Kemanakah Anggaran Pendidikan Kita!??

Oleh: Mokhammad Ridho I

Sudah 65 tahun Indonesia merdeka, namun hingga kini belum banyak anak bangsa  yang merdeka dalam hal pendidikan, yang merupakan hak mereka. Kita pun patut bertanya, “berapa banyak masyarakat kita yang dapat menikmati manisnya bangku sekolahan, khususnya pendidikan dasar?” Sangat jauh di bawah harapan. saat ini pun, masyarakat menganggap bahwa pendidikan adalah barang mewah, barang mahal yang harus dibeli dengan uang yang banyak. Barang mewah ini hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu saja, sangat disayangkan memang. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Mengenai kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan harus diterapkan pada pasal 31 ayat(4) UUD 1945 yang menyebutkan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan anggaran tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. tahun ini pun mencapai kurang lebih 200 triliun digelontorkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.

(Neo) Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan

Oleh: WRP (dari Forum Mahasiswa Indonesia)

Hakikatnya manusia dilahirkan dan mendapatkan hak,salah satunya adalah hak jaminan pendidikan yang layak sebagai mana yang tercantum dalam UUD’45 dalam kaitannya warga negara Indonesia.

Musim UN sudah berlalu, sekarang dengan seiring pergantian musim UN itu, musim masuk perguruan tinggipun di mulai. Beragam cara dan nama pun muncul, mulai dari jalur umum, jalur khusus, jalur prestasi,jalur alih jenjang,dan sejumlah nama lainnya. Yang menarik adalah, dari sekian nama itu ujung-ujungnya juga terkait dengan masalah biaya pendidikan,yang dari tahun ke tahun bukan semakin murah tetapi sebaliknya “Mahal”.

Bahkan tarif yang cukup mahal juga berlaku bagi calon mahasiswa yang menempuh jalur penelusuran bakat dan minat. Apalagi jalur khusus,yang biasa disebut “jalur tol,” mungkin biaya itu bisa lebih mahal lagi.

Mahalnya biaya masuk dan kuliah di PTN dipandang beberapa pengelola perguruan tinggi sebagai upaya “subsidi silang” antara mahasiswa kaya dan miskin.

Semakin lama biaya pendidikan di Indonesia makin tidak berperikemanusiaan. Biaya kuliah di luar negeri tak jarang bisa lebih murah dibanding PTN dalam negeri. Jadi,jangan salahkan bila anak-anak muda terbaik Indonesia memilih sekolah di luar negeri.

Ketika hati, idealisme, dan kebenaran begitu mudah untuk dikorbankan

Oleh: Mokhammad Ridho I

Ahmad Tajudin, itulah nama lengkapnya. Salah seorang anggota Satpol PP yang gugur dalam peristiwa kerusuhan di Tanjung Priuk beberapa waktu lalu. Pria yang berencana akan mengakhiri masa lajangnya pada bulan oktober 2010 ini, siapa sangka ia lebih dulu mengakhiri hidupnya.

Kisah yang menyelimuti Tajudin pun cukup tragis. Seorang sahabat Tajudin bernama Ahmad menceritakan, sebenarnya Tajudin tidak ikhlas diberi tugas menggusur lahan makam keramat itu. Sebelum kejadian, korban SMS meminta maaf kepada teman-temannya bahwa dia akan menggusur bangunan keramat di Tanjung Priok yang setiap dua minggu sekali ia rutin untuk berziarah kesana. Selain itu, ia pun juga meminta maaf kepada semua umat muslim. “Mohon maaf karena ane hanya menjalankan tugas untuk membongkar Majelis Habib Hasan al Hadad Priok dan makamnya tidak akan dibongkar,” kata Ahmad membacakan SMS Tajudin. Siapa yang menyangka bila Tajudin harus tewas bertempur dengan sesama warganya sendiri. Satu pihak menjalankan tugas negara, satu pihak lain mempertahankan haknya.

Tuntutan pekerjaan, mungkin itu yang menggambarkan keadaan orang seperti Tajudin ini. Dengan sangat terpaksa menjalankan pekerjaan yang sama sekali tidak disukainya. Tapi apa daya, demi mendapatkan uang ratusan ribu rupiah sebulan, ia harus melakukannya. Walaupun sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Sekalipun harus mengorbankan nyawanya.

