggarakan. Diikuti oleh lebih dari 80 peserta, bertempat di Aula Gedung D Lt. 2 Fakultas Psikologi UI. Peserta yang datang tidak hanya berasal dari FISIP UI saja, tetapi ada juga yang berasal dari fakultas lain, bahkan dari universitas lain.

Pada sesi pertama di moderatori oleh Moh. Faisal Karim (HI 05), Budiharto Shambazy (wartawan senior Kompas), Thariq Hadad (Pimpinan Redaksi Koran Tempo), dan seorang aktifis yang juga penulis, Fadjroel Rahman berhasil membuat peserta termotivasi untuk menulis. Menulis opini lebih tepatnya. Pada sesi ini, dibahas juga bagaimana kekuatan sebuah opini di media dapat mempengaruhi kebijakan, dsb.

Sesi dua menghadirkan Indra Jaya Piliang yang kita kenal sebagai pengamat politik yang juga aktif menulis tentunya. Sesi ini adalah sesi dimana peserta diberi kesempatan untuk berlatih menulis opini.

Lewat acara semacam ini, diharapkan semangat menulis dan berani mengirimkan ke media kembali tumbuh pada mahasiswa, kaum intelektual muda.