Mungkin, kisah memilukan dari Tajudin tersebut hanya satu dari sekian juta orang yang menjadi korban karena tuntutan pekerjaan.

Pendidikan Indonesia dibawah Rejim Boneka

Oleh: Fredi Presetyo

Bagaimana Mungkin Upah Buruh di Perkotaan atau Penghasilan Tani Penggarap dan Tani Miskin di Pedesaan Bisa menguliahkan anak-anakya yang harganya puluhan hingga ratusan  juta rupiah!??

Rejim Boneka Merampok hak rakyat untuk Kuliah!!

Dari rejim boneka satu yang berganti dengan rejim boneka lainya di negeri ini, upaya komersialisasi pendidikan semakin deras. Rejim lebih memilih tunduk pada kesepakatan dengan instrument imperialis dari pada memenuhi kebutuhan rakyat atas pendidikan, deretan panjang perampokan hak rakyat pada medio abad 20an atas pendidikan di mulai Dalam kesepakatan untuk kucuran utang (Letter of Intent/LoI) dari dana internasional Monetery Found (IMF) tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang membuat masyarakat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan terlalu mahal di luar kemampuan mayoritas penduduk Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.

Melalui Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana utang 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati juni 2005 dan berakhir 2011. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Karena Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN sehingga harus dipangkas subsidinya. Pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.

Selain itu, sejak tahun 2001 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Bersama Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di mana pendidikan dimasukkan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian, para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).

Jelang SIMAK UI 2010; UI Uncensored!!

Oleh: Mokhammad Ridho I

…Musuh kita adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang tak pernah salah kata-kata dan perbuatannya….
…Musuh kita adalah orang yang tak mau di kritik..
Kita akan berjuang melawan semua ini.. Akan kita tegakkan kebenaran yang terang bagi rakyat!! (Soe Hok Gie)

Pendaftaran SIMAK UI 2010 telah dibuka beberapa hari yang lalu, perhelatan akbar satu tahun sekali ini pun menyita perhatian kita para mahasiswa, para siswa kelas 3 SMA, dan masyarakat pada umumnya. tetapi mengapa animo Masyarakat terhadap UI justru malah berkurang? Ada baiknya kita tengok kisah nyata dari penulis berikut ini.

Universitas Indonesia, Universitas yang menyandang nama Bangsa, jika dahulu sewaktu saya masih duduk di sekolah dasar di daerah Kelapa Dua Depok, nama UI begitu perkasa, begitu disegani dan diagung-agungkan. Menjadi mahasiswa di UI merupakan impian dan dambaan setiap anak Bangsa.

Naik ke tingkat SMP nama UI semakin terdengar, semakin berkibar.. bersama kawan buruh dan tani menjadi garda terdepan gerakan mahasiswa yang menumbangkan rezim orde baru. Menjadikan Kampus reformasi, Kampus Perjuangan Rakyat semakin melekat di setiap garis makara dan di hati mahasiswanya.

Sampai akhirnya saya naik ke tingkat SMA, semakin mantap pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan saya pun memastikan bahwa UI adalah pilihan nomor Satu. Saya ingin menjadi mahasiswa UI Karena saya tahu disana saya akan mendapatkan idealisme sejati. Saya ingin merasakan manisnya pendidikan tinggi di kampus bersejarah yang menyandang nama bangsa. Yah itulah impian seorang bocah ingusan seperti saya, mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan..

Bangga, senang, haru, syukur, ku bisa lulus SPMB 2007 (walaupun Cuma pilihan kedua di UI). Dari sini aku mencium aroma kebanggaan saat menyanyikan lagu gendering UI. Merasakan aura intelektualitas saat mendendangkan gaudeamus igitur, merasakan dahsyatnya awal perjuangan saat menyerukan lagu totalitas perjuangan, dan merasakan sensasi dakwah saat pertama kalinya mengumandangkan adzan di kampus. Itulah yang kurasakan saat itu. Sama sekali tidak ada beban di hati saya dan teman-teman 2007 lainnya kecuali beban ospek. Tidak ada mengenai masalah Biaya (apalagi BOPB)..

Dua setengah tahun sudah kenangan manis tersebut membayang-bayangi pikiran saya, Hingga saat ini. namun ada satu hal yang kupikirkan, apakah sensasi tersebut dirasakan juga oleh MABA UI 2009, 2008 atau bahkan mahasiswa baru 2010 mendatang?? Dan saya berpikir apakah makara UI dan jeket kuning ini masih bisa menjadi magnet yang kuat bagi anak-anak SD, SMP, SMA. Atau bahkan seorang anak penjual Koran, seorang anak dari tukang becak, seorang anak dari kuli, anak dari seorang Buruh dan Tani di Negara ini!??

Kebobrokan Hukum Sekular

Oleh: Mujiyanto

Kulo mboten pengen dihukum, Pak Hakim, kulo pengen bebas (Saya tak mau dihukum, Pak Hakim, saya ingin bebas).”

Dengan suara terbata-bata, Mbah Minah mengungkapkan isi hatinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, pertengahan November 2008. Nenek berusia 65 tahun ini harus menjadi pesakitan hanya gara-gara mencuri tiga buah kakao (coklat) senilai dua ribu rupiah.

Perempuan warga Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, itu sendirian. Tak ada pengacara atau pembela yang mendampinginya. Pleidoi atau pembelaan terpaksa ia lakukan sendiri. Dalam pleidoinya, yang disampaikan dalam bahasa Jawa Banyumasan, nenek yang buta huruf dan tak paham bahasa Indonesia ini memohon agar tak dihukum. Dia mengaku bersalah telah memetik tiga buah kakao milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4 tanpa izin dan berjanji tak akan mengulanginya.

Majelis Hakim yang dipimpin Muslich Bambang Luqmono pun menjatuhkan hukuman 1,5 bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan. Sebelumnya, jaksa menuntut penjara 6 bulan. Hakim menilai nenek ini terbukti bersalah mencuri kakao milik PT Rumpun.

Nasib yang sama dialami Basar Suyanto (47 tahun) dan Kholil (50 tahun). Kedua warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, itu harus menjalani hidup di balik terali besi gara-gara memakan satu buah semangka tanpa izin pemilik kebun. Padahal harga satu semangka itu tak sampai lima ribu rupiah.

Tragedi ini terjadi ketika Basar bersama Kholil tengah merayakan Idul Fitri pada September lalu. Siang yang sangat panas itu membuatnya haus. Kebetulan di sawah banyak semangka. Keduanya mengambil dan langsung memakannya. Saat itulah ia ketahuan adik pemilik ladang, yang juga seorang polisi.

Permintaan maafnya tak digubris polisi ini. Bahkan ia kena ‘permak’ beberapa kali. Keduanya pun dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kediri untuk menunggu disidang. Keduanya dituntut 2 bulan 10 hari. Majelis Hakim memvonis keduanya masing-masing 15 hari dan percobaan 1 bulan.

Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY

Oleh : Dewreight

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Dibalik “Kemenangan” Liberalis

Banyak rakyat Indonesia sudah mengetahui jika NeoLib dan Liberalisme itu jahat. Mengapa dalam Pilpres 2009 mereka masih memilih pemimpin tipe ini?

hasil real-count Pilpres 2009 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor 2, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, meraih suara terbanyak yang berarti negeri ini lima tahun ke depan, 2009-2014, akan dipimpin lagi oleh SBY dengan wakilnya yang baru, Boediono.

Terlepas dari proses pemilihan umum yang memang banyak kecurangan di sana-sini, ketidaknetralan KPU yang lebih memihak incumbent dalam berbagai kasus, dan juga kelemahan internal dari para pesaing nomor 1 (Mega Prabowo) dan nomor 3 (JK-Wiranto), maka rakyat Indonesia—anggap saja—telah memilih SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Hal ini bagaimana pun harus diterima sebagai kenyataan, baik de facto maupun, nantinya, de jure. Suka atau pun tidak. Lima tahun ke depan, satu periode yang sangat krusial dan kritis bagi perjalanan bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melanjutkan program-program SBY dengan Tim Ekonominya yang berhaluan pasar (baca: Kapitalistik). NKRI yang merupakan negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia akan dipimpin lima tahun ke depan oleh satu kelompok yang didominasi oleh para hamba Washington yang terdiri dari gabungan para ekonom NeoLib dan gerakan Liberal, seperti halnya Jaringan Islam Liberal (JIL).

Sejarah dan Refleksi Gerakan Mahasiswa

Oleh: Fredi Prasetyo

Gerakan Mahasiswa: Koreksi Setiap Kesalahan dan maju terus bersama Gerakan Rakyat

Sekelumit Catatan Sejarah

Naiknya Soeharto menandai lahirnya kekuasaan Orde Baru. Soeharto naik dengan senyum bersimbah darah matinya berjuta-juta rakyat pekerja dan rakyat tertindas Indonesia yang setia melawan imperialisme dan cinta tanah airnya. Ketika Soeharto naik, arus investasi modal asing dibuka melalu UU Penanaman Modal Asing Nomor 1 tahun 1967. Kemudian diadakan fusi partai politik menjadi 3 yaitu Golkar, PDI dan PPP untuk menjaga stabilitas politk. Dan tentara semakin diperluas perannya di kalangan sipil dan bisnis untuk memudahkan terjadinya stablitas politik demi lancarnya pembangunan ekonomi pro imperialis yang diterapkan Soeharto.

Naiknya soharto juga menandakan hancur leburnya kekuatan gerakan massa di Indonesia, melalui terror yang dilakukan. Hal ini telah membawa trauma yang memilukan, sehingga gerakan tani, gerakan buruh, pemuda mahasiswa dan perempuan berwatak progresif belum berani muncul untuk melanjutkan perjuangan melawan rejim fasis boneka imperialis Soeharto, karena Soharto sendiri tidak segan-segan melepaskan peluru untuk menghancurkan gerakan tersebut.

Satu-satunya kekuatan yang masih bisa untuk melakukan aksi-aksi perjuangan ketika itu adalah kelompok mahasiswa. Mahasiswa cukup kecewa dengan kebijakan Soeharto sejak memerintah. Tahun 1974, meletus peristiwa Lima Belas Januari (Malari). Terjadi aksi besar-besaran anti Jepang di Jakarta yang dimotori Dewan Mahasiswa (DEMA) tahun 1974. namun Aksi ini lebih bersifat spontanitas dan tidak meluas di segala penjuru negeri. Para mahasiswa yang terlibat aksi kemudian ditahan. Di tahun 1978, meledak lagi aksi mahasiswa menolak pencalonan kembali Soharto sebagai presiden yang berujung dengan lahirnya “tragedi Berdarah ITB”. Hal ini juga yang kemudian mendorong lahirnya gerakan Golongan Putih (Golput). Gerakan Golput adalah imbas dari peristiwa berdarah ITB 1978, yang bertujuan untuk tidak memberika suara untuk Pemilu di masa orba, karena Seoharto dianggap sebaga irejim fasis, otoriter dan anti demokrasi, termasuk bisa mengintervensi Pemilu untuk memenangkan Golkar dan terpilihnya kembalinya Soeharto sebagai presiden, namun Aksi protes inipun memiliki karakter yang sama, belum memiliki perspektif yang lebih maju dan Meluas.

Pasca dua kejadian tersebut, rejim orba menerapkan peraturan tata kehidupan kampus dan normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) tahun 1979. Dampak dari peraturan tersebut adalah dibekukannya DEMA dan diganti dengan Senat Mahasiswa Perguruan Tingg (SMPT), dikontrolnya aktifitas mahasiswa melalui Pembantu Rektor III, dan tidak diperkenankan melakukan aktifitas-aktifitas politik terbuka di kampus.

Apakah Bangsa ini “Masih” Perlu Adanya DPR!!?

BERULANG kali kritik pedas ditujukan ke DPR, tapi lembaga wakil rakyat itu seperti tak pernah mendengar. Berbagai cercaan, bahkan sumpah serapah, umumnya menyangkut dua hal. Pertama terkait dengan produk legislasi dan kedua mengenai tabiat anggota dewan.

Produk legislasi dinilai bermutu RENDAH, tidak perspektif, dan hanya mengabdi kelompok tertentu, bukan pada pluralitas. Itu sebabnya, sejumlah UU mudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kemudian segera dibatalkan oleh MK.

Perilaku anggota DPR pun banyak yang tak patut ditiru. Sejumlah wakil rakyat yang terhormat itu kini mendekam di tahanan karena kasus korupsi. Ada yang menerima aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp31,5 miliar dan ada yang terjerat kasus suap alih fungsi hutan lindung.

Kini terungkap pangkal penyebab berbagai penyimpangan itu. Ternyata lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Kritik itu bukan datang dari orang luar, melainkan dari dalam DPR sendiri. Forumnya pun tidak sembarangan, tapi sebuah forum ilmiah di sebuah universitas terkemuka.